Penegasan ini disampaikan menyikapi kebijakan terbaru dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurut Darlis, meskipun kebijakan tersebut menganjurkan pendidikan prasekolah sebelum memasuki jenjang SD, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, terutama terkait ketimpangan ketersediaan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di berbagai wilayah.

“Di daerah yang fasilitas PAUD-nya terbatas atau bahkan tidak tersedia, syarat ini harus diberikan toleransi. Jika diberlakukan secara kaku, banyak anak justru akan kesulitan mengakses pendidikan dasar,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya fleksibilitas bagi satuan pendidikan di tingkat SD dalam menyesuaikan diri dengan kondisi wilayah masing-masing.

“Penyelenggara pendidikan harus memahami konteks lokal. Kelonggaran perlu diberikan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap anak-anak dari daerah yang minim infrastruktur PAUD,” ujar Darlis.

Meski demikian, Darlis mengakui bahwa kebijakan ini tetap menjadi tantangan jangka panjang bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

“Ke depan, pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap PAUD, sehingga persyaratan sertifikat PAUD atau TK dapat diberlakukan secara menyeluruh. Namun, saat ini kondisi di Kaltim belum ideal karena fasilitas PAUD masih terbatas,” paparnya.

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kebijakan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Prinsip dasarnya, jangan sampai aturan justru menghambat hak anak untuk masuk SD. Toleransi adalah solusi sementara, sambil pemerintah terus melakukan pembenahan,” pungkas legislator asal Kaltim tersebut.
(chanz/sty)

Artikel Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kaltim resmi mengubah istilah PPDB menjadi SPMB. Pendaftaran dimulai 16 Juni 2025, dengan komitmen kuat memastikan tak ada anak yang tertinggal dari bangku sekolah—termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur, Armin, mengumumkan jadwal serta sejumlah kebijakan penting terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 2025/2026.

Jadwal dan Nomenklatur Baru

Armin menyampaikan bahwa pendaftaran SPMB akan dibuka mulai 16 Juni 2025. Ia juga menginformasikan adanya perubahan istilah dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi SPMB. Selain itu, istilah “zonasi” kini diganti dengan “domisili”, meskipun substansinya dinilai tetap serupa.

“Istilah ‘zonasi’ yang digunakan sebelumnya kini berganti menjadi ‘domisili’, meskipun esensinya relatif serupa,” jelas Armin, Selasa, 10 Juni 2025.

Prioritas untuk Anak Terpencil

Menanggapi persoalan anak-anak di wilayah terpencil atau terisolasi, Armin menegaskan komitmen pemerintah daerah agar tidak ada anak yang tertinggal dari pendidikan.

“Semangat kami adalah tidak boleh ada anak yang tidak bersekolah. Bagaimanapun caranya, di manapun mereka berada, kami di Disdikbud wajib mencari solusi agar mereka mendapat tempat belajar,” tegasnya.

Jika tidak ada alternatif lain, pihaknya bahkan siap menambah daya tampung kelas di sekolah negeri, meski harus melebihi kuota ideal.

“Lebih baik satu rombongan belajar (rombel) kecil daripada mereka tidak sekolah. Itu hak dasar mereka,” ujar Armin.

Daya Tampung Terbatas dan Peran Sekolah Swasta

Armin mengakui keterbatasan daya tampung sekolah negeri, terutama di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, yang hanya mampu menampung sekitar 50 persen calon peserta didik.

“Otomatis, sisanya akan diarahkan ke sekolah swasta,” ujarnya.

Ia menyambut baik adanya peningkatan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda), yang diharapkan mendorong sekolah swasta untuk memberikan pendidikan secara gratis.

“Harapan kami, dengan peningkatan Bosda, sekolah-sekolah swasta mulai bisa menggratiskan biaya masuk. Sudah ada contohnya di Samarinda. Semangat Pak Gubernur pun mengarah ke sana,” jelasnya.

Transparansi dan Pengawasan

Untuk menjamin transparansi dan keadilan, Armin menyebut pihaknya telah menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan akan membentuk tim pemantau khusus.

“Kami pasti akan memantau pelaksanaan SPMB di semua sekolah sesuai SOP yang berlaku,” katanya.

Pendidikan Gratis dan Sekolah Unggulan

Terkait wacana pendidikan gratis sepenuhnya, Armin menyatakan bahwa regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) saat ini masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi juga berkomitmen untuk mengembangkan Sekolah Unggulan. Tahun ini, tiga sekolah telah ditetapkan melalui Pergub yang akan segera terbit, yaitu SMA Negeri 10 Samarinda, SMA Negeri 3 Tenggarong, dan SMA Negeri 2 Sangatta Utara.

Sekolah-sekolah ini dirancang untuk mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim, dan menerima peserta didik melalui seleksi kompetitif yang non-diskriminatif.

“Harapannya, setiap kabupaten/kota di Kaltim kelak memiliki sekolah unggulan,” pungkas Armin.

Dengan jadwal yang sudah ditetapkan dan berbagai kebijakan penyempurnaan, Disdikbud Kaltim berharap pelaksanaan SPMB 2025/2026 berjalan lancar dan semakin inklusif bagi seluruh calon peserta didik. (chanz/sty).

Artikel SPMB Kaltim Dimulai 16 Juni, Plt Kadisdikbud Kaltim Tegaskan Komitmen Pendidikan Inklusif pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tradisi wisuda untuk siswa TK dan SD dinilai hanya menjadi beban finansial bagi orang tua. Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, meminta agar kegiatan ini dihentikan, karena dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi pendidikan anak.

Iim menilai wisuda seharusnya hanya dilakukan di jenjang perguruan tinggi, bukan untuk anak-anak yang baru menyelesaikan pendidikan dasar. Ia mempertanyakan urgensi acara ini, apakah benar berdampak positif bagi anak-anak atau sekadar formalitas yang memberatkan orang tua.

“Wisuda itu untuk mereka yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Buat apa anak TK atau SD diwisuda? Ini tidak perlu,” tegasnya, Selasa 18 Maret 2025.

Biaya Wisuda Bisa Capai Rp 1 Juta

Lebih lanjut, Iim mengungkapkan bahwa acara perpisahan yang dikemas dalam bentuk wisuda sering kali membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai Rp 1 juta per anak. Biaya sebesar itu, menurutnya, menjadi beban bagi banyak orangtua, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

“Jika biayanya sampai Rp 1 juta, ini jelas memberatkan. Yang penting anak lulus dan melanjutkan pendidikan, bukan perayaan besar-besaran,” tambahnya.

Iim juga mengapresiasi adanya surat edaran yang membatasi kegiatan perpisahan di sekolah. Ia menekankan bahwa aturan ini harus diterapkan dengan baik agar keluhan soal wisuda tidak terus berulang setiap tahun.

“Saya berharap tahun depan tidak ada lagi laporan soal ini. Kalau sudah ada aturan yang jelas, sekolah seharusnya mengikuti,” ujarnya.

Sekolah Diminta Bijak, Orangtua Harus Berani Bersikap

Iim mengingatkan pihak sekolah dan komite agar lebih bijak dalam merencanakan acara perpisahan. Keputusan sebaiknya mempertimbangkan kondisi ekonomi orangtua dan dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan perwakilan kelas.

Ia juga mengimbau para orangtua yang keberatan dengan biaya wisuda agar tidak ragu menyampaikan pendapatnya kepada sekolah. Menurutnya, komunikasi yang baik antara orangtua dan sekolah akan mencegah anak-anak merasa tertekan atau dirugikan akibat ketidakmampuan mengikuti acara yang dinilai terlalu mahal.

“Sekolah harus mengedepankan musyawarah mufakat agar acara perpisahan lebih bermanfaat dan tidak menjadi beban,” pungkasnya. (lan/sty)

Artikel Wisuda TK dan SD Dinilai Tak Perlu, DPRD Balikpapan: Hanya Bebani Orang Tua pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Edu Park yang terletak di Jalan Mayor Jenderal S. Parman mulai menunjukkan bentuk barunya. Sebelumnya, area ini masih tertutup seng tinggi, menandakan proses pengerjaan yang sedang berlangsung.

Namun, pantauan Tim Kaltim Faktual pada Jumat sore, 7 Februari 2025, menunjukkan suasana yang berbeda. Edu Park yang mulai dibuka sudah ramai dikunjungi masyarakat. Tampak kerumunan anak-anak dari SDN 005 Samarinda Ulu yang asyik bermain di sana.

Kegiatan Rutin yang Dinanti

Sore itu, rombongan siswa SDN 005 Samarinda Ulu tampak antusias berlarian di area taman. Mereka datang bersama guru olahraga mereka, Ramansyah, dan beberapa wali kelas yang rutin membawa anak-anak untuk beraktivitas fisik di tempat ini.

“Ini sebenarnya kegiatan rutin kami. Setiap ada senam dan jalan santai, kami sekalian ajak anak-anak ke Taman Cerdas,” ujar Ramansyah kepada Kaltim Faktual saat ditemui di lokasi.

Meski beberapa fasilitas bermain belum tersedia, semangat anak-anak tak luntur. Mereka berlarian bebas, sesekali bertanya kepada guru mereka mengapa wahana-wahana bermain belum ada.

Sebelumnya, Taman Cerdas dikenal memiliki berbagai permainan yang menjadi daya tarik utama bagi anak-anak. Namun, sejak renovasi dilakukan, sejumlah wahana tersebut belum ada lagi terlihat.

“Karena mereka terbiasa bermain di sini, mereka bertanya, ‘Pak, kenapa belum ada wahana bermainnya?’ Kami jelaskan bahwa mungkin masih dalam proses pengerjaan. Tapi yang penting, mereka tetap bisa menikmati suasana taman ini,” tambah Ramansyah.

Edukasi di Ruang Terbuka

Ramansyah bilang tak ada kegiatan khusus yang diadakan setiap kali ia membawa murid-muridnya ke taman ini. Anak-anak tersebut diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas yang membuat mereka senang tapi tetap aman dalam pantauan.

Tak sekadar tempat bermain, Edu Park juga menjadi ruang edukasi bagi anak-anak. Ramansyah menuturkan bahwa setiap kunjungan ke taman ini disertai dengan arahan agar anak-anak dapat bermain dengan bebas, sambil tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar mereka.

“Instruksi utama kami adalah menjaga fasilitas yang ada. Misalnya, tidak menginjak area tertentu, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap menjaga ketertiban,” jelasnya.

Menunggu Renovasi Selesai

Kunjungan ke taman ini juga bergantung pada kondisi cuaca. Mengingat musim hujan yang kerap turun belakangan ini di Samarinda, para guru selalu mencari kesempatan saat langit cerah untuk membawa anak-anak bermain di luar ruangan.

“Kalau cuaca mendukung, kami pasti ajak mereka ke sini. Yang penting mereka tetap aktif dan menikmati suasana,” ujarnya.

Meskipun renovasi belum rampung, antusiasme masyarakat terhadap Edu Park tetap tinggi. Eks “Taman Cerdas” ini perlahan kembali menjadi ruang hijau yang dirindukan warga. Dengan berbagai fasilitas yang nantinya akan tersedia, taman ini berpotensi menjadi pusat edukasi dan rekreasi yang lebih menarik bagi anak-anak dan masyarakat Samarinda. (tha/sty)

Artikel Edu Park Samarinda: Belum Rampung, Tetap Jadi Favorit Anak-Anak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.