Wisuda TK dan SD Dinilai Tak Perlu, DPRD Balikpapan: Hanya Bebani Orang Tua

Tradisi wisuda untuk siswa TK dan SD dinilai hanya menjadi beban finansial bagi orang tua. Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, meminta agar kegiatan ini dihentikan, karena dianggap tidak memberikan manfaat nyata bagi pendidikan anak.

Iim menilai wisuda seharusnya hanya dilakukan di jenjang perguruan tinggi, bukan untuk anak-anak yang baru menyelesaikan pendidikan dasar. Ia mempertanyakan urgensi acara ini, apakah benar berdampak positif bagi anak-anak atau sekadar formalitas yang memberatkan orang tua.

“Wisuda itu untuk mereka yang menyelesaikan pendidikan tinggi. Buat apa anak TK atau SD diwisuda? Ini tidak perlu,” tegasnya, Selasa 18 Maret 2025.

Biaya Wisuda Bisa Capai Rp 1 Juta

Lebih lanjut, Iim mengungkapkan bahwa acara perpisahan yang dikemas dalam bentuk wisuda sering kali membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai Rp 1 juta per anak. Biaya sebesar itu, menurutnya, menjadi beban bagi banyak orangtua, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

“Jika biayanya sampai Rp 1 juta, ini jelas memberatkan. Yang penting anak lulus dan melanjutkan pendidikan, bukan perayaan besar-besaran,” tambahnya.

Iim juga mengapresiasi adanya surat edaran yang membatasi kegiatan perpisahan di sekolah. Ia menekankan bahwa aturan ini harus diterapkan dengan baik agar keluhan soal wisuda tidak terus berulang setiap tahun.

“Saya berharap tahun depan tidak ada lagi laporan soal ini. Kalau sudah ada aturan yang jelas, sekolah seharusnya mengikuti,” ujarnya.

Sekolah Diminta Bijak, Orangtua Harus Berani Bersikap

Iim mengingatkan pihak sekolah dan komite agar lebih bijak dalam merencanakan acara perpisahan. Keputusan sebaiknya mempertimbangkan kondisi ekonomi orangtua dan dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan perwakilan kelas.

Ia juga mengimbau para orangtua yang keberatan dengan biaya wisuda agar tidak ragu menyampaikan pendapatnya kepada sekolah. Menurutnya, komunikasi yang baik antara orangtua dan sekolah akan mencegah anak-anak merasa tertekan atau dirugikan akibat ketidakmampuan mengikuti acara yang dinilai terlalu mahal.

“Sekolah harus mengedepankan musyawarah mufakat agar acara perpisahan lebih bermanfaat dan tidak menjadi beban,” pungkasnya. (lan/sty)