Pernah Tembus Rp25 Triliun, APBD Kaltim 2027 Diproyeksikan Turun Jadi Rp12,1 Triliun

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 sebesar Rp12,1 triliun. Angka ini menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir dan jauh di bawah capaian APBD Kaltim yang sempat menembus Rp25,32 triliun pada 2023.

Proyeksi tersebut disampaikan dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD Kaltim.

Penyusunan dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang menjadi acuan awal penyusunan anggaran.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa proyeksi tersebut masih bersifat awal dan dapat berubah mengikuti perkembangan pembahasan maupun kepastian transfer dana dari pemerintah pusat.

“Di RKPD kemarin sudah kita sampaikan Rp12,1 triliun untuk APBD 2027. Jadi KUA-PPAS ini mengacu pada RKPD yang sudah disusun,” ujarnya.

Pendapatan Daerah Menurun, Transfer Pusat Ikut Menyusut

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp11,7 triliun, sedangkan pembiayaan diproyeksikan sekitar Rp363 miliar, sehingga total belanja daerah berada di kisaran Rp12,1 triliun.

Sri Wahyuni mengatakan, salah satu penyebab menurunnya kemampuan fiskal daerah adalah belum pastinya besaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Pemprov masih menggunakan angka proyeksi karena Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait alokasi transfer belum diterbitkan.

Selain itu, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diperkirakan mengalami penyesuaian. Salah satu penyebabnya berasal dari menurunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik yang memperoleh berbagai insentif perpajakan.

“PAD kita ada sedikit penurunan. Sekarang di Kaltim sudah semakin banyak kendaraan listrik, sementara kendaraan listrik mendapatkan insentif sehingga tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor,” kata Sri Wahyuni.

Program Prioritas Akan Disesuaikan

Dengan ruang fiskal yang lebih sempit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kaltim akan menyesuaikan berbagai program pembangunan agar tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pembahasan KUA-PPAS yang saat ini berlangsung masih berfokus pada proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Rincian program masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) akan dibahas pada tahapan berikutnya.

Pemprov memastikan program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat akan tetap menjadi perhatian utama, meski harus dilakukan penyesuaian terhadap kapasitas anggaran yang tersedia.

Turunnya proyeksi APBD 2027 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Setelah beberapa tahun menikmati tingginya pendapatan akibat melonjaknya sektor sumber daya alam, Kaltim kini mulai memasuki fase penyesuaian fiskal yang menuntut perencanaan anggaran lebih selektif dan efisien. (Am)