Tujuh Fraksi DPRD Kaltim Soroti Perubahan APBD 2026, dari PAD hingga Belanja Prioritas

Pembahasan Perubahan APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan penting. Tujuh fraksi DPRD Kaltim menyampaikan pandangan umum, catatan, serta masukan terhadap rancangan perubahan anggaran yang menjadi bagian dari proses menuju penetapan APBD Perubahan 2026.

Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-30 DPRD Kaltim di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim, Selasa (29/9/2026) malam.

Rapat mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana. Dari pihak Pemprov Kaltim hadir Asisten II Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kaltim, Ujang Rachmad, bersama jajaran pemerintah daerah.

Tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan yakni Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat-PPP, PAN-NasDem, dan PKS.

Pandangan fraksi menjadi bagian dari tahapan pembahasan antara legislatif dan eksekutif sebelum Raperda Perubahan APBD Kaltim 2026 memasuki tahap berikutnya.

PAD hingga Belanja Daerah Jadi Perhatian

Sejumlah catatan fraksi mengarah pada kemampuan fiskal daerah, terutama proyeksi pendapatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi-fraksi mendorong agar pemerintah daerah terus mencari langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Pendapatan daerah menjadi salah satu faktor penting karena berkaitan langsung dengan ruang fiskal pemerintah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sebelumnya, dalam kesepakatan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, belanja daerah Kaltim disesuaikan dari Rp15,15 triliun menjadi Rp14,33 triliun. Pendapatan daerah juga mengalami penyesuaian dari Rp14,25 triliun menjadi Rp13,36 triliun.

Penyesuaian tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD 2026. Pemprov Kaltim sebelumnya menjelaskan bahwa perubahan anggaran dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan pendapatan sekaligus mempertahankan sejumlah program prioritas dan pelayanan dasar.

Di sisi belanja, fraksi-fraksi DPRD Kaltim memberikan perhatian agar setiap penyesuaian anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat.

Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta kesiapsiagaan dan penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjadi sejumlah bidang yang mendapat perhatian dalam pandangan umum.

Dengan ruang fiskal yang mengalami penyesuaian, penggunaan anggaran diharapkan tetap memperhatikan efektivitas program serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

Pembahasan Berlanjut, Pemprov Siapkan Jawaban

Selain substansi anggaran, komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim juga menjadi bagian dari perhatian dalam proses pembahasan.

Pandangan umum fraksi menjadi ruang bagi masing-masing kelompok di DPRD untuk menyampaikan catatan dan pertanyaan terhadap rancangan perubahan APBD yang diajukan pemerintah daerah.

Salah satu catatan yang muncul dalam pembahasan adalah pentingnya memastikan proses pembahasan anggaran berjalan secara matang. Fraksi Gerindra, misalnya, menilai pembahasan Perubahan APBD perlu dilakukan secara cermat dan tidak tergesa-gesa.

Seluruh pandangan, catatan, dan masukan yang disampaikan tujuh fraksi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2026.

Tahapan berikutnya adalah penyampaian jawaban dan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna ke-31 DPRD Kaltim.

Dari rangkaian pembahasan tersebut, DPRD dan Pemprov Kaltim akan melanjutkan proses pembahasan hingga rancangan perubahan anggaran mendapatkan persetujuan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Am)