Bank Indonesia kembali menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,75 persen pada September 2025, sebagai langkah memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia (BI) resmi menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 persen pada September 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi moneter pro-growth sekaligus pro-stability.

Sepanjang tahun berjalan, BI telah memangkas suku bunga acuan total 150 basis poin untuk memperkuat likuiditas moneter.

Kepala Perwakilan BI Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menjelaskan langkah ini diambil agar sektor perbankan mampu lebih leluasa menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

“Dengan total penurunan 150 basis poin sejak awal tahun, kami terus mendorong pelonggaran moneter agar likuiditas meningkat dan sektor perbankan mampu menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif,” ujar Budi usai kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan, Diseminasi Kebijakan BI, serta Capacity Building bagi wartawan Kaltim di Hotel Marriott, Jumat, 26 September 2025.

Dorongan untuk Sektor Prioritas

Budi menambahkan, kebijakan moneter ini juga ditopang penyesuaian makroprudensial yang bersifat pro-growth, termasuk fleksibilitas penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) hingga 5 persen.

“Langkah ini akan memberikan dorongan tambahan ke sektor-sektor prioritas yang menjadi fokus pemerintah, seperti penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, pengembangan ekonomi syariah, serta percepatan ekonomi digital,” imbuhnya.

Menurutnya, penurunan suku bunga dilakukan secara bertahap dan akomodatif, menyesuaikan kondisi inflasi yang masih rendah serta stabilitas nilai tukar rupiah.

Selain mendorong pertumbuhan, BI tetap memastikan inflasi berada dalam kisaran target 2,5 persen serta menjaga nilai tukar pada level fundamental.

Dengan bauran kebijakan pro-growth dan pro-stability ini, BI optimistis inflasi dapat terjaga di kisaran 2,5 ±1 persen, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan tetap kuat seiring meningkatnya permintaan kredit. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel BI Turunkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,75 Persen, Dorong Pertumbuhan Ekonomi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Adat Suku Balik, Sibukdin, mengungkapkan bahwa hak-hak masyarakat lokal masih terabaikan, terutama dalam kepemilikan tanah. Selain itu, proyek-proyek pendukung IKN, seperti pembangunan intake Sungai Sepaku, turut membawa dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan warga sekitar.

“Hingga kini, kami belum mendapatkan sertifikat atau legalitas tanah. Seakan-akan tanah kami hanya dipinjamkan oleh pemerintah, padahal kami sudah bermukim di sana jauh sebelum IKN direncanakan,” ujarnya dalam diskusi di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Mulawarman (Unmul), Jumat, 14 Februari 2025.

Ruwetnya Pengurusan Surat Tanah

Sibukdin menyoroti betapa sulitnya masyarakat adat mengurus legalitas tanah mereka. Proses administratif yang berbelit-belit dan penuh istilah hukum yang rumit semakin menyulitkan warga mendapatkan kepastian hukum atas lahan mereka.

Banyak warga yang telah lama tinggal di tanah mereka sendiri, tetapi belum diakui secara hukum sebagai pemilik sah. Akibatnya, mereka menghadapi ketidakpastian terkait status tanah yang telah ditempati turun-temurun.

Selain persoalan tanah, proyek intake Sungai Sepaku yang menjadi salah satu infrastruktur pendukung IKN membawa dampak besar bagi lingkungan sekitar.

Sibukdin menyebut, ratusan pohon mati akibat genangan air yang ditimbulkan proyek tersebut. Kondisi ini memperburuk ekosistem yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat.

“Bukan cuma satu pohon, mungkin ratusan yang mati karena tergenang,” katanya.

Kondisi lingkungan sekitar proyek juga semakin membahayakan aktivitas warga. Saat musim hujan, jalanan menjadi licin dan sulit dilalui, sementara saat musim kemarau, debu tebal beterbangan, mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga.

“Kalau musim panas, sampai tidak kelihatan jalan karena debunya,” ujar Sibukdin.

Tuntut Perhatian Serius dari Pemerintah

Masyarakat adat Suku Balik berharap pemerintah lebih serius menangani dampak pembangunan IKN. Sibukdin menegaskan, aspirasi mereka harus didengar dan ditindaklanjuti, bukan sekadar dijanjikan tanpa realisasi.

“Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah. Jangan hanya bicara soal kesejahteraan masyarakat, tapi akhirnya kami justru dikhianati. Bukannya dibina, malah dibinasakan,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan dosen yang melakukan penelitian di wilayah tersebut, serta dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim yang terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. (tha/sty)

Artikel Suara Masyarakat Adat Terdampak IKN, Sibukdin: Hak Kami Masih Terabaikan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.