Suara Masyarakat Adat Terdampak IKN, Sibukdin: Hak Kami Masih Terabaikan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) digadang-gadang menjadi solusi pemerataan pembangunan di Indonesia. Namun, di balik ambisi besar ini, masyarakat adat justru menghadapi berbagai tantangan.

Kepala Adat Suku Balik, Sibukdin, mengungkapkan bahwa hak-hak masyarakat lokal masih terabaikan, terutama dalam kepemilikan tanah. Selain itu, proyek-proyek pendukung IKN, seperti pembangunan intake Sungai Sepaku, turut membawa dampak negatif bagi lingkungan dan kehidupan warga sekitar.

“Hingga kini, kami belum mendapatkan sertifikat atau legalitas tanah. Seakan-akan tanah kami hanya dipinjamkan oleh pemerintah, padahal kami sudah bermukim di sana jauh sebelum IKN direncanakan,” ujarnya dalam diskusi di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Mulawarman (Unmul), Jumat, 14 Februari 2025.

Ruwetnya Pengurusan Surat Tanah

Sibukdin menyoroti betapa sulitnya masyarakat adat mengurus legalitas tanah mereka. Proses administratif yang berbelit-belit dan penuh istilah hukum yang rumit semakin menyulitkan warga mendapatkan kepastian hukum atas lahan mereka.

Banyak warga yang telah lama tinggal di tanah mereka sendiri, tetapi belum diakui secara hukum sebagai pemilik sah. Akibatnya, mereka menghadapi ketidakpastian terkait status tanah yang telah ditempati turun-temurun.

Selain persoalan tanah, proyek intake Sungai Sepaku yang menjadi salah satu infrastruktur pendukung IKN membawa dampak besar bagi lingkungan sekitar.

Sibukdin menyebut, ratusan pohon mati akibat genangan air yang ditimbulkan proyek tersebut. Kondisi ini memperburuk ekosistem yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat.

“Bukan cuma satu pohon, mungkin ratusan yang mati karena tergenang,” katanya.

Kondisi lingkungan sekitar proyek juga semakin membahayakan aktivitas warga. Saat musim hujan, jalanan menjadi licin dan sulit dilalui, sementara saat musim kemarau, debu tebal beterbangan, mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga.

“Kalau musim panas, sampai tidak kelihatan jalan karena debunya,” ujar Sibukdin.

Tuntut Perhatian Serius dari Pemerintah

Masyarakat adat Suku Balik berharap pemerintah lebih serius menangani dampak pembangunan IKN. Sibukdin menegaskan, aspirasi mereka harus didengar dan ditindaklanjuti, bukan sekadar dijanjikan tanpa realisasi.

“Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah. Jangan hanya bicara soal kesejahteraan masyarakat, tapi akhirnya kami justru dikhianati. Bukannya dibina, malah dibinasakan,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan dosen yang melakukan penelitian di wilayah tersebut, serta dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim yang terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. (tha/sty)