Komisi III DPRD Balikpapan Bahas Pengalihan Pengelolaan Pemakaman dalam RDP

Komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Senin (27/4/2026), untuk membahas Rencana Kerja (Renja) 2027.

Salah satu isu yang menjadi sorotan ialah rencana pengalihan pengelolaan pemakaman dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada Disperkim.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, menegaskan bahwa proses pengalihan tersebut harus dikawal secara serius agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

“Pengalihan pengelolaan pemakaman ini harus benar-benar dikaji dan direncanakan dengan baik. Jangan sampai ke depan justru menimbulkan masalah baru,” ujar Yusri.

Ia menyoroti masih adanya berbagai persoalan dalam pengelolaan pemakaman, terutama terkait biaya yang kerap dikeluhkan masyarakat saat proses pemakaman.

“Selama ini masih sering warga dibebani biaya tertentu ketika memakamkan keluarganya. Kami berharap ke depan hal seperti ini bisa dihilangkan. Minimal cukup dengan surat pengantar, proses pemakaman dapat berjalan tanpa memberatkan warga yang sedang berduka,” tegasnya.

Selain itu, Yusri juga menyinggung tenaga penggali makam yang sebagian masih berstatus alih daya (outsourcing). Ia meminta kejelasan sistem pengupahan dan mekanisme kerja agar tidak memicu pungutan tambahan di lapangan.

“Kami ingin mengetahui titik temu dari persoalan ini. Mengapa masih ada iuran kematian di tingkat RT, sementara di sisi lain terdapat tenaga penggali makam yang sudah digaji. Ini perlu dikaji secara menyeluruh,” jelasnya.

Menurutnya, pembinaan terhadap petugas lapangan menjadi tanggung jawab Disperkim agar praktik pungutan, seperti uang rokok atau konsumsi, tidak lagi terjadi.

“Harus ada pembinaan yang jelas. Jika sudah ada sistem penggajian, maka jangan sampai masyarakat masih dibebani biaya tambahan yang tidak semestinya,” katanya.

Tak hanya soal biaya, Komisi III juga mendorong penataan kawasan pemakaman agar lebih tertata dan humanis. Yusri menilai, kondisi pemakaman saat ini masih membingungkan, terutama bagi masyarakat dari luar daerah.

“Penataan blok pemakaman perlu diperbaiki. Kami mendorong konsep ke depan lebih tertata, terang, dan tidak terkesan angker. Pemakaman dapat didesain seperti taman agar lebih nyaman dan mudah diakses,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung kemungkinan optimalisasi lahan pemakaman, termasuk di kawasan Kilometer 15, sebagai solusi atas keterbatasan lahan.

“Jika ada lokasi yang sudah penuh, perlu dicarikan solusi, termasuk opsi pemindahan atau pengembangan ke lokasi lain. Ini harus direncanakan sejak sekarang,” tambahnya.

Di akhir, Yusri menegaskan DPRD akan terus mendorong kebijakan pengelolaan pemakaman yang lebih tertib, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.

“Intinya, kami ingin memastikan pelayanan pemakaman tidak membebani warga, terutama yang sedang mengalami musibah,” pungkasnya. (Adv/man)