Pansus LKPJ Dorong Inspeksi Lapangan, Uji Kesesuaian Proyek

Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Balikpapan mendorong pelaksanaan inspeksi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan realisasi proyek di lapangan.

Anggota Pansus LKPJ, Halili Adinegara, mengatakan evaluasi tidak boleh hanya berhenti pada laporan administratif, tetapi harus disertai pengecekan langsung terhadap hasil pembangunan.

“Saya sudah mengusulkan kepada ketua pansus untuk turun langsung ke lapangan,” ujar Halili, Senin (4/5/2026).

Menurut dia, pembahasan LKPJ selama ini cenderung bersifat administratif, padahal kondisi riil di lapangan menjadi indikator utama keberhasilan program.

“Jangan hanya di atas meja. Kita harus melihat langsung fisiknya. Jika tidak sesuai, kami akan merekomendasikan pemeriksaan ulang oleh BPK atau inspektorat,” tegasnya.

Halili yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan menilai pengawasan langsung penting, mengingat setiap proyek berpotensi memiliki temuan yang perlu dievaluasi.

“Pasti ada yang perlu diperbaiki, sehingga pengawasan lapangan menjadi penting agar anggaran tepat sasaran,” katanya.

Ia menambahkan, inspeksi akan mencakup seluruh sektor pembangunan, khususnya yang menjadi mitra kerja Komisi III, dengan fokus pada proyek tahun anggaran 2025.

“Kami akan mencocokkan laporan dengan kondisi di lapangan. Jangan sampai laporan selesai, tetapi pelaksanaan tidak sesuai,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan inspeksi, Pansus meminta seluruh pihak terkait hadir, mulai dari konsultan, manajemen konstruksi, kontraktor, hingga dinas teknis, guna memastikan transparansi dan kelengkapan data.

Selain itu, OPD diminta menyiapkan data lengkap terkait progres pekerjaan tahun 2025 agar dapat diverifikasi secara langsung.

“Kami minta seluruh data disiapkan, sehingga saat turun lapangan bisa langsung dicocokkan,” ucapnya.

Terkait objek peninjauan, Halili menegaskan tidak ada pengecualian, termasuk proyek pembangunan gedung DPRD.

“Semua proyek akan kami lihat, baik yang sudah selesai maupun yang belum,” tegasnya.

Rencana inspeksi lapangan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal Pansus LKPJ.

“Sesuai agenda, akan kami rapatkan bersama tim pansus,” katanya.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP), sejumlah OPD dengan anggaran besar menjadi sorotan, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Perhubungan karena memiliki banyak proyek fisik.

Sementara itu, OPD dengan alokasi anggaran lebih kecil umumnya berfokus pada kegiatan administratif.

“Kalau anggarannya kecil, biasanya lebih banyak kegiatan administrasi dan minim proyek fisik,” pungkasnya. (adv/man)