Tak hanya di level nasional, perbincangan soal dinasti politik juga menghangat di Kalimantan Timur (Kaltim) jelang Pilkada November 2024 mendatang. Isu ini menjadi perdebatan publik menyoal baik tidaknya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dalam lingkup pemerintah.

Sebetulnya, dinasti politik ini bukanlah hal baru di Kaltim. Namun belakang naik, karena salah satu dari Calon Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud diduga tengah membangun politik dinasti di pemerintah provinsi Kaltim.

Yang belakangan sedang disorot adala Calon Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Pemantiknya adalah terpilihnya Hasanuddin Mas’ud sebagai ketua DPRD Kaltim, padahal dirinya bukan pemilik suara terbanyak di Golkar selaku partai pemenang.

Rudy sudah menjelaskan bahwa pemilihan Hasanuddin sudah melalui mekanisme partai. Dan keputusannya ada di Pusat. Namun tetap ada masyarakat yang tidak puas, menyebut posisi Rudy sebagai ketua Golkar Kaltim ada andil dalam terpilihnya sang saudara.

Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Keluarga Mas’ud memang sedang populer di perpolitikan. Sedikitnya ada 4 bersaudara dan istri Rudy yang sempat dan sedang menduduki jabatan publik.

Tapi perlu diketahui juga, praktik ‘rame-rame berpolitik’ ini bukan dipelopori Keluarga Mas’ud, apalagi menjadi pelaku satu-satunya. Nama-nama politisi seperti Andi Harun, Sofyan Hasdam, Adi Dharma, Syaharie Jaang, Yusriansyah Syarkawai, Ismunandar, Awang Faroek, Isran Noor, Syaukani, dan masih banyak lagi.

Beda Dinasti Politik dengan Politik Dinasti

Menurut Akademisi Unmul Syaiful Bachtiar, istilah dinasti dalam pemerintahan dengan sistem demokrasi memang berbeda jika dibandingkan dengan sistem pemerintah yang menganut monarki.

Di negara monarki, memang secara proses mendapatkan kekuasaan, itu dilakukan secara turun menurun dalam satu keluarga. Sehingga disebut sebagai ‘politik dinasti’. Prosesnya pun melalui penunjukan dan bukan pemilihan.

Sementara dalam sistem demokrasi, istilah dinasti merujuk pada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang terbentuk dari proses politik yang legal. Di antaranya pemilihan oleh rakyat. Sehingga disebutnya ‘dinasti politik’.

“Monarki itu politik dinasti, kalau dalam demokrasi sebutannya dinasti politik. Dinasti yang lahir dari proses politik yang legal,” kata Syaiful, belum lama ini.

Wajar Jika Masyarakat Resah

Menurut Syaiful, jika publik beranggapan bahwa proses meraih kekuasaannya melalui proses pemilihan, itu sah-sah saja. Yang menjadi permasalahan bukan pada prosesnya melainkan pada hasil dan kinerja.

Wajar jika banyak masyarakat yang khawatir bahkan menolak hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dalam satu lingkup pemerintah entah itu kekuasaan eksekutif, legislatif, atau bahkan pada yudikatif.

Karena dikhawatirkan, akan mempengaruhi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan dari jabatan tersebut sehingga pejabat tersebut tidak bekerja secara maksimal. Bahkan bisa berpotensi pelemahan fungsi kekuasaan itu sendiri.

“Apalagi misalnya yang stau level. Pemerintah daerah, punya kerabat di DPRD. Maka muncul kekhawatiran tugasnya tidak berjalan dengan maksimal.”

Syaiful melihat, kekhawatiran tersebut wajar. Sebab mayoritas dari dinasti politik yang ada, berakhir dengan bermasalah dengan hukum hingga ditangkap oleh KPK. Sehingga menimbulkan kesan yang negatif di publik.

Selain terganggunya fungsi dari suatu jabatan, Syaiful menyoroti jabatan kepala daerah dan DPRD yang memiliki hubungan kekeluargaan (tanpa merujuk pada nama tertentu). Baginya  mereka merupakan pejabat publik yang secara ideal bekerja untuk kepentingan publik.

“Tidak ada jaminan atau garansi, jika memiliki hubungan kekerabatan dan kekeluargaan, maka fungsi jabatan tersebut tidak terganggu.”

“Mereka menggunakan anggaran rakyat, sehingga jika kebijakan menguntungkan kekuasaan keluarga dan tidak berpihak pada rakyat, maka rakyat lah yang dirugikan.”

Bisa Diatur lewat Regulasi

Syaiful menyebut memang tidak ada regulasi khusus yang melarang secara tegas terkait adanya hubungan kekeluargaan dan kerabat dalam jabatan-jabatan publik di ruang lingkup pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan. Ya seperti gubernur, wali kota, bupati, dan DPRD.

Sehingga secara aturan memang tidak ada yang dilanggar karena tidak ada regulasi yang mengatur. Namun secara etik, itu termasuk berlawanan sehingga sebagian masyarakat memilih menolaknya.

Agar tidak terjadi potensi pelemahan fungsi jabatan, Syaiful mendorong adanya aturan yang menegaskan dan melarang adanya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di jabatan publik yang dipilih oleh rakyat.

Sebab selama ini, aturan pelarangan tersebut baru berlaku untuk birokrasi pemerintahan. Namun untuk jabatan yang dipilih melalui Pemilu dan Pilkada belum diatur. Sehingga bisa diatur melalui UU Pilkada dan lainnya.

“Kuncinya ada di partai dan pemerintah yang berkuasa. (Pelarangan) harus masuk jadi bagian sebuah UU. Memungkinkan misalnya dilakukan revisi UU Pilkada atau UU pemerintah daerah yang melarang secara tegas ketika ada hubungan kekerabatan yang dekat. Menurut saya itu memungkinkan,” pungkas Syaiful. (ens/fth)

Artikel Pandangan Akademisi soal Dinasti Politik di Kaltim: Belum Adanya Regulasi hingga Wajarnya Kekhawatiran Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Masa pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sudah resmi berakhir. Ditutup pada Kamis, 29 Agustus 2024 lalu, tepat pukul 23.59. Berbagai nama pasangan calon turut mewarnai pemilihan di Kaltim.

KPU Kaltim telah merilis 29 paslon yang mendaftar. Tersebar di 10 kabupaten/kota di Kaltim. Dalam daftar itu, Kota Bontang dan PPU diisi oleh 4 pasangan calon. Sementara Kota Samarinda malah calon tunggal. Diisi pasangan Andi Harun-Saefuddin Zuhri.

Andi Harun menyebut kalau fenomena kotak kosong di Ibu Kota Kaltim, memang sudah sewajarnya. Sebab mayoritas warga memang menginginkan dirinya maju kembali.

Andi mencatat ada 88,6 persen masyarakat yang meminta dirinya melanjutkan memimpin. Itu tampak melalui hasil survei dan riset dari beberapa lembaga. Yang kemudian diaminkan oleh parpol, untuk ramai-ramai mengusung Andi Harun. Langkah itu diklaim telah sesuai keinginan rakyat.

Pengamat Politik dari Unmul, Syaiful Bachtiar menilai klaim sepihak dari petahana itu sah-sah saja. Hal itu juga bisa menjadi strategi politik untuk menunjukkan kekuatan sebagai pemimpin dan untuk mempengaruhi publik.

“Tapi memang keterujiannya (calon tunggal sudah ideal) akan dilihat setelah Pilkada,” jelasnya kepada Kaltim Faktual belum lama ini.

Kotak Kosong Tetap Bukan Pilihan Ideal

Meski begitu, menurutnya, fenomena Pilkada dengan kotak kosong tetaplah bukan sesuatu yang ideal. Hakikatnya Pilkada seharusnya diikuti lebih dari 1 pasangan calon sebagai bentuk demokrasi.

“Hakikatnya, Pilkada itu adu gagasan. Kalau bicara dari sisi idealnya Pilkada, namanya pemilihan itu ada yang dipilih. Kalau saya melihat Kota Samarinda, kotak kosong bukan pilihan,” tambahnya.

Kotak kosong muncul ketika dalam Pilkada di sebuah daerah, hanya memiliki 1 pasangan calon kepala daerah yang maju alias calon tunggal. Disebabkan partai politik yang membentuk koalisi besar mengusung 1 calon.

Namun, kotak kosong sendiri bukan berarti kotak suara yang kosong. Di dalam surat suara, kotak kosong merupakan pilihan, dan boleh dipilih jika tidak ingin memilih calon tunggal. Posisinya setara dengan paslon. Memilih kotak kosong, tidak sama dengan golput.

Meski begitu, Syaiful menilai, pada praktiknya kotak kosong tidak diberikan ruang yang sama seperti paslon. Dalam hal ini, paslon leluasa dalam mensosialisasikan visi misi. Sementara kotak kosong diabaikan begitu saja.

 “Tidak ada yang secara massif mengkampanyekan kotak kosong tadi. Dalam konstruksinya sama, tapi dalam sosialisasi tidak sebanding,” tambahnya.

Saat kampanye, masyarakat hanya sibuk diarahkan untuk memilih calon tunggal. Sementara tidak ada yang mengedukasi, jika ada pilihan bernama kotak kosong, dan juga konsekuensi jika memilih kotak kosong.

Menurut Syaiful, adanya kotak kosong ini bisa memungkinkan rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada. Sebab tidak ada variasi calon, ataupun adu visi misi. Gelaran Pilkada terasa tidak seseru seperti saat banyak calon.

“Kebanyakan perspektif pemilih, orang mending tidur di rumah. Sebab kotak kosong menjadi sosok yang misterius. Dan belum tersosialisasi posisinya.”

“Tidak ada yang bisa menyuarakan kotak kosong, tidak ada yang bertanggungjawab untuk kotak kosong.”

Syaiful menilai adanya kotak kosong ini, sebagai kemunduran demokrasi. Juga kegagalan partai politik dalam membentuk kader. Mereka tak ingin berpayah-payah mrncetak kader yang berkualitas.

“Jadi maunya yang instant, yang sudah jadi.”

Jika Kotak Kosong yang Menang

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dalam pasal 54D. Pasangan calon tunggal dinyatakan menang jika berhasil memperoleh suara sah lebih dari 50%. Jika tidak, maka kotak kosong-lah yang menang.

(3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota.

Sehingga jika dalam pemilihan, kotak kosong yang menang, jabatan kepala daerah akan diisi oleh penjabat yang proses pemilihannya ditentukan oleh pemerintah. Dan bertugas hingga pemilihan berikutnya tiba.

“Jadi pemimpin bakal ditentukan oleh pemerintah, masyarakat nggak ada pilihan” kata Syaiful.

Kotak Kosong Perlu Dibikinkan Baliho

Agar kotak kosong memilih posisi yang setara dengan paslon, dan juga agar tersosialisasi dengan baik. Syaiful menyarankan agar KPU membuat memperlakukan kotak kosong sama dengan paslon. Kalau perlu dibikinkan baliho.

“Setiap ada titik kampanye, bukan hanya pasangan calon, KPU wajib memasang juga spanduk baliho yang sama. Pasangan calon satu, kotak kosong satu di sebelahnya, kotak kosong adalah pilihan,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel KPU Samarinda Diminta Gencarkan Sosialisasi Posisi Kotak Kosong, Kalau Perlu Dibikinkan Baliho pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinamika politik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih terus bergulir. Jumlah calon yang akan maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur belum mencapai final.

Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2024 ini, bakal pasangan calon Rudy Mas’ud – Seno Aji sudah mengamankan posisi. Setelah berhasil mendapatkan dukungan koalisi jumbo 44 kursi dari 7 partai politik.

Sementara nasib duo petahana Isran Noor – Hadi Mulyadi masih berada di ujung tanduk. Awalnya masih ada harapan pada 3 partai, namun kandas setelah PPP merapat ke kans Rudy Mas’ud, memperbesar koalisi.

Harapan Isran-Hadi kini menyisakan 2 partai. Peluang terbuka, setelah Demokrat mendeklarasikan dukungan ke Isran-Hadi. Ditambah PDIP Kaltim yang juga menunjukkan dukungan, namun masih menunggu pusat.

KEUNTUNGAN PDIP

Pengamat Politik dari Unmul, Syaiful Bachtiar menjelaskan langkah PDIP akan menentukan arah kontestasi Pilgub Kaltim 2024 November mendatang. Bakal berlaga dengan 2 pasangan calon, atau 1 calon versus kotak kosong.

“Dari sisi jumlah kursi, itu memang harus koalisi dengan partai lain. PDIP dan Demokrat sudah cukup. Demokrat sudah, PDIP Kaltim sudah, namun akan lebih afdol kalau ada juga pernyataan resmi dari DPP PDIP,” jelasnya ketika dihubungi Kaltim Faktual Jumat 9 Agustus 2024.

Secara perhitungan, Syaiful memperkirakan, partai banteng itu bakal lebih banyak dapat untung jika merapat ke duo petahana Isran-Hadi ketimbang bergabung ke koalisi jumbo Rudy Mas’ud. Ada beberapa alasan.

Menurut Syaiful, meski secara aturan dibolehkan mengusung hanya 1 pasangan calon di Pilkada, namun akan jauh lebih ideal jika lebih dari 1 calon. Paling minimal 2 pasangan calon. Demokrasi jadi lebih hidup.

Dengan begitu, PDIP secara praktis memang harus mendukung pasangan Isran-Hadi menjadi satu pasangan calon yang melawan Rudy-Seno. Menurut Syaiful, itu menjadi keuntungan pertama PDIP di Pilgub Kaltim.

Dalam artian, PDIP akan menjadi pahlawan demokrasi di Kaltim. Berhasil memenuhi harapan sebagian besar masyarakat Kaltim yang tak ingin adanya kotak kosong. Hingga meningkatkan partisipasi pemilih.

“Masyarakat jadi punya dua pilihan, sehingga tidak melawan kotak kosong, yang bisa berpotensi menurunkan partisipasi pemilih.”

“Politik jangka panjang nanti di Pileg 2029 masyarakat Kaltim tentu akan mengingat itu. Bahwa ketika Pilkada, PDIP memberikan alternatif calon,” lanjut Syaiful.

Keuntungan lain, jika PDIP berani mengusung calon sendiri, dalam hal ini tidak bergabung dengan koalisi gemuk, maka akan bagus untuk jangka panjang. Terutama dalam pendistribusian kekuasaan dan lainnya.

Jika PDIP tergabung dalam koalisi yang besar itu, Syaiful memperkirakan kepentingan politik PDIP peluangnya nanti akan menjadi kecil untuk diakomodir oleh kepala daerah yang terpilih. Berbeda jika koalisi dengan Demokrat.

“Tetapi kalau mengambil pilihan koalisi dengan Demokrat, tentunya PDIP menjadi partai dominan. Dan pembagian menjadi lebih mudah.”

Lanjut Syaiful, terlebih jika Isran-Hadi diusung PDIP, lalu menang, PDIP bisa mengklaim berbagai program yang berhasil dijalankan. Mengklaim keberhasilan dari gubernur dan wakil gubernur.

“Tentu PDIP juga akan bisa mengklaim bahwa ini pasangan calon kami yang usung di Pilgub. Program-program pembangunannya yang pro rakyat misalnya yang meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (ens/gdc)

Artikel Jika Mengusung Isran-Hadi, Pengamat: PDIP akan Untung Banyak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Bursa calon gubernur Kaltim sudah mendekati titik akhir. Dari awalnya muncul beberapa nama potensial, kini mengerucut menjadi maksimal 2 pasang saja. Berbeda jauh dari Pilgub 2018, yang ketika itu ada 4 pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang berkompetisi secara resmi.

Selain peserta pilkada yang lebih sedikit, ada beberapa hal lain yang menarik perhatian Syaiful Bactiar.

Petahana Sulit Dapat Kursi

Ada 2 jalur pendaftaran sebagai calon gubernur. Pertama melalui jalur independen, berbekal KTP warga dalam jumlah tertentu. Kedua adalah jalur partai, dalam hal ini Cagub Kaltim wajib memiliki setidaknya 11 kursi dari DPRD Kaltim.

Sejauh ini, 42 dari total 55 kursi sudah dipastikan menjadi milik pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Pasangan dari Partai Golkar dan Gerindra. Sementara petahana Isran-Hadi, baru meraih 2 kursi dari Demokrat. Ikut tidaknya mereka di Pilgub Kaltim nanti, tergantung tanda tangan Megawati Soekarnoputri. Karena praktis, harapan Isran-Hadi tersisa PDIP saja.

Menurut Syaiful ini fenomena unik. Karena biasanya, petahana; apalagi tidak pecah kongsi, akan dominan di pemilihan berikutnya. Apalagi, Isran Noor dan Hadi Mulyadi terpantau memiliki elektibilitas yang cukup tinggi.

“Logika normalnya, penantang barunya yang kesulitan dapat perahu. Tapi ini penantangnya yang justru lebih banyak dapat partai,” jelasnya ketika dihubungi Kaltim Faktual Jumat 19 Juli 2024.

Koalisi Gemuk Rudy-Seno

Menurut Syaiful, ada banyak kemungkinan yang menyebabkan Rudy Mas’ud bisa mendapatkan banyak dukungan. Misal, Rudy memang sudah melakukan perencanaan yang matang sejak lama. Sehingga berhasil.

Selain itu, ada hal konkret yang Rudy tawarkan ke partai politik koalisi, sehingga partai mau merapat kepadanya. Atau dugaan lain, karena adanya kepentingan politik yang mempengaruhi.

Syaiful tak menampik adanya kemungkinan terjadi kesepakatan transaksional. Bisa berupa finansial ataupun janji kebijakan yang sejalan.

“Padahal sebetulnya Kaltim tidak kekurangan figur. Banyak sosok yang sebetulnya mumpuni untuk diusung,” tambahnya.

Syaiful meyayangkan norma dan aturan pilkada yang berlaku. Sebab tidak ada larangan mengusung calon tunggal, juga partai tidak berkewajiban untuk membuka alasan dukungan kepada sosok tertentu.

Terkait banyaknya partai yang merapat ke koalisi Rudy-Seno, Kaltim Faktual sudah berupaya menghubungi Ketua Golkar Kaltim Rudy Mas’ud. Namun belum mendapat respons sampai berita ini diterbitkan.

Parpol Harusnya Transparan

Namun, menurut Syaiful, para partai politik seharusnya tetap transparan dan membuka kepada publik. Alasan dan logika pembenar yang menjadi dasar kuat pengusungan Rudy Mas’ud secara rombongan itu.

Selain menjawab pertanyaan publik, juga memberi pertimbangan masyarakat untuk memilih. Bahkan lebih bagus untuk melakukan uji publik, dan survei kepada masyarakat, soal sosok pemimpin yang ideal.

“Sehingga perlu untuk parpol membuka alasan kenapa memilih Rudy. Hanya bisa dijawab partai. Sekarang tidak ada penjelasan. Menurut kita ada subjektivitas kepentingan partai politik.”

Kotak Kosong Adalah Tragedi

Jika Isran gagal meraih dukungan PDIP, maka Rudy Mas’ud dan Seno Aji akan melawan kotak kosong. Persis seperti Pilkada Balikpapan sebelumnya, di mana Rahmad Mas’ud dan Thohari melawan kotak kosong.

Bagi Syaiful, melawan kotak kosong, di manapun provinsinya, adalah tragedi demokrasi. Pertama, parpol telah gagal melakukan kaderisasi, sehingga tak memiliki calon potensial yang bisa diusung di pilkada. Kedua, mekanisme pemilihan calon tunggal vs kotak kosong belum tersosialisasikan dengan baik. Yang ujung-ujungnya, tingkat partisipasi pemilihan rendah lagi.

Ketiga, masyarakat tak memiliki pilihan selain calon tunggal. Dalam proses demokrasi, ini tidak baik, walaupun jelas, Rudy Mas’ud dan Seno Aji tidak melanggar peraturan pemilu.

“Ada proses oligarki yang tampak kuat sampai ke kepala daerah. Kepentingan oligarki. Yang jadi korban ya masyarakat,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel 4 Hal yang Disorot Akademisi dari Pilgub Kaltim 2024: Mulai Koalisi Gemuk, hingga Transparansi Parpol pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Senin 15 Juli 2024 kemarin, Gerindra mengumumkan telah mengganti ketua DPD Kaltimnya. Dari Andi Harun menjadi Budisatrio Djiwandono; anggota DPR RI Dapil Kaltim sekaligus keponakan Prabowo Subianto.

Pergantian ini merupakan manuver tak terduga dari Partai Gerindra. Karena dilakukan 3 bulan sebelum Pilkada 2024.  Desas-desus perihal konflik internal partai di level Kaltim pun terbuka lagi.

Meski Sekretaris Gerindra Kaltim, Seno Aji, yang turut menjadi saksi penyerahan SK ketua baru di Jakarta menegaskan, bahwa pergantian ini tujuannya untuk penyegaran strutur organisasi partai.

Mantan Ketua DPD Gerindra Kaltim Andi Harun sendiri turut membenarkan hal itu. Ia tak ingin masalah ini menjadi polemik yang berkepanjangan. Menurutnya proses ini merupakan hal yang biasa. Dia siap menjalani sesuai perintah pusat.

Pandangan Pengamat Politik

Pengamat Politik dari Unmul Syaiful Bachtiar menilai yang dilakukan oleh DPP Gerindra termasuk di luar mekanisme normal di partai sebagai organisasi politik. Sebab banyak langkah-langkah yang dilewati.

Misalnya, idealnya sebuah partai, ketika akan mengganti jabatan ketua, biasanya melalui mekanisme rapat pemilihan atau musyawarah di dalam internal partai. Termasuk melibatkan pengurus partai di berbagai tingkatan.

“Mestinya yang bermusyawarah, pengurus tingkat kabupaten/kota kemudian berkumpul di tingkat provinsi untuk memilih ketua. Lalu disampaikan ke DPP. Itu secara normalnya yang sesuai ketentuan,” jelasnya ketika dihubungi Kaltim Faktual Rabu, 17 Juli 2024.

“Biasanya dilakukan dalam forum resmi, misal ada pertanggungjawaban, ada pandangan pengurus kabupaten kota dan pertimbangan dari pengurus pusat sehingga dilakukan proses pergantian,” tambahnya.

Sementara di Gerindra, dengan adanya sistem pergantian ketua di tingkat provinsi secara mendadak dan dalam waktu yang singkat. Terlebih dilakukan 3 bulan jelang Pilkada 2024, Syaiful melihat beberapa kemungkinan di baliknya.

Seperti, ada kaitannya dengan Pemilu 2024, bulan Februari lalu. Andi dianggap kurang kontributif pada raihan suara caleg-caleg di partainya.

“Atau misalnya ada sesuatu yang dianggap perlu disegerakan untuk proses reposisi atau reorganisasi dalam strukturnya. Tapi dalam analisis saya, ini ada indikasi dampak dari Pemilu 2024,” tambahnya.

Prediksi lain, ada kemungkinan Andi Harun memiliki perbedaan pandangan politiknya, pada Pilpres maupun juga Pilkada. Sehingga Gerindra melakukan pergantian saat ini dan bukan setelah Pilkada November nanti.

“Karena ini kan tiba-tiba dalam waktu yang singkat, muncul SK pergantian kan. itu yang perlu dlihat dalam kondisi ini ada mekanisme kurang normal dari sisi organisasi.”

Pengaruh Elektabilitas Andi Harun

Menurut Syaiful, dicopotnya Andi Harun dari posisi ketua partai, akan berpengaruh pada perpolitikan di Samarinda. Terlebih Dia akan mencalon pada pilkada nanti. Hanya saja, pengaruhnya tidak begitu besar.

Sebab menurutnya, dari sisi kefiguran dan tokoh secara individu, elektabilitas seseorang akan dilihat dari berbagai hal. Misalnya dari popularitas dan kinerja yang dimiliki oleh sosok calon pemimpin.

“Lalu faktor lain, dari partai politik sebagai mesin politik. Itu saling mendukung. Dari elektabilitas dan mesin parpol. Kalau saya lihat, keterpengaruhan itu ada, tapi tidak signifikan kalau Andi Harun mencalon,” kata Syaiful.

Sementara itu, bagi Syaiful, Andi Harun masih berada di puncak dalam hal elektabilitas. Sehingga dukungan partai politik masih dimungkinkan didapatkan. Meski untuk Gerindra berpotensi ada calon lain yang diusung.

“Tapi Andi Harun juga mendaftar lewat perseorangan kan, yang masih diproses. Jadi saya lihat ini fenomena yang menarik. Masih banyak yang berebut jadi calon wakilnya ketimbang lawannya,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Pengamat Sebut Pencopotan Andi Harun dari Ketua Gerindra Kaltim di Luar Mekanisme Normal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.