Pengamat Sebut Pencopotan Andi Harun dari Ketua Gerindra Kaltim di Luar Mekanisme Normal

Akademisi Fisip Unmul Syaiful Bachtiar menilai pencopotan jabatan Andi Harun sebagai ketua DPD Gerindra Kaltim secara tiba-tiba di luar mekanisme normal. Menurutnya ada beberapa kemungkinan di baliknya.

Senin 15 Juli 2024 kemarin, Gerindra mengumumkan telah mengganti ketua DPD Kaltimnya. Dari Andi Harun menjadi Budisatrio Djiwandono; anggota DPR RI Dapil Kaltim sekaligus keponakan Prabowo Subianto.

Pergantian ini merupakan manuver tak terduga dari Partai Gerindra. Karena dilakukan 3 bulan sebelum Pilkada 2024.  Desas-desus perihal konflik internal partai di level Kaltim pun terbuka lagi.

Meski Sekretaris Gerindra Kaltim, Seno Aji, yang turut menjadi saksi penyerahan SK ketua baru di Jakarta menegaskan, bahwa pergantian ini tujuannya untuk penyegaran strutur organisasi partai.

Mantan Ketua DPD Gerindra Kaltim Andi Harun sendiri turut membenarkan hal itu. Ia tak ingin masalah ini menjadi polemik yang berkepanjangan. Menurutnya proses ini merupakan hal yang biasa. Dia siap menjalani sesuai perintah pusat.

Pandangan Pengamat Politik

Pengamat Politik dari Unmul Syaiful Bachtiar menilai yang dilakukan oleh DPP Gerindra termasuk di luar mekanisme normal di partai sebagai organisasi politik. Sebab banyak langkah-langkah yang dilewati.

Misalnya, idealnya sebuah partai, ketika akan mengganti jabatan ketua, biasanya melalui mekanisme rapat pemilihan atau musyawarah di dalam internal partai. Termasuk melibatkan pengurus partai di berbagai tingkatan.

“Mestinya yang bermusyawarah, pengurus tingkat kabupaten/kota kemudian berkumpul di tingkat provinsi untuk memilih ketua. Lalu disampaikan ke DPP. Itu secara normalnya yang sesuai ketentuan,” jelasnya ketika dihubungi Kaltim Faktual Rabu, 17 Juli 2024.

“Biasanya dilakukan dalam forum resmi, misal ada pertanggungjawaban, ada pandangan pengurus kabupaten kota dan pertimbangan dari pengurus pusat sehingga dilakukan proses pergantian,” tambahnya.

Sementara di Gerindra, dengan adanya sistem pergantian ketua di tingkat provinsi secara mendadak dan dalam waktu yang singkat. Terlebih dilakukan 3 bulan jelang Pilkada 2024, Syaiful melihat beberapa kemungkinan di baliknya.

Seperti, ada kaitannya dengan Pemilu 2024, bulan Februari lalu. Andi dianggap kurang kontributif pada raihan suara caleg-caleg di partainya.

“Atau misalnya ada sesuatu yang dianggap perlu disegerakan untuk proses reposisi atau reorganisasi dalam strukturnya. Tapi dalam analisis saya, ini ada indikasi dampak dari Pemilu 2024,” tambahnya.

Prediksi lain, ada kemungkinan Andi Harun memiliki perbedaan pandangan politiknya, pada Pilpres maupun juga Pilkada. Sehingga Gerindra melakukan pergantian saat ini dan bukan setelah Pilkada November nanti.

“Karena ini kan tiba-tiba dalam waktu yang singkat, muncul SK pergantian kan. itu yang perlu dlihat dalam kondisi ini ada mekanisme kurang normal dari sisi organisasi.”

Pengaruh Elektabilitas Andi Harun

Menurut Syaiful, dicopotnya Andi Harun dari posisi ketua partai, akan berpengaruh pada perpolitikan di Samarinda. Terlebih Dia akan mencalon pada pilkada nanti. Hanya saja, pengaruhnya tidak begitu besar.

Sebab menurutnya, dari sisi kefiguran dan tokoh secara individu, elektabilitas seseorang akan dilihat dari berbagai hal. Misalnya dari popularitas dan kinerja yang dimiliki oleh sosok calon pemimpin.

“Lalu faktor lain, dari partai politik sebagai mesin politik. Itu saling mendukung. Dari elektabilitas dan mesin parpol. Kalau saya lihat, keterpengaruhan itu ada, tapi tidak signifikan kalau Andi Harun mencalon,” kata Syaiful.

Sementara itu, bagi Syaiful, Andi Harun masih berada di puncak dalam hal elektabilitas. Sehingga dukungan partai politik masih dimungkinkan didapatkan. Meski untuk Gerindra berpotensi ada calon lain yang diusung.

“Tapi Andi Harun juga mendaftar lewat perseorangan kan, yang masih diproses. Jadi saya lihat ini fenomena yang menarik. Masih banyak yang berebut jadi calon wakilnya ketimbang lawannya,” pungkasnya. (ens/fth)