Asap Karhutla Lintas Daerah di Kaltim, Wali Kota Samarinda Dorong Pemprov Bentuk Gerakan Bersama

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur tidak hanya menjadi persoalan daerah tempat kebakaran terjadi. Asap yang ditimbulkan dapat bergerak melintasi batas administratif dan berdampak ke kabupaten atau kota lain.

Kondisi tersebut membuat Wali Kota Samarinda Andi Harun mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil peran lebih kuat dalam mengoordinasikan penanganan karhutla lintas daerah.

Andi mencontohkan kebakaran yang terjadi di Kecamatan Palaran, Samarinda. Menurutnya, asap dari kebakaran tersebut berpotensi berdampak hingga Balikpapan. Pola serupa juga dapat terjadi di wilayah lain, termasuk kawasan yang berada di sekitar perbatasan Samarinda, Bontang dan Kutai Kartanegara.

“Ini persoalan yang cukup serius karena seperti pada tahun-tahun sebelumnya, asap di Kalimantan Timur ini tidak berdiri sendiri di satu daerah. Di Samarinda ada kejadian di Palaran, maka itu akan berkontribusi kepada Balikpapan,” kata Andi.

Ia juga menyoroti kawasan Jalan Poros Samarinda-Bontang yang berada dalam wilayah Kutai Kartanegara. Kebakaran di kawasan tersebut, kata Andi, dapat memberikan dampak terhadap Samarinda maupun Bontang.

Andi Minta Pemprov Jadi Payung Koordinasi

Menurut Andi, karakter asap karhutla yang dapat bergerak lintas wilayah membuat penanganan tidak efektif jika dilakukan secara parsial oleh masing-masing pemerintah daerah.

Karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Gubernur dapat menjadi penghubung sekaligus pengarah dalam membangun gerakan bersama. Pemerintah kabupaten dan kota tetap bergerak dengan perangkat masing-masing, tetapi berada dalam satu pola koordinasi lintas wilayah.

“Lagi-lagi kami berharap untuk hal yang sifatnya efeknya bisa lintas daerah, sebaiknya kita menunggu arahan dan ada gerakan bersama dari provinsi,” ujarnya.

Andi menilai koordinasi tersebut tidak boleh berhenti pada rapat administratif untuk sekadar membagi tugas antarorganisasi perangkat daerah. Menurutnya, forum koordinasi harus menghasilkan kesiapan teknis yang dapat langsung diterapkan di lapangan.

Ia mengusulkan setiap pemerintah daerah datang dengan membawa perangkat yang dimiliki sekaligus menyampaikan kemampuan dan kebutuhan masing-masing, termasuk personel, peralatan dan anggaran.

“Kalau cuma rapat koordinasinya secara administratif, tidak ada perubahan signifikan. Tapi pada saat kita rapat koordinasi, saya sebagai Wali Kota Samarinda membawa perangkat saya dan menyatakan kesanggupan saya berikut kebutuhan anggarannya. Bupati daerah lain juga begitu,” katanya.

Dalam skema tersebut, pemerintah provinsi berperan sebagai payung koordinasi. Sumber daya yang dimiliki kabupaten dan kota dapat dikonsolidasikan ketika terjadi karhutla yang dampaknya meluas.

“Provinsi, Pak Gubernur, tinggal mengoordinasikan. Provinsi juga menjadi payung kita untuk melakukan gerakan bersama,” ujar Andi.

Samarinda Siagakan Perangkat hingga Tingkat Kelurahan

Di tingkat kota, Andi memastikan Pemerintah Kota Samarinda telah menyiapkan sejumlah perangkat untuk menghadapi potensi karhutla. Kesiapsiagaan melibatkan pemadam kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup, serta perangkat lain yang berkaitan dengan penanganan bencana.

Koordinasi juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI dan Polri. Pemerintah kota juga menyebut adanya keterlibatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam upaya penanganan.

Respons tidak hanya dilakukan di tingkat pemerintah kota. Kecamatan dan kelurahan juga diarahkan untuk bergerak ketika terjadi kebakaran.

Andi mencontohkan respons saat kebakaran terjadi di Palaran. Posko di wilayah tersebut langsung bergerak dan menghubungkan perangkat daerah, camat serta lurah untuk melakukan penanganan.

“Ketika ada di Palaran itu, posko kami di sana sudah langsung bergerak. Daerah kami langsung bergerak. Perangkat daerah kami, lurah dan camat kami langsung melakukan koordinasi. Semua langsung terhubung di tempat,” kata dia.

Pola tersebut, lanjut Andi, merupakan bagian dari mekanisme pentahelix yang diterapkan Pemkot Samarinda. Penanganan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga masyarakat, dunia usaha dan unsur lainnya.

Menurutnya, pelaku usaha di Samarinda juga telah memahami pola tersebut sehingga dapat ikut merespons ketika terjadi kejadian di lapangan.

Namun, kesiapan Samarinda tidak berarti persoalan karhutla dapat diselesaikan sendiri. Dampak asap yang melintasi batas wilayah tetap membutuhkan respons bersama.

“Ini tidak cukup hanya di satu wilayah tertentu karena efeknya lintas kabupaten kota,” tegas Andi.

Dampak Cuaca Jadi Tantangan Penanganan

Andi juga menyinggung kondisi cuaca sebagai salah satu faktor yang dapat memperbesar tantangan penanganan karhutla. Ia mengaitkannya dengan dampak El Nino yang menurutnya berada di luar kendali pemerintah daerah.

“Dampak El Nino adalah dampak yang tidak bisa kita kendalikan. Itu sesuatu yang bersifat di luar kehendak kita,” katanya.

Karena faktor cuaca dan iklim tidak dapat dikendalikan secara langsung, Andi menilai kesiapsiagaan menjadi instrumen penting yang bisa diperkuat pemerintah. Namun, kesiapsiagaan tersebut harus diikuti koordinasi lintas wilayah ketika dampak kebakaran sudah meluas.

Menurutnya, karhutla memiliki dua dimensi yang harus diperhitungkan. Api dapat bersifat lokal dan terjadi di satu wilayah, tetapi asap yang dihasilkan dapat bergerak jauh melampaui lokasi kebakaran.

Karena itu, keberhasilan penanganan tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan suatu daerah memadamkan titik kebakaran. Pemerintah juga perlu memastikan wilayah lain yang berpotensi terdampak memiliki kesiapan menghadapi dampaknya.

Andi berharap forum koordinasi lintas daerah nantinya menghasilkan komitmen operasional yang jelas, bukan sekadar pembagian tugas administratif. Setiap daerah perlu mengetahui sumber daya yang tersedia dan kebutuhan yang harus dipenuhi ketika operasi bersama dilakukan.

Pemerintah provinsi dinilai memiliki posisi strategis untuk mengintegrasikan sumber daya tersebut. Ketika kebakaran terjadi di satu kabupaten atau kota dan asap berdampak ke wilayah lain, koordinasi melalui pemerintah provinsi diperlukan agar respons tidak berjalan sendiri-sendiri.

Andi memastikan Samarinda siap bergerak dengan perangkat yang dimiliki. Namun, ia kembali menegaskan bahwa kesiapan satu daerah saja tidak cukup untuk menghadapi karhutla yang berdampak lintas wilayah.

“Mudah-mudahan itu terjadi,” kata Andi.

Harapannya, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota dapat segera membangun pola gerakan bersama. Dengan begitu, penanganan karhutla di Kaltim tidak berhenti pada koordinasi di atas kertas, tetapi benar-benar terintegrasi melalui kesiapan personel, peralatan, anggaran dan operasi di lapangan. (Gi/am)