Rudy Mas’ud Rotasi 49 Pejabat Pemprov Kaltim, Enam Kepala OPD Bergeser

Penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali dilakukan. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melantik 49 aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas, Senin (28/9/2026).

Dari total pejabat yang dilantik, enam orang menempati jabatan pimpinan tinggi pratama. Sementara 43 pejabat lainnya mengisi jabatan administrator dan pengawas.

Pelantikan berlangsung di Ruang Serba Guna Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim. Pergeseran tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi sekaligus pengisian sejumlah posisi yang masih dibutuhkan pemerintah provinsi.

Enam pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 800.1.3.3/3588/BKD/III tertanggal 25 September 2026 mengalami perubahan penugasan.

Andi Muhammad Ishak yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial Kaltim kini dipercaya memimpin Dinas Kesehatan Kaltim. Posisi yang ditinggalkannya kemudian ditempati dr Jaya Mualimin, yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kaltim.

Sementara Dasmiah, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, bergeser menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah Kaltim.

Perubahan juga terjadi di jajaran rumah sakit milik pemerintah daerah. dr Ariesanty Irawaty Marhabang dilantik sebagai Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda.

Kemudian Rosjidah Rahmawati dipercaya sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD AWS Samarinda. Sedangkan dr Nurliana Adriati Noor menjadi Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Rotasi Untuk Penyegaran Dan Pengembangan Karier

Rudy mengatakan pergeseran pejabat merupakan bagian dari kebutuhan organisasi. Perubahan penugasan juga dimaksudkan memberikan kesempatan kepada ASN untuk mendapatkan pengalaman baru, memperluas wawasan dan mengembangkan kompetensi.

Menurutnya, perpindahan atau tour of duty tidak hanya berkaitan dengan pergantian posisi. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari pengembangan karier sekaligus penyesuaian organisasi dengan kebutuhan pemerintahan.

“Jabatan bukanlah hadiah. Jabatan bukanlah hak dan bukan tempat untuk mencari kenyamanan. Jabatan adalah amanah, jabatan adalah tanggung jawab sekaligus juga adalah ujian daripada integritas,” tegas Rudy.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik tidak hanya menjalankan rutinitas administratif. Pejabat dituntut mampu mengambil keputusan, bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat serta menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Rudy juga menegaskan evaluasi kinerja akan menjadi bagian dari penataan aparatur di lingkungan Pemprov Kaltim.

“Mulai hari ini kami akan melihat kinerja kerja bukan sekadar jabatan. Yang berprestasi kita akan memberikan ruang yang lebih besar. Yang lambat di dalam eksekusi akan kita laksanakan evaluasi,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugas, Rudy menyebut tiga hal yang harus menjadi pegangan ASN, yakni integritas, loyalitas kepada negara dan pemerintahan, serta profesionalisme.

Loyalitas, menurut dia, tidak sebatas mengikuti keinginan pimpinan. Loyalitas harus ditunjukkan melalui pelaksanaan keputusan organisasi sesuai ketentuan dan kemampuan mencapai target pemerintahan.

Penataan tersebut juga dikaitkan dengan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemprov Kaltim. Kompetensi, kinerja, potensi, integritas dan kebutuhan organisasi menjadi pertimbangan dalam menentukan penempatan ASN.

Penataan Pejabat Masih Akan Berlanjut

Pelantikan 49 pejabat tersebut belum menjadi tahap akhir penataan organisasi Pemprov Kaltim. Rudy menyebut masih terdapat sejumlah posisi yang membutuhkan pengisian maupun perubahan penugasan.

Beberapa sektor yang masih akan ditata antara lain kesehatan, pendidikan, inspektorat serta pekerjaan umum dan penataan ruang.

“Ini masih ada yang belum pendidikan, inspektorat dan macam-macam nanti, termasuk juga di PUPR semuanya tidak semuanya juga, banyak loh. Satu banyak nakes, dua juga ada yang lain-lain ya, yang kosong-kosong perlu kita isi,” kata Rudy.

Terkait perubahan pejabat di sektor kesehatan, Rudy menjelaskan rotasi tersebut sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pengembangan karier ASN. Ia tidak secara langsung mengaitkan pergeseran tersebut dengan persoalan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan di sejumlah rumah sakit daerah.

“Kita laksanakan satu penyegaran, yang kedua untuk mendapatkan satu wawasan dan juga memberikan kesempatan kepada ASN-ASN kita di dalam melaksanakan karier,” imbuhnya.

Rudy juga meminta pejabat yang baru dilantik membangun koordinasi dengan perangkat daerah lainnya. Menurutnya, setiap OPD merupakan bagian dari satu pemerintahan sehingga kepentingan sektoral tidak boleh menghambat pelaksanaan program.

Koordinasi dibutuhkan karena sejumlah persoalan pemerintahan membutuhkan keterlibatan lebih dari satu perangkat daerah. Karena itu, keberhasilan penataan organisasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menduduki jabatan, tetapi juga bagaimana pejabat tersebut menjalankan fungsi dan bekerja bersama OPD lain.

“Jangan merasa bahwa jabatan adalah tujuan akhir. Justru jabatan adalah awal dari tanggung jawab,” kata Rudy.

Dengan pelantikan tersebut, Pemprov Kaltim kembali melakukan penyegaran di sejumlah posisi strategis. Di saat yang sama, pemerintah provinsi masih akan melanjutkan pengisian sejumlah jabatan yang kosong sesuai kebutuhan organisasi.

Rudy menegaskan evaluasi terhadap kinerja pejabat juga akan berjalan. ASN yang menunjukkan kinerja akan mendapat ruang lebih besar, sementara pejabat yang dinilai lambat dalam mengeksekusi pekerjaan akan dievaluasi.

Penataan ini diarahkan tidak hanya untuk mengisi posisi yang kosong, tetapi juga mendukung pengembangan karier ASN dan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemprov Kaltim.