Aduan Etik Masuk BK DPRD Kaltim, Reza Singgung Pentingnya Adab dalam Politik

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, mengungkapkan dirinya telah menyerahkan laporan pengaduan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim terkait persoalan yang belakangan mencuat di lingkungan legislatif daerah.

Meski begitu, Reza meminta agar persoalan tersebut tidak digiring menjadi konflik politik antarpartai dan sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme internal DPRD.

“Terkait dengan masalah aduan dari saya pribadi kepada badan kehormatan sudah saya serahkan laporannya. Tinggal bagaimana teman-teman di badan kehormatan menjalankan sesuai proses yang ada di DPRD,” kata Reza.

Ia menegaskan tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi permusuhan berkepanjangan di lingkungan DPRD Kalimantan Timur. Menurutnya, dalam konflik semacam itu kemungkinan terdapat kesalahan dari kedua belah pihak.

“Kita juga ke depan tidak ingin adanya permusuhan di lingkungan DPRD ini. Yang jelas mungkin dari saya secara pribadi juga ada kesalahan. Mungkin dari pihak sebelah juga ada kesalahan dalam hal ini,” lanjutnya.

Reza Minta Persoalan Tak Dipolitisasi

Reza menilai persoalan yang kini ditangani BK lebih bersifat personal dan tidak seharusnya dikaitkan dengan dinamika politik antarpartai di DPRD Kaltim.

“Jangan juga disangkutpautkan terkait adanya politisasi. Ini Gerindra, ini partai A dan yang lain,” tegasnya.

Menurut dia, inti persoalan justru berkaitan dengan sikap, etika, dan cara berinteraksi antaranggota dewan dalam kehidupan politik maupun keseharian.

Ia mengaku dibesarkan dalam lingkungan keluarga dan adat yang mengajarkan pentingnya menjaga adab dalam berpolitik.

“Dalam keluarga, dari adat kami, dari pedatuan kami, dan guru-guru kami diajarkan terkait adab dan etika,” ungkapnya.

Reza menilai setiap pihak harus menjaga sikap dan tidak mengedepankan ego pribadi dalam menjalankan aktivitas politik.

“Kita harus menghargai bagaimana adab dan etika kita dalam berpolitik, dalam berteman, dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya,” ujarnya.

BK DPRD Kaltim Siapkan Mediasi

Saat ini, proses di Badan Kehormatan DPRD Kaltim disebut masih berada pada tahap awal. Reza mengaku belum menerima jadwal resmi pemanggilan maupun mediasi.

Namun, ia telah dihubungi Ketua BK DPRD Kaltim, Subandi, yang menyampaikan rencana pemanggilan untuk agenda mediasi antara pihak-pihak terkait.

“Kemarin dihubungi Ketua BK Subandi, beliau sampaikan nanti ada pemanggilan untuk mediasi. Nanti kita lihat bagaimana berkembangnya proses,” katanya.

Badan Kehormatan DPRD sendiri memiliki fungsi menjaga marwah lembaga legislatif melalui penegakan kode etik anggota dewan. BK berwenang menerima laporan, melakukan pemeriksaan, hingga merekomendasikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran etik.

Reza berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai aturan dan diselesaikan secara baik melalui mekanisme internal DPRD.

“Yang jelas kita ke depan bagaimana kembali lagi berpikir jernih. Ini ditentukan sesuai dengan proses yang ada saja,” pungkasnya. (Gi/am)