Hak Angket DPRD Kaltim Tetap Jalan, Gerindra Bantah Ada Konflik Rudy Mas’ud dan Seno Aji

Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Timur memastikan proses hak angket tetap berjalan sesuai mekanisme kelembagaan yang telah dijadwalkan DPRD. Di saat yang sama, Gerindra meminta isu hak angket tidak digiring menjadi narasi konflik politik antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan fraksinya tetap fokus mengawal proses hak angket sesuai aturan yang berlaku di DPRD.

“Yang jelas kami Fraksi Gerindra tetap berproses terkait hak angket ini. Tadi sudah dijadwalkan oleh pimpinan DPRD di tanggal 10 Juni untuk pembentukan pansus hak angket,” kata Reza.

Menurut dia, agenda paripurna pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket telah dijadwalkan pada 10 Juni 2026 setelah melalui rapat Badan Musyawarah DPRD Kaltim dan konsultasi pimpinan dewan ke Kementerian Dalam Negeri.

Reza menekankan proses hak angket harus berjalan secara profesional dan objektif tanpa dipengaruhi opini liar yang berkembang di ruang publik.

“Namun kita dalam hal ini bersifat profesional, objektif bagaimana hak angket ini bisa berjalan sesuai keinginan ataupun proses yang ada di DPR,” ujarnya.

Gerindra Bantah Ada Konflik Rudy Mas’ud dan Seno Aji

Reza juga menanggapi berkembangnya isu yang mengaitkan dorongan hak angket dengan dugaan konflik internal di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Ia menegaskan hingga saat ini hubungan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji tetap berjalan baik.

“Yang jelas sampai saat ini bagaimana Pak Wakil Gubernur dan Pak Gubernur sejalan, masih bergandengan tangan bersama-sama membangun Kalimantan Timur,” ujarnya.

Politikus Gerindra itu meminta publik tidak membangun opini yang justru memperkeruh suasana politik daerah.

“Jadi kami harap tidak ada opini versus to versus ke mereka berdua,” katanya.

Pernyataan tersebut merespons munculnya spekulasi di tengah masyarakat yang mengaitkan gerakan hak angket dengan tarik menarik kepentingan politik internal elite pemerintahan provinsi.

Belakangan, isu hak angket memang berkembang menjadi perbincangan sensitif di Kalimantan Timur. Sejumlah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim terus mendesak DPRD segera merealisasikan hak angket terhadap kebijakan pemerintah provinsi.

DPRD Diminta Fokus Jalankan Mekanisme Formal

Menurut Reza, penyampaian aspirasi masyarakat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi selama dilakukan sesuai aturan.

“Selama ini kita tidak pernah melihat itu. Wajar teman-teman menyampaikan aspirasi. Tinggal bagaimana kita menyikapinya secara baik dan benar saja,” ungkapnya.

Ia menilai proses hak angket kini sudah masuk jalur resmi kelembagaan DPRD sehingga publik sebaiknya memberi ruang kepada dewan menjalankan mekanisme yang berlaku.

“Karena kalau kita melihat ini semuanya sudah diserahkan dan berproses,” lanjutnya.

Reza juga mengingatkan agar dinamika politik tidak berubah menjadi kegaduhan berkepanjangan yang justru merugikan masyarakat dan mengganggu pembangunan daerah.

Menurutnya, Kalimantan Timur saat ini membutuhkan stabilitas politik mengingat posisinya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kalau kita selama ini hanya memberikan kegaduhan seperti ini, yang jelas ada kerugian kepada kita semua,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif dan menjadikan momentum hak angket sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat.

“Lebih baik saat ini bagaimana kita bermuhasabah diri, bertabayun semuanya ke depan, bagaimana pemerintahan di Kalimantan Timur ini bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.

DPRD Kaltim sendiri dijadwalkan menggelar paripurna pembentukan pansus hak angket pada 10 Juni 2026 setelah masa reses anggota dewan berakhir. Sejumlah fraksi sebelumnya juga menyatakan mendukung proses hak angket berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Gi/am)