Tegaskan Dukungan, PKB: Semoga DPRD Kaltim Era Pak Hasanuddin Lebih Tajam

PKB termasuk partai yang mendukung Hasanuddin Mas’ud (Hamas) sebagai Ketua DPRD Kaltim. Dengan alasan mengikuti keputusan hukum. Mereka berharap, terlepas dinamika yang terjadi, dewan Karang Paci yang dipimpin Hamas bisa lebih tajam dan jadi corong aspirasi masyarakat Kaltim.

Ketua PKB Kaltim Syafruddin menjadi satu dari sekian elite Karang Paci yang hadir dalam pelantikan Hamas sebagai Ketua DPRD Kaltim yang baru di Hotel Mercure, Senin (14/9/2022) lalu.

Udin -sapaannya- menegaskan dukungan terhadap Hamas. Dan berharap DPRD Kaltim bisa tetap fokus menjalankan tugasnya. Tanpa terpengaruh oleh drama politik seperti yang terjadi saat ini.

“Selamat untuk Pak Hasanuddin Mas’ud. Yang telah dilantik resmi sebagai ketua DPRD Kaltim. Masa jabatan 2019-2024.”

“Dan selamat menjalankan amanah. Semoga DPRD semakin maju dan terus menjadi corongnya rakyat Kalimantan Timur.”

“Harapan saya, DPRD makin berwarna. Dan semakin tajam dalam melaksanakan tugas-tugas kedewanan. Khususnya fungsi pengawasannya lebih tajam lagi.”

“Agar pemerintah bekerja on the track. Tidak ada lagi produk-produk hukum yang lahir serampangan. Dan semua sesuai dengan mekanisme undang undang yang berlaku,” jelas Udin, Senin siang.

Udin menganggap kehadiran dirinya dalam rapat paripurna Senin pagi itu untuk memenuhi kewajibannya sebagai anggota DPRD Kaltim. Selain itu, terlepas banyaknya asumsi terkait pergantian ketua DPRD Kaltim ini. Keputusan yang dibuat dalam rapat paripurna istimewa kemarin bersifat resmi. Karena merupakan amanah dari Kemendagri.

Maka ketika ditanya soal keabsahan pelantikan, politisi kelahiran Bima itu bilang, “O iya dong. Kalau enggak sesuai enggak dilantik lah. Gimana sih?”

“(PKB mendukung penuh) iya dong!”

Mengenai banyaknya anggota dewan yang tidak hadir dalam pelantikan, menurutnya itu tidak memberi pengaruh pada legal tidaknya status Hamas sebagai Ketua DPRD Kaltim.

“Kan gak perlu quorum kalau paripurna istimewa,” tukasnya.

Sementara soal Makmur HAPK, Udin tak ingin terlibat dalam friksi internal Partai Golkar itu. Yang jelas, jika ada pihak yang merasa pelantikan Hamas cacat hukum atau belum bisa diterima, Udin menyarankan untuk menggunakan hak politiknya. Guna menggugat melalui institusi resmi.

“Itu hak politik beliau (Makmur HAPK). Semua orang punya hak. Semua orang punya kesempatan untuk mencari keadilan kalau merasa belum adil. Karena ada salurannya. Maka, silakan lewati dan ikuti proses apapun itu namanya melalui saluran yang resmi. Itu saja,” pungkas anggota legislatif dapil Balikpapan ini. (dra)