Tiopan Henry: Kemacetan, Parkir, dan Transportasi Umum Masih Jadi PR Besar di Samarinda

Selain karena masalah parkir yang belakangan ini ramai. Kemacetan dan parkir juga jadi poin yang nilainya rendah di survei kepuasan warga Samarinda terhadap kinerja wali kota. Pengamat menyebut pemkot harus melakukan kajian ulang.

Belakangan ini, masalah parkir tepi jalan dan parkir liar di Kota Samarinda ramai diperbincangkan. Karena kerap berdampak pada kemacetan yang dirasakan oleh banyak warga.

Selain itu hasil survei kepuasan warga terhadap kinerja wali kota menunjukkan hasil yang positif. Kecuali masalah parkir liar dan kemacetan. Nilainya cukup rendah, masing-masing 38.4% dan 47.3%.

Berbagai upaya jangka pendek dari Dinas Perhubungan (Dishub) juga tampaknya belum berhasil menuntaskan berbagai permasalahan. Parkir liar dan kemacetan kerap kembali terjadi.

Pengamat Lalu Lintas dari Unmul sekaligus Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tiopan Henry Manto Gultom menyebut pemkot harus melakukan kajian ulang terhadap banyak hal.

Mulai dari kajian ulang soal kantong-kantong parkir tepi jalan, pengaturan jalan 1 atau 2 arah, lalu pemusatan area parkir, hingga membuat sistem transportasi massal seperti di Jakarta.

Menurut Tiopan, Kota Samarinda memang tidak didesain untuk menjadi kota metropolitan yang padat penduduk. Sementara pertumbuhan penduduk dan kendaraan termasuk cukup tinggi.

“Sementara ruas jalan dalam kota memang tidak disiapkan sebagai Ibu kota sebagai kota yang Metropolitan. Jadi lebar jalannya itu tidak standar ya,” jelasnya belum lama ini.

Kemacetan Samarinda

Menurut Tiopan, kemacetan kerap terjadi di pusat perekonomian yang juga semakin berkembang di Samarinda. Misalnya saja Jalan Abul Hasan, Jalan Diponegoro, hingga Jalan Juanda, termasuk kawasan pendidikan.

Sementara terus berkembang, kriteria kawasan yang seharusnya menjadi pusat ekonomi pun belum diatur. Sehingga semakin sulit diatasi. Terpaksa, parkir memakan badan jalan.

“Pemkot harus bisa melakukan kajian ulang terhadap pola gerak lalu lintas. Mana yang akan menjadi 1 arah mana yang tetap menjadi 2 arah dan bagaimana pengaturan parkirnya.”

“Titik-titinya pun perlu dikaji ulang. Dibolehkan di jam tertentu dengan traffic rendah misalnya,” lanjutnya.

Solusi lain kata Tiopan, pemkot bisa menggandeng pihak swasta untuk menyediakan kantong parkir terpusat. Melalui gedung, taman, atau kawasan khusus parkiran. Cocok diterapkan di area dekat Pasar Pagi dan Citra Niaga.

“Pemkot yang menyediakan lahan, swasta yang kelola.”

Perlu Kajian Transportasi Umum

Selain itu, Pemkot Samarinda juga perlu membuat kajian soal transportasi massal. Memang yang satu ini tidak mudah. Sebab perspektif masyarakat saat ini menggangap kalau angkutan umum itu menyulitkan.

Mulai dari barang bawaan yang banyak, akan lebih mudah jika dengan kendaraan pribadi. Lalu faktor waktu menunggu angkutan umum, hingga ketidaknyamanannya dan biaya juga kerap jadi alasan. Jadi tantangan untuk pemkot.

“Tapi kita harus optimis. Pasti ada yang mau pakai angkutan umum. Kita bisa berkaca dari Jakarta, penerapan angkutan umumnya, pelayanananya, hingga tarifnya,” kata Tiopan.

Catatannya, angkutan umum tidak boleh ditujukan untuk meningkatkan pendapatan. Melainkan fokus peningkatan pelayanan agar banyak yang beralih ke angkutan umum. Jenisnya pun harus diatur.

Seperti kendaraan ber-AC, lalu menentukan tempat berhenti, hingga penerapan rambu-rambu yang saat ini juga masih belum maksimal. Pemerintah juga perlu melakukan edukasi yang massif.

“Kalau untuk membereskan semua itu, saya sih yakin enggak perlu lama. Tetapi perlu kerja sama, untuk bersama punya kemauan menegakkan aturan.”

“Fokus pada output pelayanan yang terbaik. Harus mau evaluasi, lalu perbaiki pekerjaan. Setiap stakeholder kerja sama untuk mencapai tujuan,” pungkasnya. (ens/fth)