Connect with us

SEPUTAR KALTIM

4,17 Juta Warga Kaltim Harus Masuk Data Perlinsos, Baru 18 Persen Terdata

Published

on

Ternyata masih banyak warga Kaltim yang belum masuk data Perlinsos. (Ilustrasi)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi pekerjaan besar dalam memperbarui data kesejahteraan masyarakat. Dari sekitar 4,17 juta jiwa yang menjadi sasaran pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos), hingga November 2026 baru 18 persen yang tercatat.

Rendahnya capaian tersebut menjadi perhatian Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim. Sebab, pembaruan data bukan sekadar persoalan administrasi kependudukan, tetapi berkaitan dengan upaya pemerintah memastikan bantuan sosial dan program perlindungan masyarakat diberikan sesuai kondisi ekonomi warga sebenarnya.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan masyarakat perlu berpartisipasi aktif memperbarui data melalui portal Perlinsos. Pemerintah telah menyediakan mekanisme pembaruan secara mandiri maupun melalui pendampingan agen di lingkungan masyarakat.

“Alhamdulillah, sekarang dari sekitar empat juta ya, kita baru 18 persen yang terdata. Padahal data kita dari desil 1 sampai 10 itu artinya sekitar 4.172.000 orang harus masuk di Perlinsos agar bisa dilakukan pembaruan data,” jelas Jaya, Jumat, 20 November 2026.

Angka tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam menjangkau masyarakat. Jika dihitung secara kasar, sekitar 750 ribu jiwa telah terdata, sementara lebih dari 3,4 juta jiwa lainnya masih belum masuk dalam pendataan yang dimaksud.

Data Kesejahteraan Jangan Sampai Tidak Sesuai Kondisi Nyata

Kepala Dinas Sosial Kaltim Jaya Mualimin mengajak masyarakat berpartisipasi memperbarui data kesejahteraan melalui portal Perlinsos. Hingga November 2026, pendataan baru mencapai 18 persen dari target sekitar 4,17 juta jiwa.

Jaya menjelaskan, data administrasi kependudukan saja belum cukup untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kondisi sebuah keluarga bisa berubah seiring waktu. Ada yang sebelumnya memiliki penghasilan tetap, tetapi kemudian kehilangan pekerjaan. Ada pula keluarga yang mengalami perubahan kemampuan ekonomi akibat kebutuhan hidup maupun kondisi lainnya.

Karena itu, pembaruan data diperlukan agar pengelompokan kesejahteraan masyarakat atau desil sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Desil merupakan pengelompokan masyarakat ke dalam 10 tingkat kesejahteraan. Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok paling tinggi.

Pengelompokan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam pemetaan sasaran program perlindungan sosial.

Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan maupun bentuk intervensi lainnya.

Siapkan KK, KTP hingga Rekening Listrik

Untuk melakukan pembaruan data melalui Perlinsos, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen pendukung.

Dokumen tersebut meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta informasi rekening listrik. Warga juga diminta memberikan informasi mengenai kepemilikan kendaraan sebagai bagian dari gambaran kondisi sosial ekonomi keluarga.

Jaya mengatakan, portal Perlinsos memberikan ruang bagi masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk ikut membantu proses pembaruan data.

“Perlinsos itu memberikan ruang bagi masyarakat dan kelompok masyarakat untuk bisa membantu dalam memperbarui data,” ujarnya.

Artinya, masyarakat tidak hanya menunggu pendataan dari pemerintah. Warga juga dapat mengambil bagian untuk memastikan informasi mengenai kondisi keluarganya tercatat dengan benar.

Dinsos Libatkan Karang Taruna hingga Agen Masyarakat

Untuk memperluas jangkauan pendataan, Dinsos Kaltim mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat sebagai agen Perlinsos.

Di antaranya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, aparatur sipil negara (ASN), hingga kader di lingkungan masyarakat.

Keterlibatan mereka diharapkan membantu menjangkau warga yang belum memahami mekanisme pembaruan data atau mengalami kesulitan mengakses layanan secara mandiri.

Peran agen juga penting untuk membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menggunakan layanan digital.

Dengan keterlibatan lebih banyak unsur masyarakat, pemerintah berharap proses pemutakhiran data bisa berjalan lebih luas dan sesuai kondisi lapangan.

Pada akhirnya, keberhasilan Perlinsos bukan hanya diukur dari banyaknya warga yang masuk dalam sistem, tetapi juga dari seberapa akurat data tersebut menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat.

Sebab, data yang tepat menjadi salah satu fondasi agar kebijakan perlindungan sosial tidak salah sasaran dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dari perhatian pemerintah. (Am)

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

POPULER