Sekda Kaltim Sebut Peserta BPJS Aktif Sebanyak 85,61 Persen

Sekda Sri menyebutkan data peserta BPJS yang aktif di wilayah Kaltim sampai 29 Februari 2024 ini sebesar 85,61 persen atau ada 15 persen data peserta yang tercatat tetapi tidak aktif.

“Ini menjadi perhatian kita bersama sebagaimana amanat Presiden bahwa kepala daerah harus memastikan setiap penduduk di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif,” jelasnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni membuka Forum  Komunikasi Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Lily Swiss Belhotel Borneo Samarinda, Kamis 21 Maret 2024.

Sekda Sri Wahyuni mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga Kaltim mencapai Universal Health Coverage (UHC).

“Alhamdulillah, beberapa waktu lalu sudah dapat penghargaan dari Wakil Presiden atas capaian ini,” ungkapnya.

Saat evaluasi pada triwulan pertama, terdapat pertanyaan dari tim evaluator terkait angka capaian cakupan angka statistika lebih dari 100 persen.

“Ketika kita sampaikan ini ada potensi dari Ibu Kota Nusantara (IKN), ternyata kabupaten/kota yang jauh dari IKN lebih dari 100 persen,” bebernya.

Kembali Sekda mengingatkan 1 April, Pemerintah Provinsi Kaltim akan bertemu tim evaluator untuk evaluasi Triwulan kedua masa tugas Penjabat Gubernur.

“Kita akan melakukan konsolidasi bahwa ada potensi capaian di atas 100 persen,” tegasnya.

Terkait updateing data, menurut Sekda, apakah ada double data atau secara teknis yang belum dihapus datanya dengan penambahan, sehingga cakupan lebih dari 100 persen atau melampaui dari jumlah penduduk Kaltim.

Sekda berharap melalui forum ini bisa memberikan catatan-catatan dan memperbaiki data yang sesungguhnya.

“Secara nasional, cakupan kita sudah 98 persen. Kalau 100 persen masih wajar, tapi kalau diatas itu, tentu ini terkait kendala teknis,” terangnya.

Sekda Sri menyebutkan data peserta BPJS yang aktif sampai 29 Februari 2024 ini sebesar 85,61 persen atau ada 15 persen data peserta yang tercatat tetapi tidak aktif.

“Ini menjadi perhatian kita bersama sebagaimana amanat Presiden bahwa kepala daerah harus memastikan setiap penduduk di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif,” jelasnya.

Untuk menjadi peserta aktif, ada beberapa kendala dari masyarakat, terutama mereka secara mandiri.

Sekda berharap forum ini mampu mengenali kendala atau masalah yang dihadapi menjadi perhatian bersama, khususnya konsolidasi/sinergi data dan kegiatan. (rw)