SAMARINDA
Revisi Perda Perizinan Usaha Pariwisata Samarinda Masih Panjang, Juni Ditargetkan Ketuk Palu
Rapat kedua pembahasan revisi Perda Perizinan Usaha Pariwisata Samarinda yang sudah kadaluwarsa 22 tahun belum klir. Akan ada rapat lanjutan lagi. Ditargetkan Juni nanti sudah ketuk palu.
Belum lama ini Pemkot Samarinda dan DPRD ingin merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Izin Jasa Usaha Kepariwisataan Dalam Wilayah Kota Samarinda. Sudah kedaluwarsa 22 tahun.
Karena selama ini para pelaku usaha pariwisata kerap terkendala dalam mengurus perizinan. Karena tak ada dasar dan payung hukum yang jelas. Karena aturan yang ada pun sudah tidak relevan.
DPRD Kota Samarinda kemudian berinisiasi untuk merevisi perda tersebut. Agar tetap relevan dengan kondisi saat ini. Pansus 1 berfokus pada perizinan, secara spesifik perizinan wisata.
Setelah rapat perdana pada Maret lalu. Kini DPRD Kota Samarinda bersama sejumlah OPD menggelar rapat kedua pada Selasa 30 April 2024. Pembahasannya belum jauh. Masih kulitnya saja. Mendengar aspirasi OPD.
Anggota Komisi 1 DPRD Kota Samarinda sekaligus Ketua Pansus 1 Abdul Khairin menyebut belum seluruh OPD hadir di rapat. Baru 4 yang hadir, ada DLH, Dishub, DPMPTSP, dan Disporapar.
“Yang hadir baru 4, yang kita minta ikut tadi dalam rapat pansus ini ada PUPR, Dinkes, Disdag, Bapenda, Biro Hukum, dan Satpol PP,” jelas Abdul Khairin setelah rapat.
“Banyak OPD kita libatkan, apakah ini cukup dengan revisi perda ataukah perda baru,” tambahnya.
Yang paling vital yakni Biro Hukum karena akan berperan merekomendasikan terkait pasal-pasal yang ada di Perda No. 15 tahun 2022 banyak yang direvisi atau tidak.
Lalu kemudian Disdag dan Satpol PP berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum. Sehingga akan ikut dilibatkan. Karena masih banyak OPD yang brlum hadir, rapat lanjutannya alan diagendakan ulang.
“Tapi ini masih ada kegiatan sampai dengan hari Selasa mungkin akan diundur dua pekan lagi.”
Abdul Khairin juga menyebut di dalam Pansus akan dibentuk tim kecil. Untuk membauas teknis dari perda tersebut. Terdiri atas 29 orang dengan melibatkan OPD untuk mematangkan pembahasan.
“Saya target sih awalnya bulan Juni, tapi ini sudah bulan Mei. Dan harapannya selambat-lambatnya pertengahan Juni sudah selesai dan bisa diketok palu sebagai Perda yang bisa mengakomodir usaha-usaha di bidang kepariwisataan,” pungkasnya. (ens/fth)
-
OLAHRAGA5 hari agoTiket Borneo FC vs Manila Digger FC Mulai Dijual, Suporter Bisa Amankan Kursi di Stadion Segiri
-
GAYA HIDUP3 hari agoSlow Living, Tren Menjalani Hidup Lebih Santai di Tengah Kesibukan: Bukan Malas, Ini Cara Menikmatinya
-
FEATURE3 hari agoKisah Pemuda Inspiratif: Dijuluki Spiderman, 4 Kali Selamatkan Nyawa, Hadiah Umrah Justru untuk Neneknya
-
HIBURAN3 hari agoRockafiller Asal Balikpapan Rilis Fillerians, Angkat Filosofi Budaya Dayak ke Musik Rock
-
OLAHRAGA4 hari agoBukan Lawan Sembarangan, Manila Digger Pernah Tembus Semifinal Kompetisi Asia, Borneo FC Wajib Waspada
-
OLAHRAGA4 hari agoBorneo FC Baru Raih Satu Poin di Shopee Cup, Wajib Menang Lawan Manila Digger
-
OLAHRAGA2 hari agoAsgal Habib Jadi Pahlawan Borneo FC, Cetak Gol Kemenangan dan Raih Star of the Match
-
KUTIM4 hari agoKutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Pemerataan Pendidikan Jadi Tantangan

