Kelangkaan Gas Melon Berulang Terus di Samarinda, Purwadi Pertanyakan Sistem Pendataan Pertamina

Melihat langkanya gas melon di Samarinda belum lama ini. Pengamat Ekonomi Purwadi menyebut sebagai kesalahan berulang yang dilakukan Pertamina. Seharusnya ada pendataan by name by address dalam distribusi.

Menjelang Hari Raya Iduladha. Keberadaan gas melon di beberapa wilayah di Samarinda terpantau langka. Ini sudah terjadi sekitar 3-4 hari yang lalu. Berbagai pangkalan maupun toko kelontong, tampak kosong.

Kalau ada pun, harganya melonjak tinggi. Hingga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Samarinda yang seharga Rp18 ribu. Ada yang menjual dengan harga Rp30 ribu hingga Rp50 ribu. Semakin menyulitkan masyarakat.

Merespons hal ini pihak Pertamina janji bakal menambah stok hingga 22 ribu tabung gas. Setidaknya selama 2 pekan ke depan sampai hari raya Iduladha. Meski saat ini stok untuk Samarinda masih aman.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman Purwadi menyebut kelangkaan gas melon ini merupakan lagu lama. Sudah sering kali terjadi, namun Pertamina tidak melakukan evaluasi. Sampai langka lagi.

Mengingat, gas elpiji 3 kg merupakan produk subsidi. Sehingga seharusnya sudah jelas hanya masyarakat miskin saja yang bisa membeli. Di luar itu, diarahkan untuk membeli gas berukuran besar dengan harga yang diatur.

Tanggung Jawab Pertamina dan Pemkot

Pertamina dalam hal ini, katanya, seharusnya bertanggungjawab atas distribusi. Memantau tabung elpiji 3 kg agar tepat sasaran. Kelangkaan ini, tanda Pertamina atau pemkot tidak melakukan pengawasan.

“Kalau ada kelangkaan, kan bisa kerkaca dari tahun-tahun lalu, jelang lebaran, jelang hari kurban, pasti permintaan naik, kan bisa diprediksi,” jelasnya, Selasa 4 Juni 2024.

“Masa pemerintah nggak punya alat deteksi dini, mempertimbangkan lonjakan permintaan. Pertambahan pelaku usaha kita juga tidak spektakuler,” sambungnya.

Menurut Purwadi, Pertamina maupun Pemkot Samarinda harus bersinergi. Membuat sistem distribusi berupa pendataan. Konsepnya by name by address yang berhak membeli. Sehingga distribusinya bisa tepat sasaran.

“Harusnya punya sistem distribusi itu by name by address atau data KTP. Harus bikin, kalau enggak, ya gini-gini terus. Ini persoalan nggak akan kelar-kelar,” tambah Purwadi.

Manfaatkan Digitalisasi

Mengingat saat ini sudah serba digital. Seharusnya tidak sulit untuk melakukan pemantauan. Masing-masing agen dan pangkalan sebagai distribusi resmi wajib melakukan pelaporan data pembeli.

Didata mulai dari masyarakat miskin yang membutuhkan, pengusaha kecil, pedagang kaki lima, dan lainnya. Terdata nama, alamat, dan keterangan hak pembelian tadi. Jangan sampai pengusaha restoran atau hotel ikut membeli.

Termasuk menindak sampai akar. Misalnya rantai toko kelontong sebagai pengecer, yang kerap menimbun dan menaikkan harga ketika langka. Pertamina harus memastikan tidak ada distribusi lain di luar distribusi resmi.

“Harus kerja bareng Pertamina dan pemkot, harus ada sistem digital. Mapping setiap kelurahan, kecamatan. Ada berapa distributor dan pengecer, sudah terbaca konsumennya siapa. Makanya database itu penting.”

“Harus dipantau kalau cuma permainan, dipantau pengecer atau distributor yang bermain berikan sanksi sampai pada pencabutan izin, harus sampai ke situ. Itu bagian perkara hukum, kalau enggak masyarakat lagi jadi korban,” pungkasnya. (ens/dra)