SEPUTAR KALTIM
Bimtek Rancangan Penyusunan Keputusan Gubernur 2024 Diikuti 60 Partisipan

Sebanyak 60 partisipan yang berasal dari berbagai instansi dan lembaga di Kaltim mengikuti Bimtek Rancangan Penyusunan Keputusan Gubernur yang bertujuan untuk meyamakan presepsi.
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Rancangan Penyusunan Keputusan Gubernur tahun 2024 yang digelar di Hotel Kriyad Sadurengas Paser, Kamis 13 Juni 2024.
Kegiatan ini diikuti oleh 60 partisipan yang berasal dari berbagai instansi dan lembaga di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Perancang Peraturan Perundang-Undang Ahli Muda, Lisna, menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan Bimtek ini adalah untuk menyamakan persepsi kinerja dan koordinasi dalam penyusunan produk hukum daerah berupa keputusan Gubernur.
“Keputusan Gubernur merupakan produk daerah yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum sehingga harus dibuat dengan ketentuan cermat dan tidak cacat hukum,” tegas Lisna.
Harapannya, melalui kegiatan ini, penyusunan keputusan gubernur di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan dengan lebih terkoordinasi dan akurat, guna memastikan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah. (rw)

-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Pemprov Kaltim Targetkan 367 SPPG, Perluas Program Makanan Bergizi Gratis
-
SOSOK3 hari ago
Firda Arrum, Putri Berau yang Membawa Baki Sang Saka di HUT ke-80 RI Kaltim
-
PARIWARA3 hari ago
Konsistensi Pembinaan Yamaha Racing Indonesia, Arai Agaska Ikut Yamaha BLU CRU Master Camp di Spanyol
-
SEPUTAR KALTIM2 hari ago
Putra Kaltim Catat Sejarah, Jadi Pembentang Bendera Pusaka di Istana Merdeka
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Kaltim Buktikan Komitmen Jaga Hutan, Raih Penghargaan Nasional Wana Lestari
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
HUT ke-80 RI di Kaltim, Sang Saka Berkibar Khidmat di Gelora Kadrie Oening
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Marching Band Meriahkan HUT ke-80 RI di Samarinda, DDC Suguhkan Tribute to Ismail Marzuki
-
NUSANTARA4 hari ago
KI Pusat Resmi Kick-Off Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025