Pendekatan Kolaboratif Jadi Kunci Penanganan Stunting Kaltim Agar Lebih Optimal

Untuk menurunkan angka stunting di Kaltim, perlu adanya atensi dengan membangun pendekatan kolaboratif terhadap sesama dinas terkait.

Pendekatan kolaboratif menjadi kata kunci dalam penanganan stunting di daerah agar lebih optimal.

Dimana program di perangkat daerah harus terintegrasi, baik Dinas Kesehatan, DKP3A, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR serta instansi terkait lainnya.

“Harus sama bergerak dan lebih terukur titiknya, serta di mana kendalanya,” kata Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur Felix Joni Darjoko, di Ruang Habanos Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Selasa 6 Agustus 2024.

Hal itu diungkapkan Akmal Malik sesuai hasil Penyampaian Laporan Eksekutif Daerah Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2024,

Hal yang menjadi masukan salah satunya persoalan stunting yang saat ini masih menjadi atensi untuk dibangun kolaborasi (pendekatan kolaboratif) semua pihak.

Selama ini, ia mengakui bahwa mengunakan pendekatan parsial, penurunan stunting di Kaltim tidak bergerak bagus.

“BPKP menyarankan pendekatannya lebih terukur, sehingga kita secara bersama bisa menurunkan stunting,” jelasnya.

Selain itu, BPKP memberikan atensi berkaitan pembangunan transformasi sistem kesehatan yang masih terkendala.

Sistem yang terkendala seperi belum memadainya layanan primer dan jejaring layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), serta layanan kanker, jantung, strok, dan uronefrologi (KJSU).

Selain itu, belum meratanya pola distribusi tenaga kesehatan (Nakes) dan masih terdapatnya sarana kesehatan yang belum dioptimalkan pemanfaatannya.

Dalam hal ini, BPKP meminta Pemprov Kaltim untuk memacu peningkatkan kualitas belanja, percepatan penyerapan anggaran, serta lebih mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa. (rw)