Iuran Sekolah Dianggap Berlebihan, Komisi C DPRD Kutim Turun Tangan

Iuran sekolah dikeluhkan sebagian masyarakat Kutim. Ketua Komisi D DPRD Kutim Yaan, menyoroti ha itu. Setelah mendapatkan aspirasi dari wali murid. Ia siap turun tangan mengatasi persoalan tersebut.

Masalah soal biaya pendidikan ternyata tak hanya soal pungli. Namun ada juga keluhan dari masyarakat soal iuran yang dianggap memberatkan.

Bahkan, menurut Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui, iuran sekolah telah dianggap berlebihan dan memberatkan sebagian orang tua siswa.

Ia mengaku laporan tersebut didapat setelah mendapat aspirasi dalam hearing yang Komisi D DPRD Kutim.

Setelah dilakukan penyelidikan, beberapa iuran tersebut ternyata merupakan hasil kesepakatan antara pihak sekolah dan komite sekolah.

Dalam kesepakatan tersebut, orang tua murid sepakat dengan iuran asalkan anak-anak mereka mendapatkan fasilitas pendidikan terbaik. Mulai dari ruang kelas yang ber-AC, dan lainnya.

Namun, masalah muncul tatkala tidak semua orang tua murid “sanggup”. Karena ada sebagian orang tuayang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi yang berbeda, merasa berat.

“Ini yang menyebabkan beberapa siswa kita merasa keberatan sehingga muncul desas-desus dan pertanyaan di satu pihak,” ujar Yaan.

Terungkapa juga, kata dia, ada berbagai pungutan lain yang masih terjadi di sekolah-sekolah. Seperti biaya buku dan fasilitas sekolah.

Padahal pemerintah menjadi tanggup jawab pemerintah. Di mana menanggung biaya sekolah gratis 9 tahun.

“Dalam hal ini, yang dimaksud gratis adalah biaya SPP untuk SD dan SMP. Namun, definisi gratis ini bisa saja berbeda dalam persepsi masing-masing, karena pemerintah tidak menanggung semua biaya secara keseluruhan,” tandasnya. (han/am)

ADV DPRD KUTAI TIMUR