Connect with us

NUSANTARA

UU Perampasan Aset Disahkan, Ini 7 Poin Krusial yang Bisa Membuat Harta Hasil Kejahatan Disita Negara

Published

on

DPR RI menyetujui pengesahan UU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Regulasi ini mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa putusan pemidanaan terhadap pelaku. (SC Youtube DPR RI))

Indonesia akhirnya memiliki regulasi khusus mengenai perampasan aset terkait tindak pidana. DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan ini menjadi babak baru pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia. Negara kini memiliki landasan hukum yang lebih khusus untuk menelusuri, mengamankan, hingga merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa harus menunggu putusan pemidanaan terhadap pelakunya.

Namun, aturan ini bukan berarti pemerintah atau aparat penegak hukum bisa mengambil harta seseorang secara sepihak. Ada mekanisme hukum, pemeriksaan di pengadilan, serta perlindungan bagi pihak ketiga yang memiliki hak sah atas aset tersebut.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna yang menyetujui pengesahan regulasi tersebut setelah Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja), Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.

Menurut Habiburokhman, regulasi ini dibutuhkan karena penegakan hukum selama ini belum sepenuhnya mampu memulihkan aset hasil kejahatan, terutama yang merugikan keuangan negara maupun masyarakat.

Pembahasan RUU tersebut berlangsung panjang. Panja menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Hasil pembahasan juga mengembangkan rancangan yang semula terdiri dari 67 pasal menjadi 74 pasal.

Lantas, apa saja ketentuan penting dalam UU Perampasan Aset yang perlu diketahui masyarakat?

1. Aset Bisa Dirampas Meski Pelaku Belum Dipidana

Salah satu ketentuan paling krusial adalah penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelakunya.

Selama ini, perampasan aset umumnya berkaitan dengan proses pemidanaan seseorang. Melalui mekanisme baru ini, penanganan aset dapat dilakukan tersendiri dalam kondisi tertentu ketika proses pidana terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan.

Misalnya, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau pelakunya tidak diketahui maupun keberadaannya tidak diketahui.

Dengan mekanisme tersebut, aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tidak otomatis lepas dari jangkauan hukum hanya karena pelakunya tidak dapat diadili.

Meski demikian, perampasan tanpa putusan pidana tetap harus melalui prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan. Artinya, bukan aparat yang bisa langsung menetapkan seseorang kehilangan hartanya tanpa proses pembuktian.

2. Tidak Hanya Korupsi, Penipuan Investasi Juga Bisa Dijerat

Ruang lingkup pengaturan tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat juga masuk dalam cakupan perampasan aset.

Habiburokhman menjelaskan, ruang lingkup tersebut mencakup:

  • Tindak pidana korupsi.
  • Tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  • Tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.
  • Penyelundupan manusia.
  • Penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.
  • Tindak pidana perdagangan orang.
  • Penipuan dan/atau penggelapan menggunakan teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Salah satu sasaran pentingnya adalah kejahatan finansial seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.

Dengan demikian, instrumen perampasan aset tidak hanya ditujukan untuk mengambil kembali uang negara yang dikorupsi, tetapi juga membantu memulihkan kerugian masyarakat akibat kejahatan ekonomi.

3. Uang Korban Harus Dikembalikan kepada Korban

Ketentuan lain yang menjadi perhatian adalah pengembalian aset hasil kejahatan kepada pihak yang dirugikan.

Selama ini, korban penipuan maupun investasi bodong kerap menghadapi persoalan panjang. Pelaku mungkin sudah diproses hukum, tetapi uang yang hilang belum tentu kembali.

UU Perampasan Aset memberikan penekanan pada pemulihan kerugian tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath mengatakan, pengembalian uang kepada korban menjadi salah satu substansi penting yang diperjuangkan dalam pembahasan regulasi ini.

“Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk, uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset,” ujar Rano.

Menurutnya, penghukuman terhadap pelaku memang penting. Namun, korban juga membutuhkan pemulihan atas kerugian yang dialami.

“Bagi korban, pelaku dihukum itu penting, tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas,” katanya.

Dengan prinsip tersebut, hasil perampasan dari tindak pidana yang merugikan masyarakat diarahkan untuk dikembalikan kepada korban yang berhak, bukan semata-mata menjadi penerimaan negara.

4. Ada Badan Pengelola dan Pengawas Aset

UU ini juga mengatur tata kelola aset yang disita maupun dirampas agar tidak terbengkalai atau justru menimbulkan persoalan baru.

Pengelolaan aset mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pengembangan, penggunaan, pemanfaatan, penjualan atau pelelangan, hingga pengembalian aset.

Pengelolaan tersebut akan dilakukan badan yang dibentuk untuk menangani aset terkait tindak pidana secara profesional dan akuntabel.

Selain badan pengelola, regulasi ini juga mengamanatkan pembentukan badan pengawas independen.

Habiburokhman menyebut keberadaan badan pengawas diperlukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Pimpinan badan pengawas tersebut nantinya ditunjuk Presiden dan mendapat persetujuan DPR.

Pengawasan ini menjadi penting karena kewenangan menelusuri dan merampas aset menyangkut hak kepemilikan seseorang yang harus dilindungi oleh hukum.

5. Hak Pemilik Sah dan Pihak Ketiga Tetap Dilindungi

Perampasan aset juga memiliki potensi persoalan apabila harta yang berkaitan dengan perkara pidana ternyata melibatkan pihak lain.

Contohnya, aset yang tercatat atas nama keluarga, mitra usaha, atau pihak lain yang membeli maupun menerima aset tanpa mengetahui asal-usul tindak pidana.

Karena itu, regulasi ini memberikan perhatian terhadap perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik.

Mekanisme pembuktian harus memberikan kesempatan yang berimbang kepada pihak-pihak terkait untuk menjelaskan hak dan kepemilikannya.

Prinsip ini penting agar pemberantasan kejahatan tidak justru merugikan masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

DPR juga menegaskan adanya pemeriksaan terbuka di pengadilan, pengawasan independen, dan transparansi digital untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

6. Kekayaan Tidak Wajar Tidak Otomatis Bisa Dirampas

Ada satu hal penting yang perlu dipahami masyarakat. UU Perampasan Aset tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil seluruh kekayaan seseorang hanya karena jumlah hartanya dinilai tidak sebanding dengan penghasilan.

Konsep illicit enrichment atau peningkatan kekayaan tidak wajar tidak dimasukkan dalam regulasi yang disahkan tersebut.

Habiburokhman mengatakan, keputusan itu diambil setelah DPR menerima berbagai masukan dan penolakan dari masyarakat maupun kalangan ahli.

Menurutnya, konsep tersebut dinilai memiliki persoalan terkait perlindungan hak asasi manusia dan perbedaan karakter pengaturan hukum materiil dengan hukum acara perampasan aset.

Dengan tidak dimasukkannya konsep tersebut, hubungan antara aset dan tindak pidana tetap menjadi hal penting dalam proses perampasan.

Artinya, kekayaan seseorang tidak otomatis menjadi objek perampasan hanya karena dianggap besar atau mencurigakan tanpa dasar hukum dan pembuktian yang diperlukan.

7. Hukuman Pidana Tetap Berlaku, Bukan Hanya Merampas Harta

UU Perampasan Aset tidak menggantikan proses pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.

Penegakan hukum terhadap pelaku tetap berjalan sesuai ketentuan pidana yang berlaku, termasuk ancaman pidana mati bagi tindak pidana korupsi sesuai persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, ada dua kepentingan yang hendak diperkuat melalui regulasi ini, yakni penindakan terhadap pelaku dan pemulihan aset hasil kejahatan.

Negara tidak hanya berupaya memastikan pelaku mendapat hukuman, tetapi juga mencegah pelaku maupun pihak lain terus menikmati keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Habiburokhman menegaskan, mekanisme perampasan aset tidak boleh menjadi alat politik maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.

Tantangan Sesungguhnya Ada pada Pelaksanaan

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun, efektivitasnya tidak cukup diukur dari banyaknya aset yang berhasil disita.

Ada beberapa hal yang akan menentukan keberhasilan penerapannya, mulai dari ketepatan penelusuran aset, kualitas pembuktian, independensi pengawasan, transparansi pengelolaan, hingga kepastian pengembalian hak korban.

Terlebih, kewenangan perampasan aset tanpa putusan pidana harus dijalankan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai instrumen yang dirancang untuk memberantas kejahatan justru menjadi sumber ketidakadilan baru.

Pada akhirnya, keberhasilan regulasi ini bukan hanya ketika negara mampu mengambil kembali harta hasil kejahatan, tetapi juga ketika uang masyarakat yang hilang bisa dipulihkan dan hak warga negara tetap terlindungi. (Am)

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

POPULER