Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Mundur Sebelum 120 Anggota DPR Proses Pemakzulan?

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis, 12 November 2026. Langkah ini datang di tengah tekanan politik setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan dirinya.

Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.16 WIB. Kedatangannya menjadi perhatian karena sehari sebelumnya DPR mengumumkan 120 anggotanya telah menandatangani usulan HMP yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.

Dalam pertemuan tertutup sekitar 20 menit dengan pimpinan MPR, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dan meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti.

Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Menurutnya, Gibran tidak banyak berbicara dalam pertemuan itu.

“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Muzani, dikutip dari ANTARA, Kamis (12/11/2026).

Muzani juga menyebut Gibran tidak menjelaskan secara terperinci alasan pengunduran dirinya.

Mundur Saat 120 Anggota DPR Siap Proses Pemakzulan

Waktu penyerahan surat pengunduran diri ini menjadi perhatian tersendiri.

Sebab, sehari sebelumnya, Rabu (11/11/2026), Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengumumkan sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran.

Jumlah tersebut berasal dari PDIP 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.

Usulan itu berkaitan dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden, terutama persoalan dokumen pendidikan dan putusan hukum yang menjadi perhatian para pengusul.

Bahkan, DPR telah menjadwalkan pembahasan usulan tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

Namun, agenda itu berubah setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.

DPR kemudian membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB.

Dengan demikian, langkah pengunduran diri Gibran dan pembatalan agenda DPR berlangsung pada hari yang sama.

Situasi ini memunculkan pertanyaan: apakah Gibran memilih mengakhiri jabatannya melalui pengunduran diri sebelum proses politik di DPR berkembang menjadi pemakzulan?

Pertanyaan tersebut menjadi bahan perbincangan, meski belum ada keterangan resmi yang menyebut pengunduran diri itu dilakukan untuk menghindari pemakzulan.

Mundur Sendiri dan Dimakzulkan, Apa Bedanya?

Pengunduran diri dan pemakzulan sama-sama dapat berujung pada berakhirnya jabatan Wakil Presiden. Namun, keduanya memiliki proses dan konsekuensi ketatanegaraan yang berbeda.

1. Jika Gibran mengundurkan diri

Pengunduran diri merupakan keputusan pribadi pejabat untuk berhenti dari jabatannya. Dalam hal ini, Gibran menyampaikan surat kepada MPR dan meminta agar prosesnya segera dilakukan.

Jika pengunduran dirinya diproses sesuai ketentuan konstitusi, Indonesia akan mengalami kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Calon pengganti berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden.

Artinya, pengunduran diri tidak membutuhkan proses pembuktian pelanggaran di Mahkamah Konstitusi sebagaimana mekanisme pemakzulan.

2. Jika Gibran dimakzulkan

Proses pemakzulan jauh lebih panjang karena melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga MPR.

Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden maupun Wakil Presiden.

DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat dan meminta MK memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut.

Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dibawa ke MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna dengan persyaratan kuorum dan suara sebagaimana diatur konstitusi.

Jadi, 120 tanda tangan anggota DPR bukan berarti Gibran sudah dimakzulkan. Itu baru tahap pengusulan penggunaan hak konstitusional DPR.

Perbedaan mendasarnya, pengunduran diri berangkat dari keputusan pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan merupakan keputusan pemberhentian melalui proses konstitusional setelah dugaan pelanggaran diperiksa.

Apa Keuntungan dan Kerugiannya Jika Memilih Mundur?

Ada sejumlah konsekuensi politik dan ketatanegaraan dari pilihan pengunduran diri.

Dari sisi proses pemerintahan, pengunduran diri dapat membuat pergantian Wakil Presiden berjalan melalui mekanisme pengisian jabatan kosong sebagaimana diatur UUD 1945.

Situasi ini juga berpotensi menghindari proses politik yang lebih panjang antara DPR, MK, dan MPR.

Selain itu, polemik mengenai jabatan Wakil Presiden tidak harus menunggu seluruh tahapan pemakzulan selesai sebelum proses pengisian jabatan pengganti dimulai.

Namun, ada sisi lain yang juga perlu diperhatikan.

Pengunduran diri tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan yang menjadi dasar desakan pemakzulan.

Polemik mengenai dokumen pendidikan dan persoalan hukum yang dipersoalkan para pengusul tetap membutuhkan penjelasan. Pengunduran diri juga tidak otomatis menjadi bukti bahwa Gibran bersalah ataupun sebaliknya membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Dengan kata lain, Gibran bisa mengakhiri jabatan melalui jalur pengunduran diri, tetapi perdebatan mengenai persoalan yang melatarbelakanginya belum tentu ikut berakhir.

Kalau Dimakzulkan, Apa Dampaknya?

Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan melalui mekanisme konstitusi memberikan ruang pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pemberhentian.

Keuntungannya, persoalan yang diperdebatkan dapat diuji melalui proses hukum dan kelembagaan. Hasil pemeriksaan MK dan keputusan MPR juga memberikan kejelasan mengenai dasar pemberhentian.

Namun, proses ini membutuhkan waktu dan melibatkan banyak lembaga negara.

DPR harus menjalankan tahapan pengambilan keputusan, MK melakukan pemeriksaan, kemudian MPR menentukan keputusan akhir.

Proses panjang tersebut berpotensi memperpanjang ketidakpastian politik apabila perdebatan antarlembaga dan kelompok politik terus berkembang.

Dari sisi pemerintahan, baik pengunduran diri maupun pemakzulan sama-sama dapat menimbulkan kekosongan jabatan Wakil Presiden yang harus segera diisi sesuai konstitusi.

Jadi, perbedaannya bukan hanya siapa yang mengakhiri jabatan, tetapi juga bagaimana pertanggungjawaban dan dasar pemberhentiannya ditentukan.

MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wakil Presiden

Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, MPR langsung menyiapkan langkah berikutnya.

Ahmad Muzani mengatakan MPR akan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD.

Rapat tersebut akan membahas jadwal sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, termasuk proses meminta dua nama calon pengganti dari Presiden Prabowo Subianto.

Muzani menjelaskan, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan Wakil Presiden definitif yang baru. Sementara itu, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk menyampaikan dua nama calon pengganti.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyatakan menghormati langkah yang diambil Gibran.

“Kami berharap langkah yang diambil Wapres memang sudah diperhitungkan matang,” kata Dasco, Kamis (12/11/2026).

Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden, tetapi juga bagaimana kelanjutan polemik yang sebelumnya mendorong 120 anggota DPR mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat.

Satu hal yang jelas, Gibran telah memilih menyampaikan surat pengunduran diri kepada MPR. Namun, alasan di balik keputusan tersebut belum dijelaskan secara terbuka.

Pengunduran diri dan pemakzulan memang memiliki jalur berbeda. Yang satu berangkat dari permintaan untuk berhenti, sedangkan yang lain harus melalui pembuktian dan keputusan lembaga negara.

Pada akhirnya, proses MPR dan perkembangan persoalan hukum yang menjadi latar belakang polemik ini akan menentukan bagaimana babak politik tersebut berakhir. (*Am)