Wapres Gibran Diisukan Mundur, Temui Prabowo hingga Buka Suara soal Polemik Ijazah

Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah muncul kabar dirinya menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan Istana tersebut langsung menjadi perhatian publik, terlebih di tengah polemik dokumen pendidikan yang kembali bergulir melalui jalur hukum.

Kabar itu mencuat pada Selasa, 10 November 2026, setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan isi pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam. Salah satu pembahasannya berkaitan dengan dinamika hukum dan politik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Prasetyo membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa.

Meski demikian, Prasetyo meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran tersebut.

Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran. Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.

Gibran Akhirnya Buka Suara

Setelah pernyataan Istana menjadi perhatian luas, Gibran akhirnya memberikan tanggapan kepada wartawan.

Dia mengaku telah bertemu Prabowo pada Selasa pagi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memberikan sejumlah masukan terkait dinamika yang sedang berkembang.

“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” kata Gibran.

Gibran juga menyatakan akan memperjuangkan pembuktian dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujarnya.

Gibran juga menyampaikan penghormatan terhadap kritik, aspirasi, dan saran masyarakat. Dia mengaku tidak ingin dinamika yang berkembang berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.

Berawal dari Polemik Dokumen Pendidikan

Persoalan yang menyeret nama Gibran tidak muncul begitu saja.

Polemik dokumen pendidikan tersebut kembali menguat setelah adanya perkembangan putusan MA dan MK terkait persyaratan pendidikan yang digunakan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan.

Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek gugatan tidak sah.

Persoalan ini juga berkaitan dengan putusan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran. Perkembangan kedua putusan tersebut kemudian menjadi dasar munculnya desakan politik agar persoalan itu ditindaklanjuti melalui mekanisme di DPR.

Namun, putusan mengenai dokumen pendidikan tersebut tidak dengan sendirinya berarti Gibran telah diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden.

Gibran menyatakan akan menempuh upaya hukum untuk membuktikan dokumen pendidikannya.

Istana Wapres Didatangi Massa

Di tengah polemik tersebut, suasana di sekitar Istana Wakil Presiden di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, juga menjadi perhatian.

Metro TV melaporkan adanya aksi massa pada Selasa, 10 November 2026. Massa menyampaikan tuntutan agar Gibran meninggalkan jabatan Wakil Presiden dan mendesak proses pemakzulan.

Tuntutan tersebut berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan dan putusan lembaga peradilan.

Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar mengatakan Gibran telah mempersilakan gerbang Istana Wapres dibuka agar massa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Beliau sudah mempersilakan membuka pintu gerbang untuk saudara-saudara kita hadir bersama dalam rangka berdialog yang tentu lebih enak penyampaian aspirasinya,” jelas Al Muktabar.

Namun, massa belum berkenan melakukan dialog secara langsung di tempat yang telah disiapkan pihak Istana.

Kembali Unggah Kegiatan di Media Sosial

Hal lain yang turut menarik perhatian publik adalah aktivitas Gibran di media sosial.

Setelah beberapa hari tidak mengunggah kegiatan, Gibran kembali muncul melalui akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming, pada Selasa malam.

Dikutip dari TVRI News, unggahan tersebut memperlihatkan kegiatan audiensi Gibran bersama pengurus Ruang Aksi Pemimpin Indonesia (RAPI) di Jakarta.

Pertemuan itu membahas peningkatan kualitas pendidikan, terutama bagi anak-anak di wilayah Indonesia bagian timur.

Dalam unggahannya, Gibran menyoroti pentingnya pemerataan kualitas pendidikan dan penguasaan kemampuan dasar membaca serta berhitung.

Dia juga mendorong perluasan metode GASING (Gampang, Asyik, dan Menyenangkan) sebagai salah satu pendekatan pembelajaran bagi anak-anak di berbagai daerah.

Kemunculan kembali unggahan tersebut berlangsung di tengah ramainya pembicaraan mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden.

Belum Ada Pengumuman Resmi Pengunduran Diri

Hingga perkembangan terakhir pada Selasa malam, Gibran masih menjalankan aktivitas sebagai Wakil Presiden.

CNN Indonesia juga melaporkan Gibran hadir mendampingi Prabowo dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, pernyataan mengenai niat mengundurkan diri yang disampaikan Mensesneg perlu dibedakan dari pengunduran diri yang telah resmi berlaku.

Belum ada pengumuman resmi bahwa Gibran telah melepaskan jabatan Wakil Presiden. Perhatian publik kini tertuju pada langkah hukum yang akan ditempuhnya untuk membuktikan dokumen pendidikan serta perkembangan komunikasi antara dirinya dan Presiden Prabowo.

Perkembangan persoalan ini juga akan menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional, terutama terkait tindak lanjut putusan lembaga peradilan dan respons lembaga negara terhadap tuntutan yang berkembang di masyarakat. (am)