120 Anggota DPR Teken Usulan Pemakzulan Gibran, Ini Rincian Delapan Fraksi

Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat menjadi jalan untuk memproses pemakzulan Gibran.

Usulan tersebut resmi diserahkan kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Jumlah 120 anggota itu berasal dari seluruh fraksi partai politik di DPR.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pimpinan telah menerima usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan dalam keterangannya kepada wartawan di DPR, Rabu.

Jumlah ini jauh melampaui syarat minimal pengajuan Hak Menyatakan Pendapat, yakni 25 anggota DPR. Dukungan tersebut juga datang dari delapan fraksi, meski jumlah penandatangan dari masing-masing partai berbeda.

PKS Terbanyak, Ini Rincian 120 Anggota DPR

Dari data yang disampaikan pimpinan DPR, PKS menjadi fraksi dengan jumlah anggota terbanyak yang menandatangani usulan tersebut.

Berikut rincian 120 anggota DPR dari delapan fraksi:

• PDIP: 14 anggota
• Golkar: 11 anggota
• Gerindra: 11 anggota
• NasDem: 19 anggota
• PKB: 18 anggota
• PKS: 28 anggota
• PAN: 1 anggota
• Demokrat: 18 anggota

Totalnya mencapai 120 anggota DPR.

Menariknya, dukungan terhadap usulan ini datang dari seluruh delapan fraksi di DPR. Namun, jumlah penandatangan tersebut tidak otomatis berarti seluruh anggota masing-masing partai mendukung pemakzulan Gibran.

Apa yang Dipersoalkan?

Usulan Hak Menyatakan Pendapat ini berkaitan dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden, terutama persoalan dokumen pendidikan dan keputusan hukum yang menjadi perhatian para pengusul.

Dalam rapat di DPR, perwakilan pengusul menyampaikan bahwa mereka menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.

Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut usulan tersebut merupakan penggunaan hak konstitusional anggota DPR yang dapat bermuara pada proses pemakzulan.

“Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan,” kata Khozin.

Para pengusul juga mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden.

Belum Otomatis Gibran Dimakzulkan

Meski sudah ditandatangani 120 anggota DPR, usulan ini belum berarti Gibran langsung dimakzulkan.

Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. Pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk selanjutnya dijadwalkan dalam rapat paripurna.

Sesuai jadwal yang disampaikan pimpinan DPR, usulan tersebut akan dibacakan dalam rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026.

Jika disetujui dalam rapat paripurna sesuai ketentuan, proses selanjutnya dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputuskan.

Dengan demikian, tanda tangan 120 anggota DPR saat ini merupakan langkah pengajuan hak menyatakan pendapat, bukan keputusan akhir pemberhentian Wakil Presiden. (Am)