Akmal Malik Usulkan Rakor Kementerian Dilaksanakan di IKN Setiap Minggunya

Momen pertemuan kepala daerah se-Indonesia di Istana Garuda menjadi momen yang pas untuk Akmal Malik mengusulkan bahwa rakor semua Kementerian dilaksanakan di IKN setiap minggunya.

Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para gubernur se-Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Selasa 13 Agustus 2024.

Saat sesi tan ya jawab, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik memberi pertanyaan dan usulan kepada Presiden Jokowi terkait rapat koordinasi (rakor) semua kementerian di IKN setiap minggu.

Jadi, jika saat ini terdapat 34 kementerian di pusat, maka dalam satu tahun akan ada 34 kali rakor di IKN.

Tentunya, rakor tersebut akan mengundang para kepala dinas dan pejabat instansi terkait dari seluruh Indonesia.

Mendengar itu, Presiden Jokowi pun tersenyum dan menyebutnya sebagai gagasan yang cerdas.

“Itu gagasan bagus,” puji Presiden.

Bila rencana ini bisa diwujudkan, maka setidaknya Kaltim akan mendapat banyak keuntungan.

Sebagian tamu akan bermalam di Samarinda atau Balikpapan dan tentunya akan menggunakan jasa transportasi dan membeli oleh-oleh khas Kaltim. UMKM pun akan ikut terdampak.

Presiden Jokowi lantas mengatakan sangat layak ekonomi Kaltim tumbuh 7,2%, sebab selain suntikan APBN melalui pembangunan IKN, mereka juga memiliki Pj Gubernur yang menurutnya sangat piawai mengundang uang datang ke daerah ini.

Usai pertemuan Pj Gubernur Akmal Malik mengaku sangat gembira karena Presiden Jokowi sangat mendukung ide yang ia kemukakan.

Tapi bagi Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu, terpenting lagi adalah menunaikan seluruh arahan Presiden Jokowi dari pertemuan tersebut.

Akmal menguraikan pesan pertama Presiden Jokowi agar para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mampu menyinkronkan seluruh kegiatan pusat di daerah.

“Selain itu, memastikan kabupaten dan kota fokus pada program unggulan/prioritas mereka,” ungkap Akmal.

Sebagai pemerintah pusat di daerah, para gubernur juga harus mampu mendorong agar semua daerah memiliki spesifikasi terkait rencana masa depan mereka.

Bahkan, presiden sangat berharap terbangun kolaborasi dan sinergi yang baik antara pusat dan daerah dalam menentukan program prioritas pembangunan ke depan. (rw)