DPRD Balikpapan Ajak OPD Perkuat Pengawasan Perizinan di Lapangan

Anggota DPRD Kota Balikpapan Wahyullah Bandung mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, terutama Dinas Perumahan dan Permukiman, memperjelas dan memperkuat tanggung jawab dalam pengawasan perizinan di lapangan.

Menurut Wahyullah, setiap OPD yang terlibat dalam pengeluaran izin harus memiliki petugas pengawas yang berfungsi langsung di lapangan guna mengawasi kepatuhan terhadap regulasi perizinan.

Dalam pandangannya, pengawasan ini tidak bisa hanya bergantung pada satu instansi saja, seperti Satpol PP.

“Pengawasan ini bukan hanya tugas Satpol PP. Setiap OPD yang terkait dengan perizinan seharusnya punya pengawas di lapangan,” kata Wahyullah, Kamis 14 November 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang terintegrasi dan kolaboratif antar OPD sangat diperlukan agar proses perizinan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sejak diterapkannya perizinan terpadu satu pintu, pengawasan di lapangan diakui menjadi lebih kompleks.

Wahyullah menyoroti bahwa perubahan sistem ini berdampak pada efektivitas pengawasan yang dirasakan kurang maksimal.

Ia menilai bahwa Satpol PP, yang lebih sering terlibat dalam penindakan pelanggaran, tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan perizinan di lapangan.

Peran OPD sebagai pemilik wewenang dalam mengeluarkan izin harus diperkuat dengan mekanisme pengawasan yang lebih proaktif, agar setiap OPD dapat langsung turun tangan jika terjadi pelanggaran.

Selain mengedepankan pentingnya kolaborasi, Wahyullah juga menekankan pentingnya konsistensi dalam pengawalan regulasi.

Pemerintah, lanjutnya, tidak hanya bertugas mengeluarkan izin namun juga harus memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pembangunan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini termasuk penerapan izin Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Menurutnya, tanpa adanya pengawalan yang baik, aturan-aturan yang sudah dibuat akan sulit untuk ditegakkan.

Langkah memperkuat pengawasan ini dinilai sangat relevan mengingat semakin banyaknya proyek pembangunan di Balikpapan yang memerlukan pengawasan lebih ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Wahyullah berharap adanya sinergi dan kolaborasi yang lebih baik antar OPD, terutama dalam menyusun langkah pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

Kolaborasi ini bisa dilakukan dengan pembentukan tim pengawas terpadu di lapangan yang terdiri dari perwakilan OPD yang terkait dengan perizinan.

Melalui pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh, diharapkan segala bentuk pembangunan di Balikpapan dapat berjalan sesuai prosedur dan minim pelanggaran.

Wahyullah berharap bahwa setiap OPD dapat segera menindaklanjuti upaya ini dengan memperkuat pengawasan lapangan secara efektif, sehingga izin-izin yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan implementasi di lapangan.
(Man/lim)