Jumlah Perpustakaan di Kaltim yang Terakreditasi Masih Minim, DPK Provinsi Gencarkan Peningkatan

Jumlah perpustakaan di kabupaten/kota di Kaltim yang telah terakreditasi masih sangat minim. Itu menjadi PR bagi pemerintah. DPK Kaltim gencarkan peningkatan melalui program nasional.

Pada 2024 lalu, Provinsi Kaltim berhasil meraih peringkat kedua nasional untuk kontribusi tingkat gemar membaca. Meski begitu, bidang literasi di Kaltim masih punya banyak PR. Termasuk sarana penunjang.

Provinsi Kaltim memiliki 2.775 perpustakaan. Yang hampir 50 persen di antaranya merupakan perpustakaan sekolah. Sisanya merupakan perpustakaan desa/kelurahan, perguruan tinggi, dan umum. Namun, jumlah perpustakaan yang terakreditasi masih sangat minim.

Perpustakaan yang terakreditasi, merupakan perpustakaan yang mendapatkan pengakuan resmi terkait kualitas, layanan, fasilitas, dan manajemen perpustakaan untuk menjaga kepercayaan pembaca.

Berdasarkan data, pada tahun 2024, jumlah perpustakaan yang terakreditasi mencapai 55. Dari jumlah itu, sejumlah 44 merupakan perpustakaan sekolah, 1 perguruan tinggi, 9 desa/kelurahan dan umum, dan 1 perpustakaan khusus.

Jika ditotal, sampai dengan tahun 2024. Terdapat sekitar 11,3 persen jumlah perpustakaan yang telah terakreditasi. Atau sejumlah 314 dari jumlah perpustakaan secara keseluruhan yang hampir tiga ribu itu. Ada peningkatan.

Meski mengalami peningkatat, jumlahnya masih belum mencapai 20 bahkan 15 persen. Menandakan perpustakaan yang berkualitas di Kaltim jumlahnya masih sangat sedikit.

Giatkan Peningkatan

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (P3KM) DPK Kaltim, Hana Iriana, menjelaskan pihaknya tengah menggalakkan program akreditasi perpustakaan yang merupakan program nasional.

Kata Hana, pihaknya ingin meningkatkan jumlah perpustakaan yang terakreditasi untuk memastikan standar layanan dan pengelolaan perpustakaan di Kaltim sesuai standar. Termasuk sampai level desa.

“Keterbatasan perpustakaan desa seperti keterbatasan sumber daya, baik itu anggaran, tenaga pengelola, maupun fasilitas yang kurang memadai,” katanya Selasa 21 Januari 2025.

DPK Kaltim melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas perpustakaan di Kaltim, hingga masuk akreditasi. Misalnya melalui lomba, juga pelatihan dan pengembangan SDM pengelola perpustakaan.

Kualitas layanan, kelengkapan koleksi, pengelolaan bahan pustaka, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan berbasis digital menjadi poin penting yang menjadi prioritas pembenahan.

“Targetnya, bisa akreditasi untuk 30 perpustakaan desa,” pungkasnya. (ens)