Mitigasi Bencana di Samarinda, DPRD Dorong Pemetaan di Semua Kecamatan

DPRD Kota Samarinda mendorong agar pemetaan daerah rawan bencana dilakukan di seluruh kecamatan. Pasalnya, hingga kini, tidak semua wilayah memiliki pemetaan yang jelas, sementara beberapa daerah sudah terlanjur menjadi permukiman padat.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan bahwa langkah mitigasi harus segera diperkuat, mengingat risiko bencana di Samarinda tidak merata di setiap kecamatan.

“Beberapa kecamatan memang sudah dipetakan sebagai daerah rawan bencana. Tapi ada juga yang belum, padahal sudah terlanjur jadi permukiman, jadi perlu tindakan khusus,” ujarnya.

Studi Banding ke BNPB untuk Perkuat Mitigasi

DPRD Samarinda sebelumnya telah melakukan studi banding ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kota Bogor. Langkah ini dilakukan untuk mempelajari sistem penanganan bencana yang lebih efektif.

Menurut Rohim, Samarinda memiliki potensi besar terkena bencana alam, sehingga pemetaan dan strategi mitigasi perlu diperbaiki agar tidak ada korban saat bencana terjadi.

Pemetaan Belum Merata

Proses pemetaan dan identifikasi daerah rawan bencana sebenarnya sudah mulai dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda. Namun, di beberapa wilayah, pemukiman sudah lebih dulu berkembang sebelum adanya pemetaan.

“Untuk Samarinda Utara dan Sungai Pinang, pemetaannya sudah mulai berjalan, meskipun agak terlambat. Karena itu, perlu tindakan yang berbeda,” jelas Rohim.

Agar pemetaan lebih optimal, DPRD akan membahas revisi peraturan daerah (Perda) terkait mitigasi bencana. Regulasi yang lebih jelas diharapkan bisa mempercepat langkah pencegahan dan perlindungan warga dari risiko bencana.

“Dengan aturan yang lebih jelas, kita bisa lebih cepat mengambil langkah pencegahan supaya tidak ada korban saat bencana terjadi,” tambahnya.

Relokasi Warga dengan Pendekatan Persuasif

Selain pemetaan, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak membangun rumah di kawasan rawan bencana. Jika sudah terlanjur, relokasi bisa menjadi solusi, tetapi tetap dengan pendekatan persuasif.

“Bencana itu tidak bisa kita prediksi kapan datang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampaknya agar tidak ada korban,” tegasnya.

Namun, Rohim menekankan bahwa relokasi hanya akan dilakukan jika tingkat risiko tinggi, mengingat biaya dan dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

“Biaya itu bukan hanya soal uang, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan, pendidikan, dan ekonomi warga,” tambahnya.

Rohim berharap proses pemetaan risiko bencana di Samarinda bisa segera dirampungkan di seluruh kecamatan, agar upaya mitigasi lebih terarah dan efektif.

“Kita berharap pemetaan ini bisa cepat selesai di semua kecamatan di Samarinda,” pungkasnya. (tha/sty)