Upah Pekerja Teras Samarinda Belum Dibayar, DPRD Bakal Panggil Dinas PUPR

Nasib puluhan pekerja Teras Samarinda yang belum dibayar, masih belum jelas. Sementara Kadis PUPR yang diharapkan tampil memberi solusi, justru tidak hadir dalam beberapa pertemuan. Tak tinggal diam, Dewan akan kembali memanggil Dinas PUPR untuk meminta kejelasan.

Puluhan pekerja proyek Teras Samarinda tahap pertama hingga kini belum menerima upah mereka. DPRD Samarinda pun berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk meminta kejelasan.

Proyek yang rampung sejak September 2024 ini ternyata masih menyisakan polemik. Sebanyak 84 pekerja mengaku belum menerima upah sejak Mei 2024, dengan total tunggakan mencapai Rp430 juta. Hal ini lantaran pihak kontraktor kabur tanpa tanggung jawab.

Sebelumnya, ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dalam sejumlah agenda bersama DPRD Samarinda menjadi sorotan publik. Bahkan, audiensi pekan lalu sempat diwarnai keributan antara anggota DPRD dan perwakilan Dinas PUPR.

Insiden itu dipicu karena perwakilan PUPR tidak bisa memberikan keputusan, sementara nasib para pekerja masih menggantung sejak setahun terakhir.

DPRD Jadwalkan Pemanggilan Dinas PUPR

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR dalam waktu dekat.

“Kami berencana mengadakan pertemuan dengan PUPR yang dijadwalkan pada 10 Maret,” ujarnya saat ditemui awak media, Senin 3 Maret 2025.

Pertemuan ini akan membahas berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan anggaran pembangunan di instansi tersebut.

“Insyaallah, kita akan membahas semuanya, baik perencanaan, proyek yang sudah berjalan, maupun yang akan direncanakan pada 2025,” tambahnya.

Melalui RDP ini, Deni berharap polemik pembayaran upah pekerja Teras Samarinda bisa menemukan titik terang. Menurutnya, sebelumnya persoalan Teras Samarinda dinaungi oleh Komisi IV bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan karena menyangkut sengketa tenaga kerja.

Komisi III baru terlibat dalam audiensi terakhir yang berlangsung panas. Dari situ, baru diketahui bahwa kadis PUPR tidak pernah hadir meski sudah diundang beberapa kali.

Tak hanya melayangkan panggilan ke Dinas PUPR, Komisi III juga sudah menyurati Wali Kota Andi Harun untuk meminta kejelasan mengenai persoalan ini. Sekaligus berharap agar Kadis PUPR bisa hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), 10 Maret mendatang.

“Kami tidak ingin yang diutus nanti perwakilan saja yang memberikan jawaban-jawaban yang tidak pasti. Ini juga berkaitan dengan anggaran di PUPR. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita bahas demi pembangunan Samarinda ke depan,” pungkasnya. (tha/sty)