Penutupan Sungai Mahakam Tuai Polemik, DPRD Kaltim: Kalau Fender Sudah Terbangun Silakan Dibuka

Usai dengan investigasi Jembatan Mahakam I, keamanan masyarakat Kota Samarinda belum sepenuhnya terjamin. Arus lalu lintas Sungai Mahakam diusulkan ditutup sementara. DPRD minta fender diperbaiki dahulu, baru kolong jembatan bisa berjalan normal.

Beberapa hari lalu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim dan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) telah melakukan investigasi terhadap kondisi keamanan pilar Jembatan Mahakam I.

Investigasi itu buntut dari insiden tongkang bermuatan kayu yang telah menabrak pilar Jembatan Mahakam pada 16 Februari 2025 lalu. Hasilnya, kondisi pilar masih aman dan masyarakat masih bisa melintasi jembatan.

Namun, masalah tidak selesai begitu saja. Diketahui, kapal tongkang tersebut menabrak fender jembatan hingga rusak dan kini hilang. Sementara fender itu merupakan pelindung jembatan dari tabrakan. Jika tidak ada fender, maka keamanan jembatan jadi mengkhawatirkan, utamanya jika ada tabrakan serupa.

Sementara itu di sisi lain, Jembatan Mahakam lama tersebut sudah ditabrak sebanyak 22 kali insiden. Sementara jalan tersebut telah berusia 39 tahun dan merupakan jalur satu arah yang menghubungkan Samarinda Seberang menuju kawasan kota.

Sehingga DPRD Kaltim merekomendasikan untuk menutup arus lalu lintas Jembatan Sungai Mahakam. Utamanya untuk kapal-kapal yang bermuatan besar, sementara tidak boleh melintasi Sungai Mahakam utamanya kolong Jembatan Mahakam I.

Namun usulan tersebut menuai protes dari masyarakat, utamanya pelaku usaha dan para pekerja di sektor maritim seperti kapal dan pelabuhan. Khawatirnya, akan terjadi PHK besar akibat penutupan Sungai Mahakam itu. Apalagi puluhan bahkan ratusan kapal ponton jadi tak bisa melintas.

Tunggu Fender

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Sabaruddin Panrecalle menyebut penutupan tersebut bukanlah penutupan total. Namun pihaknya meminta agar fender Jembatan Mahakam I bisa diperbaiki terlebih dahulu.

Yang tidak diperbolehkan melintas, yakni kapal dengan muatan di atas 500 GT alias kapal dengan muatan yang besar. Sementara kapal bermuatan 500 GT ke bawah seperti kapal kecil masih bisa melintas di Sungai Mahakam.

“Yang ditutup itu bukan penutupan total, tapi di bawah 500 silakan aja berjalan,” katanya Sabtu malam, 15 Maret 2025.

Menyikapi demo protes oleh masyarakat pekerja, Sabaruddin menyebut bisnis memang penting. Namun, di sisi lain keselamatan banyak manusia masih lebih utama. Tanpa fender, jembatan bisa saja tertabrak lagi.

Sementara jika insiden tabrakan kembali terulang, kata Sabaruddin tak ada yang bisa menjamin keselamatan banyak orang yang melintasi Jembatan Mahakam I. Atau bahkan sampai jembatan roboh karena tertabrak dan tidak ada fender.

“Siapa yang bisa menjamin keselamatan manusia ketika jembatan itu roboh. Kalau dari KSOP bisa menjamin monggo silakan saja, tidak ada masalah.”

“Tapi buatkan kami pernyataan tertulis. Hitam di atas putih.”

Politisi Gerindra itu tak ingin nasib Jembatan Mahakam seperti Jembatan Kutai Kartanegara yang telah roboh. Sabaruddin hanya ingin adanya perbaikan fender untuk melindungi jembatan.

“Kita minta fender segera dibangun,setelah itu barulan silakan aktivitas berjalan. Tapi kalau tidak ada vender dan ada tabrakan lagi siapa yang mau bertanggungjawab. Jangan sampai kerugian kecil berdampak pada kerugian besar.”

“Lebih penting keselamatan jutaan orang yang lewat Jembatan Mahakam kan,” pungkasnya.

Gubernur Setuju

Terpisah, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tampak setuju dengan usulan penutupan Sungai Mahakam tersebut. Terlebih sebagai pemerintah pihaknya memang bertanggungjawab melindungi keselamatan masyarakat luas.

“Jembatan mahakam ini lalu lintas untuk seluruh masyarakat kita, tugas pemerintah adalah melindungi seluruh masyarakat,” kata Rudy.

“Kita bercermin dari jembatan Tenggarong, tidak disenggol pun runtuh apalagi ini disenggol, apalagi usia jembatan mahakam sudah sangat tua,” tambahnya.

Rudy akan kembali melakukan hearing dengan berbagai pihak terkait utamanya PUPR. Untuk membahas kondisi Jembatan Sungai Mahakam.

“Kalau tidak ada halangan melintang, mungkin dari PUPR akan segera dipanggil hearing bersama DPRD Kaltim berkaitan dengan situasi dan kondisi jembatan mahakam.”

“Kita juga akan mengatur tata kelola peng-assist-an,” pungkasnya. (ens/sty)