Komisi III DPRD Kaltim: Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat Jangan Dipangkas!

Komisi III DPRD Kaltim menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Meski Pemprov Kaltim melakukan pemangkasan anggaran di berbagai sektor, DPRD meminta agar kebutuhan dasar seperti penerangan jalan dan infrastruktur tetap menjadi prioritas.

Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltim tengah melakukan penyesuaian atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi anggaran.

Beberapa hal yang dipangkas seperti anggaran perjalanan dinas ke luar daerah, kegiatan rapat dan seremonial, alat tulis kantor, seminar, dan lainnya. Termasuk anggaran dana transfer dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah.

Pemprov Kaltim pun menghitung efesiensi anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ada beberapa yang mengalami pemangkasan, misalnya Dinas Perhubungan (Dishub). Beberapa anggaran harus difokuskan kembali.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh mencatat ada pengurangan anggaran di Dishub Kaltim. Hal itu berdampak pada kegiatan pengadaan seperti lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas, hingga menyentuh bidang pelabuhan dan lainnya.

“Dari hasil refocusing anggaran tahun 2025, ada pengurangan, sekitar Rp47 miliar,” kata Abdulloh belum lama ini.

Ia menekankan efisiensi anggaran tidak sampai menyentuh alokasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Dalam penganggaran, DPRD dan Dishub harus cermat membagi fokus anggaran pada hal yang penting.

Termasuk ketika menyusun rencana kerja (renja) perangkat daerah tahun 2026 nanti. Meski anggaran sangat tipis dan kecil, harus tetap memberikan manfaat pada masyarakat Kaltim. Utamanya penerangan jalan yang masih jadi PR.

“Dishubnya maksimal, tapi anggarannya yang tidak maksimal,” tambahnya.

Sebagai legislator, Abdulloh mengaku akan mendukung Dishub dan OPD lainnya untuk bersama melakukan refocusing anggaran agar tetap fokus pada kepentingan masyarakat Kaltim secara luas.

“Masih banyak jalan provinsi yang belum ada penerangan. Kita akan dukung dan upayakan anggaran yang berkaitan dengan masyarakat,” pungkasnya. (ens/sty)