Refleksi Hari Buruh: Perjuangan Upah Layak hingga Buruh Perempuan yang Masih Kerap Tertindas

Aksi peringatan Hari Buruh 2025 di depan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tak sekadar gerakan perayaan. Mereka buka suara soal rentetan risiko dari wartawan hingga buruh perempuan yang kerap dapat penindasan.

Tanggal 1 Mei menjadi tanggal bersejarah. Pada tanggal ini, tepatnya tahun 1886, menjadi momen pekerja di Amerika Serikat memperjuangkan hak mereka. Mereka menuntut soal jam kerja hingga upah yang sesuai.

Hingga kini, setiap tanggal 1 Mei terus diisi dengan peringatan serta perjuangan pekerja. Tak hanya di Indonesia, namun juga seluruh negara di dunia.

Refleksi Kesejahteraan Wartawan

May Day di Samarinda diperingati dengan berbagai orasi yang disampaikan di depan Kantor Gubernur Kaltim pada 1 Mei 2025 lalu.

Di tengah aksi, Hasyim, wartawan sekaligus anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Samarinda menyoroti kondisi jurnalis yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Ia mengingatkan bahwa profesi ini bukan hanya soal peliputan berita, tapi juga bagian dari sistem yang menjaga demokrasi tetap hidup.

Hasyim juga mengatakan situasi makin pelik di lapangan, terutama ketika meliput wilayah konflik atau isu sensitif. Tak jarang, keselamatan mereka dipertaruhkan.

“Padahal kami, jurnalis, juga bagian dari kelas pekerjaan, bagian yang mempertahankan negara agar tetap demokratis, agar tetap transparan, dan tetap berpihak pada rakyat,” kata Hasyim kala itu.

Ia menyebut banyak perusahaan media masih membayar jurnalis di bawah standar upah minimum. Belum lagi minimnya jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan dari kekerasan, khususnya terhadap jurnalis perempuan.

“Ada banyak perempuan jurnalis yang bercerita bahwa mereka setiap bertemu narasumber baik yang berjabat, berkuasa, maupun aparat mengalami tindakan yang mengarah pada pelecehan,” lanjutnya. “Mereka dianggap hanya sebagai perempuan, manusia lemah yang wajar digoda. Padahal tidak.”

Buruh Perempuan Masih Tertindas

Refinaya, seorang orator dalam aksi tersebut, turut menyuarakan persoalan yang dialami buruh perempuan. Ia menyinggung bagaimana kerja-kerja domestik yang kerap dilakukan perempuan belum diakui sebagai pekerjaan oleh negara.

“Kerja-kerja di dalam rumah tangga, itu adalah pekerjaan. Tapi sampai hari ini, negara tidak memberikan hak-hak perempuan, hak-hak pekerjaan,” ujarnya.

Refinaya juga mengingatkan bahwa banyak pekerja perempuan menjadi korban kekerasan karena identitasnya. Ia menyinggung kasus Marsinah, seorang buruh yang dibunuh karena memperjuangkan hak upah, hingga jurnalis perempuan di Banjarbaru yang juga tewas karena statusnya sebagai perempuan.

“Masih begitu banyak perempuan-perempuan pekerja yang dibunuh karena dia perempuan,” katanya. “Semua baju, celana, sepatu, kaos kaki yang kamu pakai hari ini, itu dibuat oleh buruh perempuan.”

Ia menilai, ucapan-ucapan seksis seperti menyalahkan emosi perempuan pada siklus biologis adalah bentuk kekerasan yang nyata.

“Mereka sering dibilang emosional, baperan, sensitif, hanya karena kamu sedang menstruasi, makanya kamu sensitif,” ujar Refinaya. “Ini adalah anarkis yang dialami perempuan yang bisa menyebabkan perasaan kami selalu tidak divalidasi.”

Ia turut menyerukan pengakuan penuh atas kerja-kerja perempuan. “Kerja-kerja domestik tidak dinilai sebagai pekerjaan. Dia menganggap itu adalah pelayanan, itu adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh perempuan. Kita semua di sini lakukan kerja-kerja domestik itu.” (tha/sty)