PPU Gandeng UNPAR Bangun SDM Unggul, Siap Hadapi Tantangan IKN

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara terus memperkuat fondasi SDM sebagai daerah penyangga IKN. Salah satu langkah strategisnya diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Katolik Parahyangan, Senin, 9 Juni 2025.

Kesepakatan bertajuk Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat ini menjadi landasan kemitraan antara Pemkab PPU dan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR). MoU ditandatangani langsung oleh Bupati PPU Mudyat Noor dan Rektor UNPAR Tri Basuki Joewono.

Dalam sambutannya, Bupati Mudyat Noor menegaskan pentingnya peningkatan kualitas SDM untuk menyongsong pembangunan IKN. Ia mengapresiasi kerja sama ini dan menyebutnya sebagai langkah konkret dalam menyiapkan generasi muda PPU agar mampu bersaing di masa depan.

Menurut Mudyat, kesiapan PPU tidak cukup hanya dengan pembangunan infrastruktur. SDM yang unggul menjadi elemen kunci, dan kemitraan dengan institusi seperti UNPAR merupakan investasi jangka panjang.
“Bandung menjadi salah satu rujukan kami karena di sini lahir banyak pemikir, inovator, dan pelaku pembangunan. Terima kasih atas sambutan hangat dari UNPAR. Semoga kerja sama ini membawa manfaat besar bagi masyarakat PPU,” ujarnya.

Rektor UNPAR, Tri Basuki Joewono menyambut baik kolaborasi ini dan menilainya sebagai kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia.
“Melalui pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU), kami ingin turut membangun kualitas SDM di Kabupaten PPU secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Wakil Rektor UNPAR, Catharina Badra Nawangpalupi, menambahkan bahwa UNPAR memiliki akreditasi unggul sebagai jaminan mutu. Ke depan, pihaknya akan membuka berbagai program strategis, mulai dari matrikulasi hingga program magister.

Program matrikulasi difokuskan pada peningkatan literasi dan numerasi calon mahasiswa, terutama lulusan SMA asal Kalimantan Timur. Program ini dijadwalkan mulai tahun akademik 2026/2027.
Sementara itu, program magister akan mencakup sebelas program studi yang menyasar ASN dan PPPK di lingkungan Pemkab PPU. UNPAR juga memberikan potongan biaya sebesar 20 persen dari total UKT, dengan sistem perkuliahan hybrid yang fleksibel.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten PPU, Nicko Herlambang, menyatakan dukungan penuh terhadap kerja sama ini. Ia menyebut Pemkab tengah menyiapkan beasiswa khusus bagi putra-putri daerah yang akan kuliah di UNPAR.
Beasiswa ini akan disinergikan dengan program pendidikan gratis Pemprov Kaltim, ditambah dukungan infrastruktur seperti jalan dan jaringan listrik untuk menunjang kegiatan pendidikan.

MoU ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab PPU menciptakan ekosistem pendidikan tinggi berkualitas.
“Saat ini, PPU telah memiliki satu perguruan tinggi, yakni Universitas Gunadarma, dengan jumlah mahasiswa sekitar 700 orang. Masuknya UNPAR diharapkan memperkuat posisi PPU sebagai pusat pengembangan SDM unggul di wilayah penyangga IKN,” tutup Nicko.

Nota kesepahaman ini berlaku selama lima tahun, mencakup kerja sama bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang akan dievaluasi secara berkala untuk menjamin keberlanjutan dan dampak jangka panjang. (Humprot/DiskominfoPPU/sty)