Longsor Terowongan Samarinda: DPRD Temukan Kelemahan Perencanaan

DPRD Samarinda menemukan adanya kelalaian serius dalam perencanaan proyek Terowongan Samarinda setelah terjadinya longsor di area inlet. Tidak adanya kajian titik rawan longsor dinilai sebagai pemicu utama insiden, memicu kritik tajam terhadap kontraktor dan konsultan.

Komisi III DPRD Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek Terowongan Samarinda menyusul terjadinya longsor di area inlet beberapa waktu lalu. Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, untuk mengevaluasi penyebab insiden dan meninjau kesiapan perbaikan oleh pihak terkait.

Dalam sidak tersebut, Deni menyampaikan bahwa pihaknya menemukan fakta mengejutkan: dokumen perencanaan proyek tidak mencakup kajian terkait titik-titik rawan longsor. Kelalaian ini, menurutnya, menjadi salah satu faktor utama penyebab longsor di area inlet.

“Kelalaian inilah yang diduga memicu bencana di inlet,” tegasnya, Senin, 14 Juli 2025.

Meski tidak secara langsung menyalahkan Pemkot, Deni menyampaikan koreksi keras kepada kontraktor dan konsultan perencana proyek. Ia meminta agar konsultan segera dihadirkan untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai aspek teknis dan keselamatan konstruksi. Ia menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi yang pertama dan terakhir.

Sidak juga mengungkap sejumlah persoalan teknis yang cukup serius. Salah satunya adalah desain kemiringan dinding terowongan yang terlalu curam dan hampir vertikal, yang dinilai berkontribusi besar terhadap terjadinya longsor. DPRD mendukung perubahan desain agar lebih landai demi menjamin keamanan jangka panjang.

Selain itu, sistem ventilasi proyek dinilai belum optimal. Dari enam unit blower yang direncanakan, baru dua unit yang terpasang. Padahal, penambahan panjang terowongan sepanjang 72 meter dinilai membutuhkan setidaknya sepuluh blower agar sirkulasi udara tetap terjaga.

DPRD juga mencermati rencana penambahan anggaran sebesar Rp39 miliar dalam APBD Perubahan untuk penanganan longsor. Deni mengingatkan agar dana besar ini dikelola secara efektif dan akuntabel, serta benar-benar digunakan untuk menyelesaikan persoalan mendasar proyek.

“Kami tidak ingin setelah penambahan dana besar ini, muncul lagi masalah tak terduga,” ujarnya.

Menanggapi sidak ini, Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda, Desy Damayanti, menegaskan bahwa Pemkot bersikap terbuka terhadap semua masukan. Ia mengatakan bahwa pelaksana dan perencana proyek sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Rencana perbaikan, menurutnya, mencakup perpanjangan terowongan 72 meter di inlet dan outlet, penataan visual area terdampak, serta penanganan langsung terhadap titik longsor.

Desy juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan pembebasan tambahan terhadap empat rumah warga di sisi Alimuddin karena terdampak pergerakan tanah. Proses penilaian bangunan kini sedang dipercepat untuk segera ditindaklanjuti.

Perwakilan kontraktor dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Prasetyo Nur, menjelaskan bahwa perbaikan tahap pertama ditargetkan rampung pada Desember 2025. Penanganan longsor sendiri sudah mulai dilakukan sejak munculnya retakan pada Februari lalu, dengan melibatkan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk investigasi mendalam hingga bulan Mei. Desain perbaikan rampung pada bulan Juli dan kini sedang diajukan ke Pemkot.

“Jika dibutuhkan pelandaian lebih lanjut atau penyesuaian lainnya, kami siap mengikuti arahan pemerintah,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD berencana memanggil kembali pihak kontraktor dan konsultan dalam waktu dekat. Evaluasi akan difokuskan pada kelengkapan rencana perbaikan yang mencakup stabilisasi lereng, penguatan struktur dengan rock bolt dan ground anchor, serta optimalisasi sistem blower. DPRD memastikan pengawasan akan terus diperketat demi menjamin keselamatan publik dan transparansi penggunaan anggaran. (chanz/sty)