Gubernur Kaltim Sambut Kedatangan Wapres Gibran di IKN, Tinjau Pembangunan Infrastruktur Strategis

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyambut kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di IKN. Wapres meninjau pembangunan masjid, gereja, dan infrastruktur strategis.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi perhatian pemerintah pusat. Kawasan calon ibu kota negara ini proyeksinys tidak hanya sebagai pusat pemerintahan baru. Tetapi juga simbol Indonesia yang modern, inklusif, dan menjunjung keberagaman.

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kemudian mengunjungi IKN pada jelang berakhirnya tahun 2025, yakni 30 Desember 2025.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama istri Sarifah Suraidah menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka beserta istri Selvi Ananda di Bandara VVIP IKN.

Kedatangan Wakil Presiden Gibran ke Kalimantan Timur, merupakan bagian dari kunjungan kerja selama dua hari. Untuk meninjau langsung perkembangan sejumlah proyek infrastruktur strategis di kawasan IKN.

Tinjau Pembangunan Infrastruktur

Rudy Mas’ud menjelaskan, dalam agenda kunjungan kerjanya, Wapres Gibran dijadwalkan meninjau pembangunan Masjid Negara dan Gereja Basilika yang dirancang sebagai simbol toleransi dan keberagaman beragama di ibu kota negara baru.

Selain itu, Wapres juga akan melihat progres pembangunan Kompleks Istana Wakil Presiden dan Pasar Sepaku sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat,. Serta Gedung Legislatif dan Yudikatif yang menjadi bagian penting dari sistem ketatanegaraan di IKN.

“Selamat datang Pak Wakil Presiden dan Ibu di Kalimantan Timur, khususnya di Ibu Kota Nusantara,” ujar Rudy Mas’ud saat menyambut kedatangan Wapres Gibran.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai perencanaan. Sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. (ens)