Wawali Samarinda Wanti-wanti Dinas PUPR dan Perkim: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Jika Ada Laporan Warga

Wawali Samarinda Saefuddin Zuhri minta Dinas PUPR dan Perkim responsif terhadap aduan warga. Ia tegaskan agar tidak ada aksi saling lempar tanggung jawab antarinstansi.

Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, memberikan peringatan keras kepada jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Ia meminta kedua dinas teknis tersebut menghilangkan budaya birokrasi yang kaku, terutama saat merespons aduan masyarakat.

Saefuddin menyampaikan pesan itu pada saat memimpin apel pagi gabungan di halaman kantor Dinas PUPR Samarinda, Senin 5 Januari 2026. Di hadapan para kepala dinas dan staf, ia menyoroti pentingnya respons cepat terhadap masukan warga terkait infrastruktur.

Saefuddin mewanti-wanti agar tidak ada lagi praktik “ping-pong” atau saling lempar tanggung jawab antarbidang maupun antarinstansi ketika menerima laporan.

“Komunikasi dan koordinasi menjadi kunci. Setiap masukan dari masyarakat harus diterima dengan baik dan menindaklanjutinya secara internal, jangan saling melempar tanggung jawab,” tegasnya.

Mentalitas Pelayan

Menurut Saefuddin, sebagai ujung tombak pembangunan fisik kota, Dinas PUPR dan Perkim memegang peran vital dalam kepuasan publik. Oleh karena itu, mentalitas aparatur harus benar-benar diposisikan sebagai pelayan, bukan pejabat yang minta dilayani.

“Kita adalah pelayan masyarakat, sehingga setiap tugas harus berjalan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab,” ujarnya mengingatkan.

Tuntaskan PR dan Efisiensi Anggaran

Selain menyoal standar pelayanan, Saefuddin juga membuka fakta mengenai adanya koreksi anggaran pada tahun 2026 akibat kebijakan pusat. Kondisi ini menuntut pemerintah kota untuk lebih cermat memilah program.

Ia menginstruksikan agar anggaran yang tersedia difokuskan pada program prioritas yang mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat, bukan kegiatan seremonial semata.

“Anggaran memang berkurang, namun kita harus tetap bersyukur. Yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkan anggaran yang ada secara tepat sasaran,” imbuhnya.

Menutup arahannya, Saefuddin meminta seluruh jajaran melakukan evaluasi terhadap “pekerjaan rumah” (PR) tahun 2025 yang belum tuntas agar segera menyelesaikannya di awal tahun ini dengan semangat dan integritas baru. (ens)