Solar Subsidi Langka di Balikpapan, Pemkot Turunkan Tim Investigasi dan Rancang Penambahan SPBU

Antrean panjang kendaraan akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dalam beberapa pekan terakhir di Balikpapan mendorong pemerintah kota mengambil langkah penanganan cepat. Kondisi ini terutama dirasakan oleh kendaraan angkutan barang yang bergantung pada solar subsidi untuk operasional sehari-hari.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim investigasi guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan. Langkah ini diambil menyusul indikasi adanya potensi penyimpangan dalam penyaluran, di tengah tingginya kebutuhan sektor logistik.

“Sesuai aturan, yang berhak itu angkutan yang membawa sembilan bahan pokok. Tim investigasi akan melihat langsung di lapangan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Selain pengawasan langsung di lapangan, pemerintah juga akan melakukan verifikasi terhadap kendaraan yang mengisi solar subsidi, termasuk mengecek jenis muatan yang diangkut.

Upaya ini bertujuan memastikan bahwa BBM bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang berhak, sekaligus mencegah praktik penimbunan maupun penggunaan oleh sektor industri non-subsidi.

Di sisi lain, persoalan antrean tidak hanya dipicu oleh distribusi, tetapi juga keterbatasan infrastruktur. Pemerintah kota menilai jumlah SPBU yang tersedia saat ini belum mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan, khususnya di sektor logistik.

Ketimpangan tersebut menyebabkan konsentrasi antrean di beberapa titik SPBU yang menjadi jalur utama distribusi barang.

Sebagai solusi, pemerintah merancang penambahan SPBU di sejumlah kawasan strategis. Penambahan ini diharapkan dapat memecah kepadatan antrean sekaligus memperluas jangkauan distribusi BBM di seluruh wilayah kota.

Rencana tersebut juga didukung oleh meningkatnya minat investasi dari pihak swasta dalam pembangunan SPBU baru.

Menurut data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), solar subsidi diperuntukkan bagi sektor tertentu, seperti angkutan umum dan distribusi kebutuhan pokok.

Namun dalam praktiknya, pengawasan distribusi sering menghadapi tantangan, terutama di daerah dengan aktivitas industri dan logistik yang tinggi.

Pemerintah Kota Balikpapan menilai bahwa kombinasi antara pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan infrastruktur distribusi menjadi kunci dalam mengatasi persoalan ini. Dengan langkah tersebut, diharapkan distribusi solar subsidi kembali lancar, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor logistik, tidak lagi terganggu oleh antrean panjang di SPBU. (Mi/nus/am)