Polemik Sodetan Loa Janan, Kegiatan Tetap Jalan Sementara Aliran Ditahan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Pemerintah Kota Samarinda memilih jalan tengah untuk merespons polemik rencana sodetan yang berkaitan dengan aliran air di Loa Janan Ulu. Kegiatan tetap berjalan, tetapi fungsi pengaliran air akan dikendalikan sampai kondisi sungai dinilai siap.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, keputusan tersebut diambil karena mempertimbangkan kondisi masyarakat Desa Loa Janan Ulu karena sebagian besar wilayah desa disebut telah terendam ketika air pasang dan terancam lebih parah dengan adanya proyek sodetan.

“Kalau seandainya kegiatan ini tetap terus dilaksanakan Desa Loa Janan Ulu yang selama ini terendam banjir sekitar 70 persen kalau air pasang, itu bisa tenggelam seluruhnya desanya kalau kegiatan ini tetap berlanjut,” kata Aulia, Sabtu (3/10/2026).

Karena itu, Kukar menginginkan debit air tidak bertambah sebelum Sungai Loa Janan Ulu dinormalisasi.

“Kita menginginkan bahwa debit air ini tidak menambah” ujarnya.

Sementara Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, keputusan tersebut tidak berarti menghentikan kegiatan sodetan. Pemerintah membedakan antara pekerjaan fisik dan fungsi pengaliran air.

“Jadi kegiatan tetap jalan tapi fungsinya tidak akan dilakukan sampai kegiatan di sana normal,” kata Andi Harun.

Pintu air akan menjadi instrumen pengendali. Apabila jalur sodetan belum dapat mendukung sistem sungai, pintu air akan ditutup.

“Selama tidak berfungsi dukungannya terhadap jalur sungai, maka pintu airnya kita tutup,” jelasnya.

Menurut Andi Harun, langkah tersebut merupakan solusi jangka pendek untuk mengakhiri polemik di masyarakat. Setelah itu, normalisasi sungai akan masuk dalam penanganan jangka menengah dan panjang.

Aulia menilai normalisasi menjadi kebutuhan agar kondisi aliran air dapat ditangani secara lebih menyeluruh. Ia berharap tim yang terdiri atas Pemprov Kaltim, Kukar, Samarinda dan BWS dapat segera bekerja.

“Penanganan lebih lanjut ditargetkan mulai dilaksanakan pada 2027,” pungkas Bupati Kukar. (rnd/Adv Diskominfo Kukar).