LIPUTAN KHUSUS
Rp1,24 Triliun di Persimpangan: Ambisi Pembangunan Kaltim Terbentur Realitas Anggaran
Tiga proyek pembangunan senilai Rp1,24 triliun yang direncanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini berada di persimpangan. Di satu sisi, proyek-proyek itu membawa kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, kemampuan keuangan daerah justru terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir.
Polemik muncul ketika Pemprov Kaltim mengusulkan pembiayaan ketiga proyek tersebut melalui skema Multi Years Contract (MYC) atau kontrak tahun jamak untuk periode 2027–2029. Namun, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim tidak menyetujui skema tersebut dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.
Persoalannya bukan semata-mata soal pembangunan perlu atau tidak. Ada pertanyaan yang lebih besar: seberapa kuat APBD Kaltim menanggung komitmen proyek bernilai triliunan rupiah ketika ruang fiskal daerah terus mengecil?
Dari Rp22 Triliun, Kini Diproyeksikan Tinggal Rp13,7 Triliun
Untuk memahami mengapa usulan MYC menjadi perdebatan, perlu melihat perjalanan APBD Kaltim dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2024, postur APBD Kaltim masih berada di kisaran Rp22,19 triliun. Setahun kemudian, pada 2025, angkanya turun menjadi sekitar Rp21,74 triliun.
Penurunan lebih besar terjadi pada 2026. APBD Kaltim berada di kisaran Rp14,33 triliun. Sementara untuk 2027, anggaran daerah diproyeksikan kembali menyusut menjadi sekitar Rp13,7 triliun.
Jika dibandingkan dengan 2024, proyeksi APBD 2027 lebih rendah sekitar Rp8,49 triliun atau hampir 38 persen.
Artinya, dalam rentang tiga tahun, ruang anggaran yang dimiliki Pemprov Kaltim mengalami perubahan cukup besar. Penurunan paling tajam terlihat dari 2025 menuju 2026, ketika postur APBD berkurang sekitar Rp7,41 triliun.
Kondisi ini membuat pemerintah harus semakin cermat menentukan prioritas. Sebab, APBD tidak hanya digunakan untuk membangun jalan dan rumah sakit, tetapi juga membiayai pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, belanja pegawai, bantuan keuangan, hingga kewajiban pemerintah kepada kabupaten dan kota.
Dengan ruang fiskal yang lebih terbatas, setiap komitmen belanja jangka panjang membutuhkan perhitungan yang matang.
Tiga Proyek, Satu Komitmen Rp1,24 Triliun
Di tengah kondisi tersebut, Pemprov Kaltim mengajukan tiga proyek untuk dibiayai melalui skema MYC selama 2027–2029.
Berdasarkan dokumen usulan, total kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp1,24 triliun.
Proyek pertama adalah pembangunan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II di Samarinda dengan anggaran sekitar Rp444,83 miliar. Pekerjaan ini direncanakan berlangsung selama 36 bulan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan.
Proyek kedua adalah pembangunan Jalan Sotek–Bongan dengan anggaran sekitar Rp241,98 miliar. Pekerjaan direncanakan berlangsung selama 30 bulan dengan penanganan sekitar 14 kilometer dari total trase 103 kilometer.
Proyek ketiga adalah pembangunan Jalan Gerunggung–Lembakan–Kepala Telake dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp556,98 miliar. Pekerjaan ini direncanakan berlangsung selama 30 bulan dengan penanganan sekitar 54 kilometer.
Dari ketiga proyek tersebut, pembangunan Jalan Gerunggung–Lembakan–Kepala Telake menjadi yang terbesar. Dua proyek jalan secara keseluruhan membutuhkan anggaran hampir Rp799 miliar.
Bagi pemerintah, proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari agenda pembangunan yang perlu dilanjutkan. Namun, besarnya nilai anggaran dan durasi pengerjaan membuat mekanisme pembiayaannya ikut menjadi perhatian legislatif.
Pemerintah Punya Alasan Memilih MYC

Sebelum keputusan Banggar diambil, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan alasan pemerintah mengusulkan skema kontrak tahun jamak.
Penjelasan itu disampaikan seusai rapat bersama DPRD Kaltim di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Senin malam, 16 November 2026.
Sri menegaskan, menurut perhitungan pemerintah, penggunaan MYC tidak berarti menambah belanja di luar perencanaan infrastruktur.
“Jadi tidak ada isu soal fiskal karena dia akan ditagging menjadi bagian dari belanja infrastruktur, bukan belanja yang di luar infrastruktur. Hanya kontraknya kontrak tahun jamak,” jelas Sri.
Pemerintah juga mempertimbangkan kesinambungan pekerjaan. Dengan kontrak tahun jamak, pekerjaan dapat direncanakan melintasi beberapa tahun anggaran tanpa harus mengulang proses lelang setiap tahun.
Skema tersebut diharapkan membuat pelaksanaan proyek lebih terarah, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.
Namun, penjelasan pemerintah itu belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran DPRD mengenai kemampuan fiskal dan kesiapan teknis setiap proyek.
DPRD Persoalkan Kemampuan Fiskal dan Kajian Teknis
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, termasuk yang meminta pemerintah mempertimbangkan kembali skema pembiayaan tersebut dalam rangkaian pembahasan anggaran pada Senin, 16 November 2026.
Samsun menyoroti kondisi keuangan daerah yang menyusut, sementara kebutuhan belanja pemerintah tetap besar. Ia juga mengingatkan masih banyak kebutuhan infrastruktur lain yang harus diperhatikan, termasuk penanganan jalan rusak.
Perdebatan berlanjut pada Selasa malam, 17 November 2026. Dalam rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), usulan tiga proyek MYC menjadi salah satu pembahasan yang cukup alot.
Rapat di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim itu dimulai sekitar pukul 20.00 Wita dan berakhir pukul 23.45 Wita.

Seusai rapat, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menjelaskan bahwa seluruh anggota Banggar yang hadir tidak menyetujui skema kontrak tahun jamak tersebut.
“Di dalam rapat tentu dinamis sekali ya, terutama terkait dengan usulan daripada Pemprov Kaltim, ada tiga item Multi-Years Contract itu. Nah, itu yang sangat dinamis dan akhirnya di dalam rapat, semua anggota Badan Anggaran tidak menyetujuinya,” ungkap Ekti.
Ekti menyebut ada dua pertimbangan utama. Pertama, kemampuan fiskal daerah untuk menanggung komitmen anggaran beberapa tahun ke depan. Kedua, kajian teknis proyek yang dinilai belum cukup matang.
“Pertama masalah fiskal ya, masalah anggaran ke depan. Yang kedua, tentu masalah kajian teknisnya yang teman-teman menganggap di akhir ya, di akhir mau kesepakatan KUA-PPAS,” jelasnya.
Ia juga menyoroti waktu pengajuan yang dinilai terlalu dekat dengan akhir pembahasan KUA-PPAS. DPRD tidak memiliki cukup kesempatan untuk membawa usulan tersebut ke komisi-komisi terkait guna membahasnya secara lebih mendalam.
“Nah, kita nggak ada kesempatan lagi untuk rapat di komisi (terkait). Karena sudah menuju persetujuan KUA-PPAS-nya,” tandasnya.
MYC Ditolak, Bukan Berarti Proyek Dihentikan

Keputusan Banggar tidak menyetujui skema MYC kemudian diperjelas anggota Banggar DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.
Seusai rapat pada Selasa malam, 17 November 2026, Darlis menyampaikan bahwa yang dipersoalkan DPRD bukan kebutuhan pembangunan ketiga proyek tersebut, melainkan mekanisme pembiayaan dan kesiapan perencanaannya.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada TAPD karena bisa memahami keputusan segenap fraksi di DPRD yang meminta agar program MYC tidak dicantumkan dalam KUA-PPAS APBD 2027,” ungkap Darlis.
Ia menegaskan, ketiga proyek masih dapat dimasukkan dalam APBD 2027, tetapi menggunakan mekanisme kontrak tahun tunggal atau single year contract.
“Kami menyambut baik programnya, tapi karena aspek perencanaan sudah tidak mungkin lagi bisa dipenuhi, maka program-program tersebut tidak bisa dijadikan program Multi-Years Contract (MYC). Jadi program tersebut akan tetap ada dalam APBD 2027, tapi sifatnya sama seperti program-program lainnya, yakni single year contract,” tegasnya.
Dengan keputusan itu, penolakan Banggar tidak boleh dimaknai sebagai pembatalan pembangunan. Yang tidak disepakati adalah pengikatan anggaran melalui kontrak tahun jamak.
Meski demikian, perubahan skema tetap menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Proyek yang membutuhkan waktu pengerjaan 30 hingga 36 bulan harus memiliki perencanaan pelaksanaan dan pembiayaan yang jelas agar tidak terhambat ketika memasuki tahun anggaran berikutnya.
Pertaruhan Prioritas di Tengah Ruang Fiskal yang Menyempit
Polemik MYC Rp1,24 triliun memperlihatkan tantangan yang dihadapi Pemprov Kaltim dalam menyusun prioritas pembangunan.
Di satu sisi, kebutuhan jalan dan fasilitas kesehatan tidak bisa diabaikan. Konektivitas antardaerah dan peningkatan pelayanan rumah sakit merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat.
Namun, di sisi lain, kemampuan APBD tidak bisa dilepaskan dari tren penurunan anggaran. Pemerintah perlu memastikan proyek yang dipilih benar-benar siap dikerjakan, memiliki kajian teknis memadai, serta tidak mengganggu pembiayaan program dan pelayanan publik lainnya.
Dengan proyeksi APBD 2027 sekitar Rp13,7 triliun, ruang fiskal Kaltim jauh lebih terbatas dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Karena itu, persoalan MYC bukan hanya tentang bagaimana membangun tiga proyek senilai Rp1,24 triliun. Lebih dari itu, bagaimana memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah kemampuan keuangan daerah yang terus berubah.
Kini, setelah skema MYC tidak disepakati, tantangan berikutnya berada pada Pemprov Kaltim. Pemerintah harus membuktikan bahwa ketiga proyek tersebut memiliki perencanaan yang matang, pembiayaan yang terukur, dan dapat dilaksanakan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan lainnya. (*KF)
-
OLAHRAGA3 hari agoTiket Borneo FC vs Manila Digger FC Mulai Dijual, Suporter Bisa Amankan Kursi di Stadion Segiri
-
GAYA HIDUP2 hari agoSlow Living, Tren Menjalani Hidup Lebih Santai di Tengah Kesibukan: Bukan Malas, Ini Cara Menikmatinya
-
OLAHRAGA4 hari agoPorprov VIII Kaltim Resmi Dibuka, 8.709 Atlet Siap Berebut Medali di Paser
-
KUKAR4 hari agoWisata Berbasis Lokal Didorong, Homestay Kampung Berpeluang Jadi Daya Tarik Kukar
-
OLAHRAGA3 hari agoBukan Lawan Sembarangan, Manila Digger Pernah Tembus Semifinal Kompetisi Asia, Borneo FC Wajib Waspada
-
OLAHRAGA2 hari agoBorneo FC Baru Raih Satu Poin di Shopee Cup, Wajib Menang Lawan Manila Digger
-
FEATURE2 hari agoKisah Pemuda Inspiratif: Dijuluki Spiderman, 4 Kali Selamatkan Nyawa, Hadiah Umrah Justru untuk Neneknya
-
KUTIM2 hari agoKutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Pemerataan Pendidikan Jadi Tantangan

