Jalan Anggana–Muara Badak Makin Mulus, Rudy Mas’ud Soroti Bahaya Bahu Jalan

Jalur pesisir Anggana–Muara Badak di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini semakin nyaman dilalui setelah sebagian besar ruas jalan sepanjang 47 kilometer tersebut mendapat penanganan. Namun, di balik kondisi jalan yang mulai mulus, masih ada pekerjaan yang perlu segera dituntaskan demi keselamatan pengendara.

Perbaikan jalur ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang setiap hari melintasi kawasan pesisir tersebut. Selain menghubungkan sejumlah wilayah di Kukar, jalan Anggana–Muara Badak juga menjadi akses penting menuju Bontang, Kutai Timur hingga Berau.

Jalur tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi barang dan jasa, sekaligus mobilitas masyarakat antardaerah.

Saat meninjau kawasan KM 12 Anggana–Muara Badak, Minggu, 1 November 2026, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kukar dalam memperbaiki jalan tersebut.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama melalui akses jalan yang semakin mantap.

“Kolaborasi ini sangat baik. Intinya, bagaimana kita bisa membangun akses jalan mantap dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Rudy, dilansir Kaltim Faktual dari laman Pemprov Kaltim, Minggu 1 November 2026, disela-sela melakukan kunjungan kerja ke wilayah utara pada 1–2 November 2026.

Sejumlah kawasan yang akan dikunjungi meliputi Anggana, Muara Badak, dan Marangkayu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, serta Kabupaten Kutai Timur.

Perbaikan Jalan Anggana–Muara Badak Didukung Anggaran Rp53,53 Miliar

Ruas jalan Anggana–Muara Badak memiliki panjang sekitar 47 kilometer dan berstatus sebagai jalan kabupaten.

Dalam penanganannya, Pemerintah Kabupaten Kukar telah mengerjakan perbaikan sepanjang 23,17 kilometer.

Sementara itu, Pemprov Kaltim turut memberikan dukungan melalui dua paket pekerjaan. Pertama, bantuan keuangan sebesar Rp44,03 miliar untuk penanganan sepanjang 3,7 kilometer.

Kedua, melalui paket APBD sebesar Rp9,51 miliar untuk penanganan sepanjang 863 meter.

Dengan demikian, total dukungan anggaran Pemprov Kaltim mencapai Rp53,53 miliar untuk penanganan sekitar 4,6 kilometer jalan.

Meski sebagian ruas sudah diperkeras menggunakan konstruksi beton atau rigid pavement, Rudy menilai masih ada bagian yang perlu mendapat perhatian, terutama sisi kiri dan kanan jalan.

Ia meminta Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim Irhamsyah melanjutkan koordinasi dengan Dinas PU Kukar untuk membahas penambahan bahu jalan.

Bahu Jalan dan Penerangan Jadi Perhatian

Rudy mengingatkan, permukaan beton yang lebih tinggi dari sisi jalan berpotensi membahayakan pengendara. Ketinggian permukaan beton rata-rata lebih dari 30 sentimeter sehingga kendaraan yang keluar dari badan jalan berisiko terguling.

“Ini sangat berbahaya. Satu saja bannya jatuh bisa terguling,” pesannya.

Karena itu, penambahan bahu jalan di sisi kiri dan kanan dinilai penting agar pengendara memiliki ruang lebih aman ketika melintas.

Selain itu, Rudy juga meminta agar kebutuhan penerangan jalan umum (PJU) menjadi perhatian. Jalan yang sudah mulus perlu dilengkapi penerangan memadai sehingga masyarakat tetap merasa aman saat berkendara pada malam hari.

Ia meminta lokasi-lokasi yang membutuhkan penanganan segera didata dan dikoordinasikan bersama pemerintah kabupaten.

“Tolong ditandai lokasi-lokasi yang perlu penanganan. Koordinasikan dan segera duduk bersama untuk merapikan. Kalau mereka tidak bisa tangani, kita wajib bantu. Apakah dengan bantuan keuangan atau belanja yang diserahkan. Itu teknis saja,” sambungnya.

Rudy meyakini, peningkatan kualitas jalur pesisir Anggana–Muara Badak akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Akses yang semakin baik diharapkan memperlancar aktivitas masyarakat dan distribusi hasil perekonomian.

“Ini menjadi perhatian kami. Ekonomi kawasan pesisir harus bisa tumbuh dan rakyat sejahtera menerima manfaatnya,” tegasnya.

Tak hanya kawasan pesisir, Pemprov Kaltim juga akan memberikan perhatian terhadap kondisi jalan di wilayah pedalaman dan perbatasan, khususnya Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Rudy menegaskan, pemerintah ingin seluruh jalan, baik berstatus provinsi, kabupaten maupun nasional, berada dalam kondisi mantap agar manfaat pembangunan infrastruktur dapat dirasakan masyarakat secara merata. (am)