Daerah Penyangga IKN Jangan Sampai Hanya Terima Limpahan Masalah Sosial

Daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim jangan sampai hanya menerima limpahan masalah sosial. Hal ini menjadi perhatian Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam pertemuan dengan salah satu media massa, Kamis (22/9/2022).

Orang nomor satu di Kota Tepian ini mengharapkan pembangunan daerah penyangga tidak tertinggal dengan pembangunan di IKN. Agar tidak bernasib sama dengan daerah-daerah sekitar DKI Jakarta seperti Bogor dan Tangerang.

“Kita harus belajar dari Tanggerang, Bogor dan daerah sekitar Jakarta. Daerah-daerah ini mendapat masalah karena DKI dulu dibangun baru menyusul yang lain. Ini jangan terjadi di sini, setelah IKN jadi baru menyusul pembangunan di daerah penyangga seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Paser,” ungkapnya.

Menurut Andi Harun, pembangunan yang menyusul berpotensi memunculkan ketimpangan antara IKN dengan daerah penyangga. Juga permasalahan yang dihadapi di daerah sekitar DKI Jakarta saat ini.

“Semangat awalnya IKN ini adalah tumbuh bersama. Kami siap mendukung dan menjamin kelancaran pembangunan IKN tentunya dengan semangat tumbuh bersama. Dalam artian IKN dan daerah sekitarnya bisa bersamaan pembangunannya, bukan belakangan,” terangnya.

Untuk itu Andi menyatakan banyak hal yang harus dilakukan secara konsisten oleh Otorita IKN. Salah satunya, Pemerintah Pusat melalui Otorita IKN diminta merencanakan pembangunan sistem jaringan jalan dari dan menuju IKN ke semua daerah penyangga.

Hal tersebut penting demi menghindari ketimpangan yang terjadi antara pembangunan di IKN dan daerah penyangga. “Jangan sampai IKN megah, tetapi daerah penyangga hanya terima limpahan masalah sosial saja,” urainya.

Kata Andi, selama ini daerah penyangga IKN sulit mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar. Lantaran memiliki keterbatasan ABPD. Di satu sisi cakupan daerahnya terbilang luas.

Samarinda misalnya, memiliki luas 717,4 kilometer persegi, lebih besar dibanding luas DKI Jakarta yang hanya 661,5 kilometer persegi. Tetapi APBD DKI Jakarta lebih besar, mencapai Rp 82,47 triliun, sedangkan Samarinda hanya Rp 2,6 triliun. Hal yang sama juga dialami daerah penyangga lain.

“Untuk itu kami perlu campur tangan pemerintah pusat untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dasar masyarakat di daerah,” ungkapnya

Andi Harun juga meminta Otorita IKN mengindentifikasi klaster-klaster masing-masing daerah penyangga sebagai sistem pendukung perencanaan dan pembangunan IKN. Semua itu bisa dituangkan dalam cetak biru supaya ada satu kesatuan pembangunan antara IKN dan daerah penyangga.

“Misalnya Samarinda energi terbarukan atau manufaktur, Balikpapan apa, Kukar apa, Paser apa, agar daya saing terbentuk. Ini harus dipersiapkan dari awal. Termasuk pula pemetaan kebutuhan tenaga kerja hingga pengembangan SDM pun dipersiapkan dari awal. Semua daerah penyangga bisa menyiapkan SDM-nya, saling bekerja sama dan kompetitif. Tidak lagi menjadi penonton,” bebernya. (redaksi)