Ancaman Defisit Anggaran sampai Tahun Depan, DPRD Samarinda Minta Pemkot Kurangi Nafsu Belanja

Meski APBD-P 2024 dan APBD-M 2025 Samarinda belum disahkan. Namun defisit anggaran pada 2024 ini, kemungkinan bakal berlangsung sampai tahun depan. Dewan minta nafsu belanjanya yang dikurangi, bukan malah main potong.

Baru-baru ini beredar kabar Pemkot Samarinda mengalami defisit anggaran pada APBD Perubahan 2024 hampir Rp200 miliar. Akibatnya, pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dipangkas sekitar 9 persen.

Ketika dikonfirmasi, Kepala Bapenda Kota Samarinda Hermanus Barus menjelaskan, memang ada kesalahan dari tim anggaran ketika menghitung prediksi sisa lebih penggunaan anggaran atau SiLPA.

Di sisi lain, ancaman defisit itu tidak hanya terjadi pada tahun 2024 ini, melainkan diperkirakan sampai anggaran tahun depan. Setelah melihat pada rencana anggaran 2025 yang mulai masuk pembahasan.

Diketahui, untuk menetukan nilai APBD Perubahan 2024 yang akan segera disahkan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda terlebih dahulu membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.

Untuk mengetahui besaran belanja pada tahun 2025, dan sisa anggaran yang bisa digunakan untuk APBD Perubahan 2024. Dari situ terlihat imbas defisit anggaran pada tahun 2024 ini, hingga sampai pada tahun depan 2025.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Angkasa Jaya Djoerani memberikan gambaran awal perencanaan APBD Murni Kota Samarinda 2025, yang dipasang pada Rp4,4 triliun. Sementara dalam pengeluarannya membutuhkan angka Rp4,9 triliun.

Sehingga masih kurang Rp500 miliar yang berharap bisa ditutupi dengan SiLPA atau sisa anggaran pada tahun sebelumnya. Hal ini yang tengah Angkasa soroti, sebagai anggota Banggar DPRD Kota Samarinda.

“Ini yang saya kritisi. Angka 500 (miliar) kan cukup besar ya. Apakah sumber-sumber nya bisa jadi jaminan? Jangan sampai sudah kita rencanakan, malah defisit. Tahun 2024 kan sudah defisit, hampir Rp200 miliar,” jelasnya Rabu, 17 Juni 2024.

“Yang mengganjal, strategi pemkot untuk merasionalisasi atau memangkas anggaran. Kalau memang angka-angka pendapatan itu positif misal PAD angkanya bisa kita capai, kita gak usah lah mengganggu dana transfer dari Pusat,” tambahnya.

Pemangkasan Anggaran Bukan Solusi

Menurutnya jika ada strategi pemangkasan anggaran, artinya terdapat kebutuhan yang lebih besar lagi yang direncanakan Pemkot Samarinda. Pun kalau ada, itu harus disampaikan kepada DPRD Kota Samarinda.

Sebab menurutnya, pemangkasan harusnya menjadi langkah terakhir. Jika ada kebutuhan yang lebih besar seharusnya mencari sumber dana yang lebih besar lagi. Bukan malah mengorbankan dan memotong anggaran.

“Apa bedanya dengan Pemerintah Pusat, minta anggaran dari sana-sini untuk IKN. Pajak dinaikkan, menghapus subsidi. Harusnya pintar cari sumber dana dari luar. Artinya Jangan dipaksakan dong,” lanjutnya.

Kurangi Nafsu Belanja Daerah

Untuk menghindari defisit, Angkasa minta agar Pemkot Samarinda mengurangi nafsu belanjanya. Artinya, menggunakan sisa anggaran yang ada dengan sebaik-baiknya. Bukan dengan memotongnya.

“Kalau nafsu belanja sampai Rp4,9 triliun. Yakin nggak SilPA 500 miliar ada duitnya?”

“Kalau kita punya animo belanja tinggi, animonya yang dikurangi, bukan hak orang. Kalau ada di 2025 sesuatu yang lebih besar, ya disampaikan apa urgensinya. Apa butuh lebih banyak biaya untuk Terowongan, Teras Samarinda?”

Angkasa juga sedikit heran melihat capaian angka APBD Pemkot Samarinda yang menunjukkan tren bagus. Menunjukkan keberhasilan pihak eksekutif dalam mengelola keuangan. Namun tiba-tiba defisit.

“Harusnya lebih transparan. Makanya saya bilang hati-hati. Kalau perkiraan juga jangan hanya asal kira-kira,” pungkasnya. (ens/fth)