Anggota DPRD Kutim Dr. Novel Kritik Kinerja OPD Kutim

Anggota DPRD Kutim Dr. Novel Tyty Paembonan mengkritisi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Kutim. Alasannya karena dianggap berkinerja kurang maksimal.

Kritiknya tersebut bukan tanpa dasar. Ia mengklaim sejumlah anggota DPRD Kutim pun mengeluhkan hal yang sama.

Misalnya, meski dana dan program telah siap menjadi program, namun pelaksanaannya di lapangan tidak optimal. Masih sering terganggu oleh alasan-alasan yang tidak substansial.

“Gini loh, sekarang itu dia itu niat kerja ada ndak? Duit sudah ada, program sudah siap, tapi pas ditanya, kan semua orang pada menunggu (pelaksanaannya),” ujar Novel saat ditemui rekan media di DPRD Kutim, Rabu 12 Juni 2024.

Dr.Novel sangat menyayangkan hal-hal demikian. Jangan sampai koordinasi tidak maksimal, program tidak dijalankan.

Ia pun menyinggung kurangnya niat kerja oknum pegawai Pemkab Kutim. Yang menyebabkan pelaksanaan program sering bertabrakan. Antara kegiatan murni dengan perubahan.

“Sehingga mengakibatkan kekacauan, terutama dengan naiknya harga material yang mempengaruhi kualitas pekerjaan,” imbuhnya.

Novel mengaku sudah berulang kali mengingatkan kepada OPD. Agar meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas dan fungsinya.

Kendati ia kecewa, namun ia menegaskan hal ini bukan menggeneralkan semua OPD. Hanya saja, kata dia, masih ada oknum pegawai yang belum bekerja maksimal.

Sedangkan ia mengapresiasi bagi pegawai yang sudah kerja keras dan terus meningkatkan kompetensinya.

“Itulah yang selalu saya bilang kepada teman-teman di OPD, kita ini menghargai dan mengapresiasi kerja kalian. Kita mau SDM kalian juga semakin bagus,” katanya.

Oleh karena itu, ia pun menyoroti soal pelatihan kompetensi bagi pegawai OPD namun hasilnya masih dirasa belum optimal.

“Jangan kelewatan, yang sewajar-wajarnya sajalah. Bagaimana kalau misal sebulan tiga kali keluar, berapa hari saja di kantor? Kan susah kalau begitu,” tegas Anggota Komisi A DPRD Kutim ini.

Ia pun meminta para pegawai harus menyadari, mereka bekerja menggunakan uang rakyat dan sudah mendapat gaji serta tunjangan.

Oleh karena itu, mereka harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka dengan baik.

“Maka harus benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyat,” pungkasnya. (han/am)