Anggota DPRD Terima Tantangan Andi Harun untuk Ngobrolin Pasar Pagi Samarinda

DPRD menerima tantangan wali kota Samarinda untuk berdialog soal proyek pembangunan ulang Pasar Pagi. Sebelumnya Andi Harun menunggu ungangan dewan. Kini DPRD yang menunggu undangan pemkot. Loh, heh?

Polemik pembangunan ulang Pasar Pagi kini makin melebar. Sebelumnya perwakilan pedagang mengadu pada DPRD soal beberapa hal. Pertama soal ketidaksiapan pemkot terhadap rencana besar itu. Karena hingga 2,5 bulan jelang akhir tahun, belum tanpak progres apa-apa.

Runut sejarah yang disampaikan pemkot soal pembangunan Pasar Pagi sebelumnya. Pun dianggap keliru oleh pedagang. Karena versi pedagang, pembangunan permanen Pasar Pagi bukan pada tahun 60 atau 70-an.

Menurut pedagang, sebelumnya Pasar Pagi dibangun menggunakan material kayu. Lalu sempat kebakaran. Setelah kebakaran itu, barulah dibuat bangunan permanen, rentang proyeknya 1985-1988. Sehingga usia bangunan berkisar 35 tahun. Bukan berusia 70 tahunan.

Melihat dari runut sejarah itu, pedagang yang menghuni Pasar Pagi merasa kalau ‘rumah mereka’ bangunannya masih kokoh dan layak. Kemudian beberapa Anggota DPRD mendukung pedagang. Dan mempertanyakan audit kelayakan bangunan dari pemkot.

Beberapa anggota DPRD yang ‘satu frekuensi’ dengan pedagang. Meminta pemkot tidak membuat panik dengan asal klaim bangunan tidak layak. Dan tanpa pengujian dari ahlinya terlebih dahulu.

Andi Harun Beri Penjelasan

Wali Kota Samarinda Andi Harun kemudian tidak terima kalau dianggap asal klaim bangunan tidak layak. Ketika ditanya apa pemkot sudah melakukan pengujian, ia menjawab, “Lah iya lah. Masa pemerintah ngomong nggak pakai analisis.”

Andi kemudian mempertanyakan kembali kepada pihak DPRD. Yang menilai bangunan masih layak, apakah DPRD juga punya kajian dan bisa menjamin keamanan bangunan. Sementara yang dilaiukan prmkot merupakan langkah mitigasi terhadap bencana yang lebih besar.

Pria yang akrab disapa AH itu juga kemudian menyayangkan sikap DPRD yang tidak menjadi penengah. Malah banyak membicarakan pemkot kepada media, tanpa dialog langsung dengan dirinya.

Andi Harun menyarankan agar DPRD secara resmi mengundang dirinya. Supaya ketidaksepahaman ini tidak semakin meruncing. Duduk bareng dan ngobrol secara langsung. Yang kemudian dianggap sebagai tantangan.

“Selama saya di Samarinda saya akan datang. Selama urusan rakyat kita diskusikan. Saya akan datang. Daripada komentar di koran, komentar di media nggak jelas juntrungannya nanti akhirnya apa kok beraninya cuma komentar di koran, di media.”

DPRD Samarinda Tunggu Undangan

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim kemudian merasa tersentil. Karena bagi anggota DPRD yang belum lama dilantik ini. Dirinya pernah mengeluarkan statemen soal pembangunan ulang Pasar Pagi.

Abdul Rohim kemudian menantang balik Andi Harun. Dan menunggu wali kota atau pemkot mengundang DPRD untuk melakukan dialog. Karena menurutnya, pihak pemkot lah yang memiliki proyek itu.

Karena kata Abdul Rohim, DPRD sudah pernah melakukan hearing atau rapat dengar pendapat bersama pedagang dan pemkot dengan mengundang beberapa OPD. Namun tidak ada kepala dinas yang hadir.

“Dinas Perdagangan yang dikirim bukan kepalanya, dinas tentang aset bukan kepalanya, PUPR bukan juga kepalanya.”

“Kan dia nantang, kalau saya diundang saya akan hadir. Kita terima tantangannya. Karena sejak awal, saya nggak tahu yang beliau maksud yang koar-koar di media siapa. Saya waktu dilantik saya memang langsung ngomong soal ini kan,” jelas Abdul Rohim pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Abdul Rohim menyebutkan beberapa hal yang disampaikannya pascapelantikan September lalu. Yakni, semestinya pemkot melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Kemudian kebijakan yang dikeluarkan mestinya partisipatif dengan mendengar dari beberapa pihak terkait. Dalam hal ini pedagang dan DPRD.

“Pedagang bilang nggak ada. Waktu itu yang pendaftaran registrasi perpanjangan izin, itu aja, itu kemudian diklaim sebagai sosialisasi.”

“Dia mau sosialisasi apa, karena DED-nya juga masih dalam tahap pematangan kan. Bahkan ada yang bilang DED-nya udah siap. Padahal DED nya belum siap,” lanjutnya.

Pertanyakan Kebenaran Pengujian

Abdul Rohim menilai kalau langkah pemkot kurang sesuai. Karena audit kelayakan bangunan seharusnya jadi langkah pertama sebelum menentukan eksekusi apa terhadap bangunan Pasar Pagi.

“Sekarang pertanyaannya apa dasar DED itu harus rekonstruksi. Kan mestinya diaudit dulu bangunannya itu. Apakah masalahnya di strukturnya, konstruksinya, atau masalahnya cuma di struktur penujangnya aja,” katanya.

Karena jika hanya persoalan atap dan kabel, seharusnya bukan rekonstruksi yang diambil kebijakannya. Melainkan rehabilitasi. Sementara jika ditemukan secara konstruksi sudah retak atau rapuh, baru lah oke kalau mau rekonstruksi.

Menurut Anggota Komisi II DPRD itu, jawaban Andi Harun belum menjawab sepenuhnya soal pertanyaan audit bangunan. Soalnya hasil kajian juga belum dibuka kalau memang sudah melakukan.

“Jadi kita tanya, sekarang argumentasinya DED menyebut kata rekonstruksi itu apa argumentasinya. Sudahkah pernah dilakukan audit. Nggak ada yang bisa jawab. Kapan dilakukan audit konstruksinya?,” ujar Abdul Rohim.

Selain audit kelayakan bangunan. Abdul Rohim juga meminta pemkot berpikir ulang. Dan melakukan audit dampak sosial ekonomi. Untuk mengetahui bagaimana nasib pedagang dengan proyek itu. 

Karena Abdul Rohim melihat kalau ekonomi pedagang masih lesu. Ditambah dengan kebijakan pemkot yang menurutnya justru ikut memperparah.

“Ya pastikan dulu kan itu memang benar, jangan cuma omongan. Jadi kita siap menerima tantangan Pak Wali,” pungkasnya. (ens/dra)