BBM Subsidi Langka, Legislator Kaltim: Warga Pedalaman Semakin Menderita

Langkanya BBM bersubsidi yang terjadi belakangan ini membuat legislator Kaltim Veridiana Huraq Wang berang. Tak hanya dirasakan masyarakat perkotaan yang sulit mengantre, tapi juga warga pedalaman yang semakin menderita.

Kelangkaan BBM bersubsidi di Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan dampak bagi sebagian besar masyarakat. Perputaran ekonomi usaha pun menjadi lambat. Itu ternyata tak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan saja, seperti Samarinda dan Balikpapan.

Namun, penderitaan juga dirasakan bagi warga pedesaan dan pedalaman, yang masih menggunakan genset setiap harinya.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang, warga pedesaan dan perbatasan yang masih terisolir, BBM bersubsidi tidak hanya diperlukan untuk kendaraan bermotor saja. Tapi lebih dari itu, sebagai pemenuhan kebutuhan penerangan rumah mereka.

Dengan semakin langkanya BBM bersubdisi ini tentu saja memberikan dampak yang cukup besar bagi warga. Pasalnya, untuk keperluan genset tiap harinya memerlukan tidak sedikit BBM.

“Kalau menggunakan non subsidi berapa besar biaya yang harus mereka keluarkan,”tuturnya.

Hal ini menjadi fakta di lapangan. Sebab sepengetahuannya, belum semua masyarakat pedalaman dan pedesaan yang sudah menggunakan panel tenaga surya. Yang memang harganya masih sulit dijangkau.

Selain itu, keterbatasan energi termasuk saat memasuki musim penghujan menjadi kendala tersendiri.

“Warga pedesaan dan pedalaman ini mereka mata pencariannya sebagian besar banyak yang bertani, berkebun, dan nelayan. Penghasilannya pun tak menentu, apabila BBM bersubsidi ini terus langka kasihan sekali mereka,” imbuhnya.

Karena itu, solusi jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan membangun pembagkit listrik tenaga surya atau sejenisnya yang kemudian dalam pelaksanaanya dikelola oleh masyarakat.

“Bangunkan mesinnya, buatkan jaringan instalasinya, kemudian untuk perawatannya masyarakat bisa swadaya berupa iuran tiap bulannya ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama,” katanya.

Adapun solusi jangka panjang, Veri mendorong agar pemerintah membangunan perencanaan dengan PLN agar masuk dalam program prioritas jaringan listrik. Sehingga dapat dibangun dan dilaksanakan dalam beberapa tahun kedepan. (adv/am)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM