Berkat IKN, Alokasi APBN Tahun 2023 di Kaltim Capai Rp 62,79 Triliun

Dana alokasi APBN tahun 2023 di Kaltim mencapai Rp 62,79 triliun. Angka ini terbesar sepanjang sejarah “kue” pusat ke Kaltim. Semua tak lepas dari pembangunan IKN Nusantara.

Gubernur Kaltim Isran Noor tampak sumringah. Saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kaltim. Kepada kepala satuan kerja instansi vertikal dan bupati/wali kota se Kaltim, di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Jumat (2/12/2022).

Upayanya memperjuangkan dana pusat masuk ke daerah tak sia-sia. Karena alokasi APBN tahun depan ke Kaltim fantastis. Alokasi APBN Tahun 2023 di wilayah Kaltim mencapai Rp 62,79 triliun.

Angka itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga melalui DIPA 2023 dengan nilai total Rp30,20 triliun. Dan alokasi TKDD 2023 untuk seluruh pemda, provinsi dan kabupaten kota se-Kaltim sebesar Rp32,59 triliun.

“Alhamdulillah dana alokasi transfer ke daerah meningkat, untuk belanja kementerian/lembaga tahun 2023 ini mencatatkan sejarah baru. Terbesar sepanjang sejarah di Kaltim yang biasanya berkisar Rp8 Triliun,” kata Isran.

Rincian TKDD yaitu, untuk provinsi sebesar Rp6,562 triliun. Sedangkan kabupaten kota, paling tinggi didapat Kutai Kartanegara (Rp5,919 triliun). Kemudian, Kutai Timur (Rp4,664 triliun), Kabupaten Berau (Rp2,774 triliun), Kutai Barat (Rp2,687 triliun), dan Kabupaten Paser (Rp2,257 triliun).

Lalu, Samarinda (Rp1,872 triliun) dan Kota Balikpapan (Rp1,599 triliun). Mahakam Ulu (Rp1,508 trilliun), Bontang (Rp1,372 Triliun). Paling kecil didapat PPU (Rp1,367 triliun).

PPU sendiri menjadi lokus IKN Nusantara. Dana pusat banyak berasal dari kementerian/lembaga langsung. Menurut Isran, pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp30,20 trilliun yang kurang lebih Rp22,9 triliun atau 75,8 persen dari belanja kementerian/lembaga di Kaltim dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur IKN Nusantara.

Lebih jauh, Isran menjelaskan, bahwa dana transfer ke daerah tersebut bakal diarahkan ke beberapa hal. Mulai untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, sinergi kebijakan fiskal, serta harmonisasi antara belanja pusat dengan daerah.

Sasarannya, dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan ekstrem, hingga memajukan perekonomian daerah.

“Saya berharap kita semua dapat mempercepat realisasi belanja APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial, mengendalikan dan mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada. Jangan terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk UMKM,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kaltim Muhdi yang menyerahkan DIPA – TKDD itu menjelaskan. Meningkatnya alokasi DIPA untuk kementerian/lembaga di wilayah Kaltim karena adanya alokasi untuk pembangunan IKN. Jumlahnya senilai Rp22,9 triliun atau 75,8 persen dari belanja K/L di Kaltim.

“Dengan harapan pembangunan IKN menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, meredam efek resesi ekonomi global dan merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan secara nasional,” ujar Muhdi.

Pada kesempatan itu juga diberikan penghargaan kepada pemerintah daerah sebagai apresiasi dari Kementerian Keuangan atas pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah.

Untuk kategori pengelolaan Dana Desa Terbaik diraih Kabupaten PPU. Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk kategori pagu kecil diraih KPP Samarinda Ulu, kategori pagu sedang (Polresta Balikpapan) dan kategori pagu besar (Korem 091/ASN). (am)