BPSDM Kaltim Dorong Layanan Pengembangan Kompetensi yang Inklusif dan Adaptif

BPSDM Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Konsultasi Publik di Balikpapan untuk memperkuat kolaborasi dan penyempurnaan layanan pengembangan kompetensi berbasis partisipasi masyarakat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kamis, 23 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi dan koordinasi antara BPSDM Kaltim dengan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan mutu layanan publik yang transparan, adaptif, dan profesional.

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menyampaikan bahwa forum ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pengembangan kompetensi.

“BPSDM Kaltim memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga penggerak peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat. Pelayanan di bidang pengembangan kompetensi harus dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tetap mengutamakan kualitas,” ungkap Nina.

Ia menambahkan, pelaksanaan forum ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan instansi pemerintah membuka ruang konsultasi dengan masyarakat guna memastikan peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

Menurut Nina, FKP menjadi sarana untuk menjaring masukan konkret dari berbagai unsur untuk penyempurnaan standar pelayanan serta pengembangan inovasi layanan di lingkungan BPSDM.

“Kami berharap forum ini memperkuat partisipasi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan layanan, sekaligus menghasilkan rekomendasi nyata untuk pengembangan pelayanan BPSDM ke depan,” jelasnya.

Nina juga menekankan pentingnya kesepahaman dan kolaborasi antarinstansi agar tindak lanjut dari forum ini benar-benar berdampak pada kepuasan dan kemudahan akses layanan masyarakat.

Kegiatan FKP tahun ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh perangkat daerah, UPTD lingkup Pemprov Kaltim, BKPSDM kabupaten/kota se-Kaltim, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang SDA, Perekonomian, dan Kesra, Arief Murdiyatno, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan forum ini.

“Apa yang dilakukan BPSDM Kaltim tidak hanya relevan bagi birokrasi, tetapi juga berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Forum ini menjadi wadah dialog yang penting dan inklusif,” ujar Arief.

Ia menegaskan bahwa penyempurnaan kebijakan pelayanan publik harus terus melibatkan suara masyarakat agar program pemerintah lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (*/mediamitra/pt/portalkaltim/sty)